Komitmen Andi Sudirman Pembangunan di Luwu Raya, Pemprov Sulsel Telah Alokasikan Rp 400 M di Luwu
Kitasulsel—Luwu—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pembangunan di Kabupaten Luwu. Dalam lima tahun terakhir lebih dari Rp 400 Miliar yang telah dialokasikan Pemprov Sulsel di Luwu.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman pada 17 Tahun Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu di Lapangan Andi Djemma, Kabupaten Luwu, Kamis (16/2/2023).
“Rp400 miliar telah dikucurkan dana Pemprov untuk Luwu. Itu artinya keseriusan kita untuk membangun Luwu, ini adalah betul-betul untuk kemudian menjadikan sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi. Termasuk untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” ujar Gubernur Sulsel, