SMSI Minta Kebebasan Pers dan Keadilan Bisnis Tidak Dikorbankan

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

KITASULSEL—JAKARTA–Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama perpres media sustainability.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menanggapi secara terpisah, SMSI sebagai kontituen Dewan Pers mendukung penuh draf perpres media sustainability dibuka secara transparan sebelum diajukan ke lembaga kepresidenan.

“Jangan sampai ada pihak-pihak media yang dirugikan, baik dari sisi kemerdekaan pers, maupun secara financial bisnis perusahaan media. Jangan karena didesak waktu, lalu melupakan prinsip keadilan ekonomi bisnis media dan kebebasan pers,” kata Firdaus.

Presiden RI Joko Widodo ketika berpidato di acara Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan minta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

“Saya minta Dewan Pers harus terbuka, dengan menyampaikan draf peraturan presiden yang disampaikan ke Sekretariat Negara tersebut kepada publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim. Hal itu di sampaikan dalam pertemuan antara konstituen dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Selasa (14/2/2022) sebagaimana keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa malam.

Tuntutan AJI itu juga mendapat dukungan dari Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dr Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim IJTI, Wahyu Triyoga, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Yono Hartono, Toto Sutarto SH dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, yang hadir secara daring.

“Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik tapi kita justru tidak melaksanakannya,” kata Sasmito.

Dia menjelaskan draf perpres itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu bersama para konstituen dengan Dewan Pers selaku koordinator. Namun dalam perjalanannya, draf itu mengalami beberapa perubahan sesuai dengan masukan konstituen.
Terhadap kalangan yang mengklaim sebagai pemilik draf perpres itu, Sasmito menamakannya sebagai romli (rombongan liar). AJI siap melakukan somasi atas klaim tersebut.

Menurut Suprapto, PWI juga cukup intens melakukan pembahasan, sampai mengadakan rapat di Bandung. Ini dilakukan demi terciptanya iklim dan ekosistem media yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang merasa sebagai pemilik draf tersebut, ini dinilai mencederai kebersamaan dan akan berhadapan dengan konstituen Dewan Pers yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam dalam penyusunannya.

Sedangkan Herik melihat sebuah keanehan apabila draf yang disusun bersama itu diklaim oleh kelompok lain. “Dewan Pers harus terbuka dan bisa menyatukan draf perpres tersebut. IJTI siap mengawal rancangan perpres media sustainability,” ujar Herik.

Sementara itu, Wens Manggut menambahkan, baginya yang penting adalah dalam penyusunannya harus klir (jelas) mengatur mengenai fungsi dari lembaga yang akan menjalankan perpres itu. Lembaga tersebut juga harus bisa mengambil posisi dan hubungannya dengan Dewan Pers.
Manggut tak sepakat dengan konsep remunerasi. Ia lebih melihat itu sebagai bagi hasil (sharing revenue) karena ini menunjukkan kinerja media dalam memproduksi konten berkualitas. Ia menyarankan agar Dewan Pers mengirim surat ke presiden untuk memperjelas soal ini. Intinya kalau pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu, itu akan lebih mudah.

Yono menimpali, bila ada pihak yang bersikap eksklusif dan hanya mementingkan kelompoknya, itu berbahaya. “Gerombolan yang eksklusif hanya mementingkan kelompoknya, itu tidak berkeadilan. Dewan Pers harus menjaga kemandirian dan keadilan,” paparnya. Harapan sama disampaikan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang diwakili oleh Maulana sebagai wakil sekjen.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, dan anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, menyatakan setuju atas masukan dari konstituen tersebut. Dewan Pers pada dasarnya adalah mengemban amanat yang diberikan oleh anggota konstituen.

Tenaga ahli bidang hukum Dewan Pers, Hendrayana, mengaku sudah menyampaikan legal anotasi dari hasil kajian akademis yang dilaksanakan Dewan Pers. Hasil kajian tersebut menyatakan, perpres itu menjadi bagian dari Undang-Undang Pers No 40/1999 yang diatur dalam pasal 15.

Dalam hal ini, UU Pers menyatakan bahwa tidak ada lembaga lain yang mendapatkan amanah untuk mengatur pers selain Dewan Pers. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Dewan Pers selalu melibatkan konstituen. Hendra menambahkan, bahwa norma hukum untuk mengatur media di masa mendatang harus selalu dikedepankan.

