SMSI Minta Kebebasan Pers dan Keadilan Bisnis Tidak Dikorbankan

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

KITASULSEL—JAKARTA–Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama perpres media sustainability.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menanggapi secara terpisah, SMSI sebagai kontituen Dewan Pers mendukung penuh draf perpres media sustainability dibuka secara transparan sebelum diajukan ke lembaga kepresidenan.

“Jangan sampai ada pihak-pihak media yang dirugikan, baik dari sisi kemerdekaan pers, maupun secara financial bisnis perusahaan media. Jangan karena didesak waktu, lalu melupakan prinsip keadilan ekonomi bisnis media dan kebebasan pers,” kata Firdaus.

Presiden RI Joko Widodo ketika berpidato di acara Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan minta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

“Saya minta Dewan Pers harus terbuka, dengan menyampaikan draf peraturan presiden yang disampaikan ke Sekretariat Negara tersebut kepada publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim. Hal itu di sampaikan dalam pertemuan antara konstituen dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Selasa (14/2/2022) sebagaimana keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa malam.

Tuntutan AJI itu juga mendapat dukungan dari Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dr Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim IJTI, Wahyu Triyoga, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Yono Hartono, Toto Sutarto SH dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, yang hadir secara daring.

“Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik tapi kita justru tidak melaksanakannya,” kata Sasmito.

Dia menjelaskan draf perpres itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu bersama para konstituen dengan Dewan Pers selaku koordinator. Namun dalam perjalanannya, draf itu mengalami beberapa perubahan sesuai dengan masukan konstituen.
Terhadap kalangan yang mengklaim sebagai pemilik draf perpres itu, Sasmito menamakannya sebagai romli (rombongan liar). AJI siap melakukan somasi atas klaim tersebut.

Menurut Suprapto, PWI juga cukup intens melakukan pembahasan, sampai mengadakan rapat di Bandung. Ini dilakukan demi terciptanya iklim dan ekosistem media yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang merasa sebagai pemilik draf tersebut, ini dinilai mencederai kebersamaan dan akan berhadapan dengan konstituen Dewan Pers yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam dalam penyusunannya.

Sedangkan Herik melihat sebuah keanehan apabila draf yang disusun bersama itu diklaim oleh kelompok lain. “Dewan Pers harus terbuka dan bisa menyatukan draf perpres tersebut. IJTI siap mengawal rancangan perpres media sustainability,” ujar Herik.

Sementara itu, Wens Manggut menambahkan, baginya yang penting adalah dalam penyusunannya harus klir (jelas) mengatur mengenai fungsi dari lembaga yang akan menjalankan perpres itu. Lembaga tersebut juga harus bisa mengambil posisi dan hubungannya dengan Dewan Pers.
Manggut tak sepakat dengan konsep remunerasi. Ia lebih melihat itu sebagai bagi hasil (sharing revenue) karena ini menunjukkan kinerja media dalam memproduksi konten berkualitas. Ia menyarankan agar Dewan Pers mengirim surat ke presiden untuk memperjelas soal ini. Intinya kalau pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu, itu akan lebih mudah.

Yono menimpali, bila ada pihak yang bersikap eksklusif dan hanya mementingkan kelompoknya, itu berbahaya. “Gerombolan yang eksklusif hanya mementingkan kelompoknya, itu tidak berkeadilan. Dewan Pers harus menjaga kemandirian dan keadilan,” paparnya. Harapan sama disampaikan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang diwakili oleh Maulana sebagai wakil sekjen.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, dan anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, menyatakan setuju atas masukan dari konstituen tersebut. Dewan Pers pada dasarnya adalah mengemban amanat yang diberikan oleh anggota konstituen.

Tenaga ahli bidang hukum Dewan Pers, Hendrayana, mengaku sudah menyampaikan legal anotasi dari hasil kajian akademis yang dilaksanakan Dewan Pers. Hasil kajian tersebut menyatakan, perpres itu menjadi bagian dari Undang-Undang Pers No 40/1999 yang diatur dalam pasal 15.

Dalam hal ini, UU Pers menyatakan bahwa tidak ada lembaga lain yang mendapatkan amanah untuk mengatur pers selain Dewan Pers. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Dewan Pers selalu melibatkan konstituen. Hendra menambahkan, bahwa norma hukum untuk mengatur media di masa mendatang harus selalu dikedepankan.

Adapun sebelas konstituen Dewan Pers terdiri dari AJI, PWI, SPS, IJTI, SMSI, AMSI, JMSI, PFI (Pewarta Foto Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI, dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia).

