Beri Penghargaan, Ombudsman RI Nilai Pelayanan DPM-PTSP Makassar Kualitas Tinggi
Kitasulsel-Makassar-Ombudsman RI menilai kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar.
Hasilnya, berada di zona hijau atau kualitas tinggi dengan skor 85,14 poin. Olehnya, diberikan penghargaan mengenai opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022.
Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih yang menyerahkan langsung penghargaan dan diterima Kepala DPM-PTSP Makassar, Andi Zulkifli Nanda di ruang sipakalebbi, Balaikota, Kamis (16/2/2023).
Seremoni penyerahan disaksikan oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Sekretaris Daerah M. Ansar bersama jajaran Ombudsman provinsi Sulsel.
“Selamat bagi yang menerima penghargaan. Semoga ini menjadi motivasi untuk peningkatan kedepan,” kata Najih saat memberi sambutan.
Dia menjelaskan hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian, dimensi masukan, dimensi proses, dimensi keluaran dan dimensi pengaduan.
Sementara Kepala DPM-PTSP Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengatakan prestasi ini baru diterima seiring tahun sebelumnya hanya berada di zona kuning.
“Baru untuk tahun 2022 ini masuk zona hijau untuk pertama kali,” katanya.
Dia memaparkan indikator penilaian ombudsman seperti penilaian sarana dan prasarana, hingga SOP yang diterapkan. Selain itu, sertifikasi sumber daya manusia (SDM) dan sistem pengaduan hingga tindaklanjutnya.
“Itu melihat apakah memberatkan masyarakat, kita membuat sistem berdasarkan indikator penilaian itu, masih banyak pengaduan tetapi sudah ada mekanisme untuk menindaklanjuti itu,” ucapnya.
“Begitu masuk di pengaduan maka akan dipertemukan tim teknis di ptsp jadi harus ada jawaban yang memuaskan. Kami juga buat petugas of the mounth, jadi Dinas PTSP ini menggelar pelayanan publik dan terdepan,” tutupnya.(*)
DISKOMINFO LUWU TIMUR
Bupati Luwu Timur Hadiri HLM TPID dan TP2DD Sulsel, Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Digitalisasi Daerah
KITASULSEL—MAKASSAR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari 2026.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel,Makassar Jumat (13/2/2026).
HLM tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi serta dihadiri unsur Forkopimda Sulsel, Sekretaris Provinsi Sulsel, Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia, para Bupati se-Sulsel, Sekda, Asisten Perekonomian, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Forum strategis ini menjadi wadah penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi sekaligus percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Dalam kegiatan tersebut, Irwan Bachri Syam hadir didampingi Asisten Perekonomian, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
Kehadiran lengkap jajaran perangkat daerah tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong percepatan digitalisasi daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
Dalam forum TPID, dibahas berbagai strategi penguatan koordinasi pengendalian inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis, memastikan kelancaran distribusi antarwilayah, serta memperkuat kerja sama antar daerah guna mengantisipasi gejolak harga.
Sementara itu, pada agenda TP2DD, penekanan diberikan pada percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi melalui ETPD juga diharapkan mampu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat tata kelola keuangan yang modern dan terintegrasi.
Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam HLM ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat transformasi digital di tingkat daerah.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login