Connect with us

Fakultas Pertanian Unhas Selenggarakan Konferensi Internasional IC-FSSAT, Bahas Pertanian Cerdas untuk Ketahanan Pangan

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Universitas Hasanuddin melalui Fakultas Pertanian kembali menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk “The 4rd International Conference on Food Security and Sustainable Agriculture in the Topics (IC-FSSAT)”. Kegiatan dengan mengusung tema “Smallholder-Scale Smart Agriculture: A Solution Towards Global Efforts To Reduce Environmental Footprint and To Create Resilient Food Security”.

Pembukaan konferensi berlangsung pukul 08.30 Wita secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Rabu (15/02).

Hadir sebagai narasumber yakni Dr. Tony Liwang (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Indonesia), Prof. Siti Kusujiarti (Warren Wilson College, USA), Prof. Bunyamin Tar’an (University of Saskatchewan, Canada), Dr. Thong Nguyen-Huy (The University of Southern Queensland, Australia), Dr. Anwar Syed H. Rizvi (Animal and Plant Health Inspection Service, USA), dan beberapa narasumber lainnya.

Mengawali kegiatan, Dekan Fakultas Pertanian Unhas Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc. dalam sambutannya menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para narasumber yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dirinya mengatakan, konferensi ini secara umum menjadi forum yang mempertemukan para akademisi, peneliti, pemerintah, hingga industry untuk membahas dan mendiskusikan bersama tentang tantangan dan peluang dalam mencapai ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.

“Sambutan hangat dan terima kasih saya ucapkan kepada para pembicara semua peserta terlibat dalam kegiatan ini. Semoga, melalui kegiatan ini akan hadir ide serta gagasan untuk pengembangan pertanian dimasa mendatang,” jelas Prof. Salengke.
Kegiatan resmi dibuka oleh Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Dalam sambutan pembukanya, Prof. JJ mengatakan apresiasi atas terselenggaranya konferensi internasional tersebut.

Dirinya mengatakan, ketahanan pangan adalah salah satu masalah paling mendesak dan krusial yang dihadapi manusia saat ini. Dengan pertumbuhan populasi global dan iklim yang berubah dengan cepat, maka sangat penting untuk memastikan Indonesia memiliki akses pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau.

“Kita harus mengatasi masalah ini agar masyarakat menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan. Tapi ingat pada saat yang sama, lebih penting lagi, kita harus mencapai ini sekaligus melestarikan sumber daya alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan pertanian,” jelas Prof. JJ.

Pandemi COVID-19 dan tragedi perang Ukraina telah mengungkap kerapuhan sistem pangan dan perlunya ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Selain itu, factor perubahan perubahan iklim yang menimbulkan risiko signifikan terhadap produksi, ketersediaan, dan akses pangan juga menjadi hal yang harus menjadi perhatian bersama. Menurut Prof JJ, diperlukan Tindakan cepat membangun system pangan yang lebih Tangguh dan berkelanjutan.

Setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber yang hadir. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 300 peserta dari beberapa negara tersebut dijadwalkan berlangsung hingga esok hari, Kamis (16/02). Untuk hari pertama, pelaksanaan kegiatan terlaksana hingga pukul 17.00 Wita. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending