Danny Pomanto Paparkan Implementasi Ekosistem Ekonomi Lorong Wisata di CEO Business Forum
KITASULSEL—MAKASSAR,– Wali Kota Makassar terus menggalakkan implementasi ekosistem ekonomi Lorong Wisata (Longwis) dengan menanam cabai dan bawang dalam satu juta polibag. Rencananya pekan depan secara resmi akan dimulai. Meski sejauh ini sementara berjalan.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengungkapkan dalam analisisnya yang berhubungan dengan ekonomi global ada empat hal yang menjadi perhatiannya pada 2023 ini.
Dia menyebut itu diantaranya berupa bencana populasi, hidrometeorologi (climate change), geopolitik (perang) dan pangan.
Dirinya sangat fokus pada potensi adanya bencana pangan. Makanya Makassar diarahkannya untuk melengkapi ekosistem pangan di lorong-lorong terutama lorong wisata.
“Inggris mulai kekurangan pangan, Belanda kekurangan air bersih, sungai-sungai di Eropa ketinggiannya sudah 30 persen akhirnya kapal logistik tidak penuh lagi mengangkut barang,” papar dia dalam CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy di Novotel, Rabu, (15/02/2023).
Apalagi soal inflasi yang menjadi arahan presiden sehingga dirinya terus menggalakkan penanaman cabai dan bawang di lorong dan mempromosikan branding Makassar Kota Makan Enak.
“Ketika pangan menjadi masalah besar di dunia maka kita main di pangan dengan gerakan terus menanam dan me-rebranding Makassar menjadi Kota Makan Enak. Itu kalau orang makan sekaligus menambah pemasukan Pemkot karena 10 persen pajak masuk ke kita,” ungkapnya.
“Jadi yang kita lakukan ialah berupaya mendekatkan antara sumber pangan dengan masyarakatnya. Jadi sekarang mereka menanam sendiri lalu kita engage mereka. Itu cara paling jitu yang dilakukan dan berhasil membuat mereka memenuhi kebutuhannya sendiri,” sambungnya.
Ia menilai lorong merupakan sel mikro ekonomi kota sehingga dampaknya berputar dan kembali ke masyarakat sendiri.
Bahkan dirinya mengarahkan seluruh OPD agar tiap minggunya menggelar rapat di lorong agar ada dampak ekonomi ke masyarakat, UMKM berkembang.
Selain itu mempersiapkan banyak pertemuan dan event besar di Makassar. Dari rencana event peringatan Hari Otonomi Daerah XVII, Rakernas Apeksi XVI, Kongres Asia Arsitektur Tahun 2023, F8 Makassar, dan masih banyak lagi.
Hal itu agar Makassar menjadi pusat kunjungan dan investasi. Lantaran pengunjung akan banyak menghabiskan uang di Makassar.
Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Subhan Aksa mengatakan pihaknya berharap Pemda mendukung hilirisasi bisnis agar ekonomi terus tambah baik.
Seperti halnya dari sisi pertambangan, ia menilai Pemda perlu mendukung pebisnis pertambangan lokal terutama nikel.
Potensi besar nikel kata dia, milik Sulsel karena banyak pertambangan dikelola oleh orang Sulsel. Nikel menjadi konsumsi smelter itu artinya akan terus beroperasi.
Ia juga mengarahkan semua dunia usaha perlu beradaptasi sama halnya dengan penggunaan cashless atau transaksi non tunai hingga penggunaan kendaraan listrik.
“Akhirnya semua harus beradaptasi seperti penggunaan kendaraan listrik juga diminati masyarakat kita tidak menyangka secepat ini. Alhasil pabrikan otomotif pun mulai beralih,” ucapnya.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login