Adapun sebelas konstituen Dewan Pers terdiri dari AJI, PWI, SPS, IJTI, SMSI, AMSI, JMSI, PFI (Pewarta Foto Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI, dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia).

Provinsi Sulawesi Selatan

Fatmawati Rusdi Kukuhkan Pengurus Saka Wanabakti Makassar 2025–2030, Perkuat Peran Generasi Muda Lestarikan Hutan

Published

5 jam ago

22 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang juga Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengukuhkan Pengurus Gerakan Pramuka Saka Wanabakti Tingkat Cabang Kota Makassar Masa Bakti 2025–2030 di Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah VI, Makassar, Rabu (22/7/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi momentum memperkuat pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka, khususnya dalam menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian hutan dan lingkungan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya, Fatmawati menegaskan bahwa pelantikan pengurus bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi awal penguatan peran Saka Wanabakti sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian hutan dan lingkungan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan, khususnya Pimpinan Saka Wanabakti Tingkat Nasional, atas dukungan dalam memperkuat organisasi dan pembinaan generasi pelestari hutan di berbagai daerah.

“Selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Amanah ini adalah tugas mulia yang membutuhkan dedikasi, komitmen, dan keikhlasan. Saya yakin di bawah kepemimpinan Kakak Ir. Mustari Tepu, Saka Wanabakti Kota Makassar akan semakin maju, bahkan menjadi role model bagi daerah-daerah lainnya,” ujar Fatmawati.

Menurut Fatmawati, keberadaan Saka Wanabakti semakin penting di tengah berbagai tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim, kebakaran hutan, pembalakan liar, hingga alih fungsi lahan. Karena itu, menjaga kelestarian hutan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data nasional, angka deforestasi pada 2025 mencapai sekitar 174.500 hektare. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pelestarian hutan bukan lagi hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

“Hutan adalah jantung bumi kita. Karena itu kita harus memikirkan keberlanjutan masa depan anak cucu kita. Kehadiran Saka Wanabakti menjadi salah satu ikhtiar untuk melahirkan generasi yang siap menjaga dan melestarikan lingkungan,” katanya.

Fatmawati berharap Saka Wanabakti mampu melahirkan generasi muda yang tangguh, disiplin, berkarakter, serta memiliki kesadaran ekologis yang tinggi sehingga dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Menurutnya, sinergi antara Gerakan Pramuka, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas lingkungan menjadi fondasi penting dalam membangun gerakan pelestarian hutan yang berkelanjutan.

“Kehadiran seluruh instansi kehutanan dan lingkungan hidup sebagai Majelis Pembimbing menunjukkan dukungan yang luar biasa. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci mencetak generasi pelestari hutan yang kita cita-citakan bersama,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Fatmawati mengajak seluruh pengurus dan anggota Saka Wanabakti menjadikan masa bakti 2025–2030 sebagai periode pengabdian yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Mari kita bulatkan tekad dan satukan langkah untuk terus mengabdi demi kemajuan Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa, dan negara. Mulailah dari lingkungan terkecil di sekitar kita hingga bersama-sama menjaga hutan sebagai jantung bumi,” tuturnya.

Usai pengukuhan, para pengurus mengikuti orientasi dan rapat kerja penyusunan program. Fatmawati berharap forum tersebut dimanfaatkan untuk menyusun program yang inovatif, kolaboratif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun pelestarian lingkungan.

“Saya berharap momentum ini menjadi ajang konsolidasi tekad. Bangun kolaborasi yang kuat, tidak hanya di internal Saka Wanabakti, tetapi juga dengan seluruh Satuan Karya Pramuka di Kota Makassar,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Saka Wanabakti Cabang Kota Makassar, Hasnawir, menegaskan Saka Wanabakti merupakan wadah strategis untuk membentuk generasi muda yang memiliki keterampilan di bidang kehutanan, kepemimpinan, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Ia mengajak seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Sulawesi Selatan memberikan pembinaan dan dukungan kepada kepengurusan baru agar mampu menjalankan amanah organisasi secara optimal.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Pimpinan Saka Wanabakti Tingkat Nasional, Luckmi Purwandari, mengatakan pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat peran Saka Wanabakti dalam mendukung pelestarian hutan melalui penguatan kelembagaan, pembaruan materi kecakapan, pengembangan pangkalan pembinaan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Luckmi berharap Kota Makassar dapat menjadi salah satu contoh pengembangan Saka Wanabakti di Indonesia Timur melalui program kerja yang terukur, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi pelestarian hutan serta pembangunan berkelanjutan.