SMSI Minta Kebebasan Pers dan Keadilan Bisnis Tidak Dikorbankan

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

KITASULSEL—JAKARTA–Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama perpres media sustainability.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menanggapi secara terpisah, SMSI sebagai kontituen Dewan Pers mendukung penuh draf perpres media sustainability dibuka secara transparan sebelum diajukan ke lembaga kepresidenan.

“Jangan sampai ada pihak-pihak media yang dirugikan, baik dari sisi kemerdekaan pers, maupun secara financial bisnis perusahaan media. Jangan karena didesak waktu, lalu melupakan prinsip keadilan ekonomi bisnis media dan kebebasan pers,” kata Firdaus.

Presiden RI Joko Widodo ketika berpidato di acara Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan minta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

“Saya minta Dewan Pers harus terbuka, dengan menyampaikan draf peraturan presiden yang disampaikan ke Sekretariat Negara tersebut kepada publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim. Hal itu di sampaikan dalam pertemuan antara konstituen dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Selasa (14/2/2022) sebagaimana keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa malam.

Tuntutan AJI itu juga mendapat dukungan dari Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dr Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim IJTI, Wahyu Triyoga, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Yono Hartono, Toto Sutarto SH dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, yang hadir secara daring.

“Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik tapi kita justru tidak melaksanakannya,” kata Sasmito.

Dia menjelaskan draf perpres itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu bersama para konstituen dengan Dewan Pers selaku koordinator. Namun dalam perjalanannya, draf itu mengalami beberapa perubahan sesuai dengan masukan konstituen.
Terhadap kalangan yang mengklaim sebagai pemilik draf perpres itu, Sasmito menamakannya sebagai romli (rombongan liar). AJI siap melakukan somasi atas klaim tersebut.

Menurut Suprapto, PWI juga cukup intens melakukan pembahasan, sampai mengadakan rapat di Bandung. Ini dilakukan demi terciptanya iklim dan ekosistem media yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang merasa sebagai pemilik draf tersebut, ini dinilai mencederai kebersamaan dan akan berhadapan dengan konstituen Dewan Pers yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam dalam penyusunannya.

Sedangkan Herik melihat sebuah keanehan apabila draf yang disusun bersama itu diklaim oleh kelompok lain. “Dewan Pers harus terbuka dan bisa menyatukan draf perpres tersebut. IJTI siap mengawal rancangan perpres media sustainability,” ujar Herik.

Sementara itu, Wens Manggut menambahkan, baginya yang penting adalah dalam penyusunannya harus klir (jelas) mengatur mengenai fungsi dari lembaga yang akan menjalankan perpres itu. Lembaga tersebut juga harus bisa mengambil posisi dan hubungannya dengan Dewan Pers.
Manggut tak sepakat dengan konsep remunerasi. Ia lebih melihat itu sebagai bagi hasil (sharing revenue) karena ini menunjukkan kinerja media dalam memproduksi konten berkualitas. Ia menyarankan agar Dewan Pers mengirim surat ke presiden untuk memperjelas soal ini. Intinya kalau pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu, itu akan lebih mudah.

Yono menimpali, bila ada pihak yang bersikap eksklusif dan hanya mementingkan kelompoknya, itu berbahaya. “Gerombolan yang eksklusif hanya mementingkan kelompoknya, itu tidak berkeadilan. Dewan Pers harus menjaga kemandirian dan keadilan,” paparnya. Harapan sama disampaikan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang diwakili oleh Maulana sebagai wakil sekjen.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, dan anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, menyatakan setuju atas masukan dari konstituen tersebut. Dewan Pers pada dasarnya adalah mengemban amanat yang diberikan oleh anggota konstituen.

Tenaga ahli bidang hukum Dewan Pers, Hendrayana, mengaku sudah menyampaikan legal anotasi dari hasil kajian akademis yang dilaksanakan Dewan Pers. Hasil kajian tersebut menyatakan, perpres itu menjadi bagian dari Undang-Undang Pers No 40/1999 yang diatur dalam pasal 15.

