Connect with us

Dinas Sosial Makassar Siapkan 1.000 Paket Makanan Siap Saji Untuk Pengungsi Banjir

Published

on

Kitasulsel,Makassar-Curah hujan yang tinggi selama empat hari berturut-turut menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar terendam banjir.

Olehnya itu, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto memerintahkan seluruh OPD terkait untuk bergerak cepat membantu warga.

Mulai dari evakuasi, penyediaan tempat ungsian, penyaluran bantuan hingga  ketersediaan makanan siap saji dan keperluan pengungsi.

Untuk makanan siap saji, Dinas Sosial Kota Makassar menyiapkan 1.000 paket makanan melalui pelayanan dapur umum yang berpusat di Jalan Abdullah Daeng Sirua.

Dapur umum ini melayani dua titik ungsian yakni di Biringkanaya dan Manggala.

“Untuk kesiapan kami sangat siap. Kita cover semua. Hari ini kita juga dapat bantuan dari Dinas Sosial Pemprov Sulsel sebanyak 500 paket makanan siap saji. Jadi totalnya 1.500 paket untuk sekali makan. Pengungsi dua kali makan. Siang dan malam,” ucap Armin Parera, Kepala Dinas Sosial Makassar, Kamis (16/02/2023).

Armin mengatakan total pengungsi di hari ke empat untuk dua kecamatan terdapat 1.247 jiwa. Dengan rincian 453 jiwa kecamatan Manggala dan 794 di kecamatan Biringkanaya.

Jikalau ada penambahan, kata Armin, pihaknya siap dan bisa mengcover.

“Ini ada penambahan di Manggala khususnya di kelurahan Antang sekitar 100 jiwa dan kita masih cukup untuk mengcover itu semua,” ungkapnya.

Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pendirian dapur umum sendiri itu hanya tiga hari.

Namun, pihaknya mengatakan jika hujan tetap turun dengan intensitas lebat dan pengungsi bertambah maka dapur umum akan terus didirikan.

“Seharusnya tiga hari saja. Cuman kalau pengungsi bertambah kita akan terus mendirikan dapur umum untuk membantu pengungsi tanpa kenal waktu. Tapi kalau pengungsi sudah berkurang dari 100 jiwa dapur umum kita akan tutup,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Demi Kesehatan Warga, Pasar Tampinna Diawasi: Penjual Diajak Lebih Bijak Pilih Produk

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Tim Pengawas Obat dan Makanan kembali melakukan inspeksi lapangan di Pasar dan sejumlah toko di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Selasa (03/03/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memastikan keamanan produk konsumsi masyarakat.

Pengawasan yang melibatkan Dinas Kesehatan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut bertujuan melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih selektif dalam memilih barang dagangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Suhelmi, mengungkapkan bahwa hasil pengawasan tahun ini masih menunjukkan temuan yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni adanya produk yang sudah tidak layak edar.

“Masih ditemukan bahan-bahan yang tidak layak jual. Karena itu, penjual diharapkan lebih bijak dalam memilih produk untuk mencegah peredaran barang ilegal, kadaluwarsa, maupun yang mengandung bahan berbahaya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa setiap produk makanan, minuman, maupun obat-obatan yang beredar wajib memiliki izin edar resmi. Para penjual juga diminta tidak menerima produk yang belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara itu, Camat Angkona, I Putu Gede, menyampaikan bahwa temuan produk kadaluwarsa di lapangan cukup signifikan sehingga diperlukan perhatian bersama, baik dari pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

“Kami menghimbau masyarakat agar lebih teliti memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli produk. Kesadaran konsumen sangat penting untuk memutus peredaran barang yang tidak layak,” katanya.

Ia juga meminta para pelaku usaha lebih cermat dalam memilih produk yang dijual agar potensi kerugian masyarakat dapat dicegah sejak awal.

Pengawasan ini melibatkan berbagai instansi lintas sektor, di antaranya Dinas Kesehatan, Bapperida, DPMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Ekbang Setdakab Lutim, Bagian Hukum, pihak Kecamatan Angkona, serta Satpol PP.

Pemerintah berharap kegiatan pengawasan rutin ini mampu menekan peredaran produk kadaluwarsa dan meningkatkan keamanan pangan di tengah masyarakat.

Continue Reading

Trending