Connect with us

Dinas Sosial Makassar Siapkan 1.000 Paket Makanan Siap Saji Untuk Pengungsi Banjir

Published

on

Kitasulsel,Makassar-Curah hujan yang tinggi selama empat hari berturut-turut menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar terendam banjir.

Olehnya itu, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto memerintahkan seluruh OPD terkait untuk bergerak cepat membantu warga.

Mulai dari evakuasi, penyediaan tempat ungsian, penyaluran bantuan hingga  ketersediaan makanan siap saji dan keperluan pengungsi.

Untuk makanan siap saji, Dinas Sosial Kota Makassar menyiapkan 1.000 paket makanan melalui pelayanan dapur umum yang berpusat di Jalan Abdullah Daeng Sirua.

Dapur umum ini melayani dua titik ungsian yakni di Biringkanaya dan Manggala.

“Untuk kesiapan kami sangat siap. Kita cover semua. Hari ini kita juga dapat bantuan dari Dinas Sosial Pemprov Sulsel sebanyak 500 paket makanan siap saji. Jadi totalnya 1.500 paket untuk sekali makan. Pengungsi dua kali makan. Siang dan malam,” ucap Armin Parera, Kepala Dinas Sosial Makassar, Kamis (16/02/2023).

Armin mengatakan total pengungsi di hari ke empat untuk dua kecamatan terdapat 1.247 jiwa. Dengan rincian 453 jiwa kecamatan Manggala dan 794 di kecamatan Biringkanaya.

Jikalau ada penambahan, kata Armin, pihaknya siap dan bisa mengcover.

“Ini ada penambahan di Manggala khususnya di kelurahan Antang sekitar 100 jiwa dan kita masih cukup untuk mengcover itu semua,” ungkapnya.

Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pendirian dapur umum sendiri itu hanya tiga hari.

Namun, pihaknya mengatakan jika hujan tetap turun dengan intensitas lebat dan pengungsi bertambah maka dapur umum akan terus didirikan.

“Seharusnya tiga hari saja. Cuman kalau pengungsi bertambah kita akan terus mendirikan dapur umum untuk membantu pengungsi tanpa kenal waktu. Tapi kalau pengungsi sudah berkurang dari 100 jiwa dapur umum kita akan tutup,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending