SMSI Minta Kebebasan Pers dan Keadilan Bisnis Tidak Dikorbankan

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

KITASULSEL—JAKARTA–Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama perpres media sustainability.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menanggapi secara terpisah, SMSI sebagai kontituen Dewan Pers mendukung penuh draf perpres media sustainability dibuka secara transparan sebelum diajukan ke lembaga kepresidenan.

“Jangan sampai ada pihak-pihak media yang dirugikan, baik dari sisi kemerdekaan pers, maupun secara financial bisnis perusahaan media. Jangan karena didesak waktu, lalu melupakan prinsip keadilan ekonomi bisnis media dan kebebasan pers,” kata Firdaus.

Presiden RI Joko Widodo ketika berpidato di acara Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan minta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

“Saya minta Dewan Pers harus terbuka, dengan menyampaikan draf peraturan presiden yang disampaikan ke Sekretariat Negara tersebut kepada publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim. Hal itu di sampaikan dalam pertemuan antara konstituen dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Selasa (14/2/2022) sebagaimana keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa malam.

Tuntutan AJI itu juga mendapat dukungan dari Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dr Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim IJTI, Wahyu Triyoga, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Yono Hartono, Toto Sutarto SH dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, yang hadir secara daring.

“Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik tapi kita justru tidak melaksanakannya,” kata Sasmito.

Dia menjelaskan draf perpres itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu bersama para konstituen dengan Dewan Pers selaku koordinator. Namun dalam perjalanannya, draf itu mengalami beberapa perubahan sesuai dengan masukan konstituen.
Terhadap kalangan yang mengklaim sebagai pemilik draf perpres itu, Sasmito menamakannya sebagai romli (rombongan liar). AJI siap melakukan somasi atas klaim tersebut.

Menurut Suprapto, PWI juga cukup intens melakukan pembahasan, sampai mengadakan rapat di Bandung. Ini dilakukan demi terciptanya iklim dan ekosistem media yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang merasa sebagai pemilik draf tersebut, ini dinilai mencederai kebersamaan dan akan berhadapan dengan konstituen Dewan Pers yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam dalam penyusunannya.

Sedangkan Herik melihat sebuah keanehan apabila draf yang disusun bersama itu diklaim oleh kelompok lain. “Dewan Pers harus terbuka dan bisa menyatukan draf perpres tersebut. IJTI siap mengawal rancangan perpres media sustainability,” ujar Herik.

Sementara itu, Wens Manggut menambahkan, baginya yang penting adalah dalam penyusunannya harus klir (jelas) mengatur mengenai fungsi dari lembaga yang akan menjalankan perpres itu. Lembaga tersebut juga harus bisa mengambil posisi dan hubungannya dengan Dewan Pers.
Manggut tak sepakat dengan konsep remunerasi. Ia lebih melihat itu sebagai bagi hasil (sharing revenue) karena ini menunjukkan kinerja media dalam memproduksi konten berkualitas. Ia menyarankan agar Dewan Pers mengirim surat ke presiden untuk memperjelas soal ini. Intinya kalau pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu, itu akan lebih mudah.

Yono menimpali, bila ada pihak yang bersikap eksklusif dan hanya mementingkan kelompoknya, itu berbahaya. “Gerombolan yang eksklusif hanya mementingkan kelompoknya, itu tidak berkeadilan. Dewan Pers harus menjaga kemandirian dan keadilan,” paparnya. Harapan sama disampaikan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang diwakili oleh Maulana sebagai wakil sekjen.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, dan anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, menyatakan setuju atas masukan dari konstituen tersebut. Dewan Pers pada dasarnya adalah mengemban amanat yang diberikan oleh anggota konstituen.

Tenaga ahli bidang hukum Dewan Pers, Hendrayana, mengaku sudah menyampaikan legal anotasi dari hasil kajian akademis yang dilaksanakan Dewan Pers. Hasil kajian tersebut menyatakan, perpres itu menjadi bagian dari Undang-Undang Pers No 40/1999 yang diatur dalam pasal 15.

