Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto, bersama tim Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini memasuki tahap pendataan lapangan secara door to door di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, BPS Sulsel memaparkan mekanisme pendataan, cakupan sensus, hingga berbagai tantangan yang dihadapi petugas selama proses pengumpulan data berlangsung.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyambut baik pelaksanaan agenda statistik nasional tersebut. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Fatmawati.

Ia menegaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia melalui penyediaan informasi yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Fatmawati mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas yang melakukan pendataan.

“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS. Dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.

“Hasil sensus ini akan menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis data, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Aryanto menjelaskan, pendataan dilakukan secara door to door oleh petugas lapangan yang telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang dikumpulkan memiliki kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BPS juga terus memperkuat pemanfaatan berbagai sumber data pendukung serta data administratif pemerintah sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem Satu Data Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, petugas sensus menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menjangkau kawasan padat penduduk hingga memperoleh akses pendataan di sejumlah kompleks perumahan tertutup. Meski demikian, proses pendataan terus berjalan dengan dukungan ribuan petugas yang telah diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Aryanto menambahkan, setiap proses wawancara membutuhkan waktu rata-rata sekitar 30 menit karena kuesioner memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk memperoleh gambaran aktivitas ekonomi secara lebih lengkap dan akurat.

Oleh karena itu, BPS mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan terbuka saat petugas sensus melakukan pendataan.

“Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin lengkap dan akurat informasi yang diberikan, semakin baik pula data yang dihasilkan untuk mendukung pembangunan ke depan,” tutup Aryanto.