Kementrian Agama RI

Dampingi Menag Terima Dubes Arab Saudi, Dr. Bunyamin Yapid: Syekh Sudais Diharapkan Hadir di Konferensi Imam Internasional di Indonesia

Published

5 jam ago

8 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—JAKARTA—Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Internasional, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., mendampingi Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang bertujuan memperkuat hubungan Indonesia dan Arab Saudi, khususnya di bidang keagamaan, pendidikan Islam, serta diplomasi antarumat.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Dr. H. Bunyamin M. Yapid menjelaskan bahwa salah satu pembahasan penting adalah permintaan Menteri Agama kepada Pemerintah Arab Saudi untuk memfasilitasi kehadiran Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdurrahman Al-Sudais, pada Konferensi Imam-Imam Tingkat Internasional yang akan digelar di Indonesia pada September 2026.

“Pak Menteri Agama menyampaikan kepada Dubes Arab Saudi agar dapat membantu menyampaikan undangan resmi kepada Syekh Sudais untuk hadir dalam Konferensi Imam-Imam Tingkat Internasional di Indonesia. Alhamdulillah, Dubes Arab Saudi menyambut baik harapan tersebut,” ujar Bunyamin.

Menurutnya, konferensi internasional itu direncanakan dihadiri sekitar 400 imam dari berbagai negara dan mengangkat tema besar mengenai penguatan peran imam sebagai kekuatan diplomasi religius dunia.

“Melalui konferensi ini, Indonesia ingin menjadikan para imam bukan hanya sebagai pemimpin ibadah, tetapi juga sebagai duta perdamaian, penguat persaudaraan antarbangsa, serta penyebar nilai-nilai moderasi Islam kepada masyarakat dunia,” jelasnya.

Bunyamin menambahkan, Menteri Agama juga memaparkan berbagai program transformasi Kementerian Agama yang mendapat apresiasi tinggi dari Duta Besar Arab Saudi.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah optimalisasi fungsi masjid sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW, yakni bukan sekadar sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, penyelesaian persoalan sosial, pemberdayaan umat, hingga pelayanan masyarakat.

“Pak Menteri menjelaskan bahwa masjid pada zaman Rasulullah bukan hanya tempat salat, tetapi menjadi pusat ilmu pengetahuan, tempat bermusyawarah, menyelesaikan persoalan sosial, bahkan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutur Bunyamin.

Implementasi konsep tersebut, lanjutnya, telah diterapkan di Indonesia melalui pemanfaatan sekitar 6.000 masjid sebagai posko istirahat pemudik pada arus mudik Idulfitri.

Program tersebut dinilai berhasil membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas karena para pengemudi memperoleh tempat yang layak untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.

“Masjid benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain tempat ibadah, juga menjadi tempat istirahat, pusat pelayanan umat, bahkan ruang pemberdayaan masyarakat Islam,” katanya.

Tak hanya itu, Menteri Agama juga mencontohkan tradisi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk kegiatan berbuka puasa sunnah setiap Senin dan Kamis yang mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Menurut Bunyamin, Duta Besar Arab Saudi menyampaikan kekaguman terhadap berbagai program inovatif Kementerian Agama RI di bawah kepemimpinan Prof. Nasaruddin Umar.

“Dubes Arab Saudi sangat mengapresiasi visi besar Menteri Agama. Beliau melihat bagaimana program-program Kementerian Agama mampu menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa hubungan pribadi Menteri Agama RI dengan Kerajaan Arab Saudi menjadi modal penting dalam mempererat kerja sama kedua negara.

“Prof. Nasaruddin Umar memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kerajaan Arab Saudi. Beliau dipercaya menjadi salah satu anggota dewan pengawas pada sebuah lembaga atau yayasan milik Raja Salman di Madinah. Hal ini tentu menjadi nilai tambah dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Arab Saudi,” kata Bunyamin.

Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Arab Saudi juga menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung berbagai program strategis Kementerian Agama RI.

Bahkan, menurut Bunyamin, setelah kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Arab Saudi beberapa waktu lalu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah membentuk komite khusus guna menindaklanjuti berbagai bentuk kerja sama dengan Indonesia.

“Pak Dubes menyampaikan bahwa setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi, kerajaan membentuk komite khusus untuk memberikan perhatian dan tindak lanjut terhadap kerja sama strategis dengan Indonesia. Ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan kedua negara semakin erat dan saling mendukung,” tutupnya.