Dalam hal ini, UU Pers menyatakan bahwa tidak ada lembaga lain yang mendapatkan amanah untuk mengatur pers selain Dewan Pers. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Dewan Pers selalu melibatkan konstituen. Hendra menambahkan, bahwa norma hukum untuk mengatur media di masa mendatang harus selalu dikedepankan.

Adapun sebelas konstituen Dewan Pers terdiri dari AJI, PWI, SPS, IJTI, SMSI, AMSI, JMSI, PFI (Pewarta Foto Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI, dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia).

Kementrian Agama RI

Safari Ramadhan Tenaga Ahli Menag RI: Dr. Bunyamin Yapid Gaungkan Kurikulum Berbasis Cinta dan Masjid Berdampak Sosial

Published

4 jam ago

28 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—JAKARTA — Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan melalui kegiatan Road Show Safari Ramadhan di berbagai daerah di Indonesia dengan menekankan penguatan program Kementerian Agama yang langsung menyentuh masyarakat.

Kegiatan safari Ramadhan tersebut tidak hanya diisi dengan amaliah keagamaan, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi dan penguatan implementasi program strategis Kementerian Agama RI di daerah.

Dalam setiap kunjungannya, Dr. Bunyamin menegaskan pentingnya penerjemahan program Kemenag agar tidak hanya terfokus pada satuan kerja (satker), tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Momentum Ramadhan menjadi ruang terbaik untuk memperkuat implementasi program Kementerian Agama hingga ke akar masyarakat. Program keagamaan harus berdampak langsung,” ujarnya dalam salah satu agenda safari Ramadhan.

Dalam road show tersebut, Tenaga Ahli Menag RI menitikberatkan pembahasan pada penguatan layanan keagamaan yang berdampak sosial, di antaranya optimalisasi rumah ibadah sebagai pusat aktivitas masyarakat.

Ia menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat.

“Masjid perlu kembali dimakmurkan dengan fungsi yang lebih luas, termasuk menjadi ruang pemberdayaan UMKM dan kegiatan sosial kemasyarakatan,” jelasnya.

Menurutnya, pemanfaatan sarana keagamaan secara maksimal dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran agama dalam pembangunan sosial.

Selain itu, Dr. Bunyamin juga menekankan penguatan program unggulan Kementerian Agama berupa kurikulum berbasis cinta, yang menanamkan nilai cinta lingkungan, cinta agama, dan cinta sesama manusia.

Program ini diharapkan mampu membentuk generasi masa depan yang memiliki karakter moderat, toleran, serta peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

“Kurikulum berbasis cinta bertujuan menghadirkan pendidikan keagamaan yang berdampak jangka panjang bagi masa depan bangsa,” katanya.

Safari Ramadhan tahun ini juga menjadi momen nostalgia bagi Dr. Bunyamin yang memiliki latar belakang sebagai dai yang selama puluhan tahun berdakwah dari kampung ke kampung.

Ia mengungkapkan, selama kurang lebih 25 tahun sebelumnya, aktivitas dakwahnya dilakukan di berbagai daerah secara terbatas. Kini, melalui amanah sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama, cakupan dakwah dan pembinaan yang dilakukan menjadi lebih luas hingga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

“Dulu saya berdakwah dari daerah ke daerah, sekarang masih dengan semangat yang sama, hanya wilayahnya lebih luas, menjangkau seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dalam setiap agenda safari, Dr. Bunyamin juga mendorong sinergi antara alim ulama dan pemerintah guna menghadirkan suasana masyarakat yang teduh dan harmonis.

Sepanjang pekan pertama Ramadhan, ia tercatat hampir setiap hari berkeliling daerah melaksanakan amaliah Ramadhan sekaligus mengunjungi kantor-kantor Kementerian Agama setempat untuk memperkuat koordinasi program.

Melalui Road Show Safari Ramadhan ini, Kementerian Agama RI diharapkan semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menghadirkan layanan keagamaan yang inklusif, produktif, dan berdampak nyata bagi kehidupan sosial umat.