Dalam hal ini, UU Pers menyatakan bahwa tidak ada lembaga lain yang mendapatkan amanah untuk mengatur pers selain Dewan Pers. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Dewan Pers selalu melibatkan konstituen. Hendra menambahkan, bahwa norma hukum untuk mengatur media di masa mendatang harus selalu dikedepankan.

Adapun sebelas konstituen Dewan Pers terdiri dari AJI, PWI, SPS, IJTI, SMSI, AMSI, JMSI, PFI (Pewarta Foto Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI, dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia).

NEWS

Kebersamaan Tanpa Sekat, Rusdi Masse Berbuka dan Berbagi kepada Ribuan Warga Pinrang

Published

6 jam ago

5 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—PINRANG – Ribuan warga memadati Rumah Aspirasi Rusdi Masse (RMS) di Kabupaten Pinrang, Kamis (05/03/2026). Tanpa komando dan tanpa mobilisasi besar-besaran, masyarakat datang dengan kesadaran yang sama: bersilaturahmi dan berbuka puasa bersama Rusdi Masse.

Kehadiran warga tanpa sekat dan tanpa jarak menjadi pesan kuat bahwa relasi yang dibangun selama bertahun-tahun tidak pernah pudar. Di tengah dinamika politik yang terus bergerak, kedekatan RMS dengan masyarakat Kabupatej Pinrang khususnya justru semakin kokoh.

Didukung penuh keluarga, termasuk Fatmawati Rusdi, momentum ini bukan sekadar tradisi Ramadan. Lebih dari itu, menjadi penegasan bahwa kepemimpinan lahir dari konsistensi, keberanian, dan kepedulian sosial yang nyata.

Buka puasa bersama yang digelar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menjelma menjadi ajang silaturahmi penuh kehangatan. Ramadan menjadi saksi bahwa kedekatan RMS dengan masyarakat Pinrang bukan simbolik, melainkan tumbuh dari relasi panjang yang terus terawat.

Ribuan paket sembako yang dibagikan di bulan penuh berkah menjadi simbol bahwa perjuangan tidak berhenti pada jabatan, tetapi terus hidup dalam tindakan nyata.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, Wakil Bupati Sidrap Nur Kanaah, Wali Kota Parepare Tasming Hamid, Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda, unsur Forkopimda Kabupaten Pinrang, serta tokoh masyarakat dan politisi dari berbagai partai.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi yang mewakili keluarga besar Rusdi Masse dan Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi atas kehadiran masyarakat. Ia menegaskan bahwa ribuan warga yang hadir menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Rusdi Masse dan keluarga, sekaligus bukti kuatnya jalinan silaturahmi yang selama ini terbangun.

“Kehadiran ribuan warga malam ini menjadi bukti bahwa silaturahmi yang dibangun Pak Rusdi Masse dan Ibu Fatmawati Rusdi selama ini benar-benar terjaga,” kata Sudirman Bungi.

Menjelang waktu berbuka, suasana semakin khusyuk dengan tausiyah yang dibawakan Ustaz Muhammad Idris. Dalam ceramahnya, ia mengingatkan keutamaan Ramadan serta menggambarkan sosok Rusdi Masse sebagai pribadi yang gigih, bermental petarung, namun tetap humanis.

Ia memaknai RMS sebagai simbol inspiratif: relasi yang luas, mental militan, dan strategi yang matang. Namun lebih dari itu, nilai utama yang melekat adalah komitmen pada kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.

Di bulan penuh berkah ini, Rusdi Masse yang baru saja genap berusia 53 tahun. Pada kesempatan ini juga RMS dan keluarga membagikan ribuan paket sembako kepada warga sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial.

Sebelumnya, RMS dan Fatmawati Rusdi juga menggelar buka puasa bersama ribuan warga di Kabupaten Sidrap. Kegiatan tersebut telah menjadi agenda rutin setiap Ramadan.