Hadiri Manre Sipulung, Danny Pomanto-Tiga Pilar Wujudkan Pemilu Damai dan Adil

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

KITASULSEL—MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan bahwa pihaknya bersama tiga pilar yakni lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam mendukung jalannya Pemilu 2024 yang adil, aman dan damai.

Selain itu, berkomitmen bersama-sama 153 lurah, 153 Bhabinkamtibmas, 153 Babinsa mewujudkan pertumbuhan ekonomi, UMKM dan menekan inflasi.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menuturkan Pemkot Makassar bersama para lurah dan unsur TNI Babinsa dan Polri Bhabinkamtibmas siap berkolaborasi dalam mendukung keamanan Pemilu 2024.

“Dengan adanya program Manre Sipulung dari Polda Sulsel bersama tiga pilar Kamtibmas ini maka kami siap berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat mewujudkan Pemilu aman,” kata Danny Pomanto usai menghadiri Manre Sipulung bersama tiga pilar Kamtibmas dalam rangka antisipasi pengamanan Pemilu 2024 dan meningkatkan perekonomian daerah (UMKM) serta revitalisasi Balla Rewako (Pos Kamling/Satkamling), di Karebosi, Rabu, (15/02/2023).

Dengan total 153 lurah, Danny Pomanto mengaku timnya siap, apalagi dengan adanya CCTV lorong makin membantu keamanan Kota Makassar. Juga, dengan revitalisasi Balla Rewako maka sangat membantu ketertiban masyarakat.

Termasuk melibatkan tiga pilar, juga RT/RW dalam membentuk ekosistem perekonomian di lorong-lorong. Hal itu akan membantu sirkulasi perekonomian masyarakat menengah ke bawah sehingga mudah mendapatkan pasokan bahan pangan juga menekan angka inflasi.

“Dengan penanaman cabai dan bawang di satu juta polibag di lorong-lorong maka mampu membantu ekonomi masyarakat lorong,” ucapnya.

Ditambah lagi membranding Makassar Kota Makan Enak sehingga UMKM di sana tumbuh.

Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman mengatakan seluruh pihak terutama tiga pilar agar bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban terutama pada ajang Pemilu 2024 nanti.

Di samping itu, ia menyebutkan dalam arahan Presiden RI bahwa tiga pilar juga menolong pemerintah untuk mengecek harga-harga Sembako di pasar.

“Ini masih masa transisi pandemi. Jadi untuk penanganan inflasi kami minta tolong kepada tiga pilar mengecek harga kenaikan atau gejolak harga Sembako di pasar agar pemerintah siap menjaga kestabilan inflasi pada kadar normal,” sebut dia.

Pun, meminta semua elemen masyarakat untuk lebih cenderung membeli dan menggunakan produk buatan dalam negeri dibanding luar negeri.

“Itu agar menjaga stabilitas barang di negeri sendiri apalagi banyak negara juga banyak menahan produknya,” harapnya.

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

5 menit ago

23 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.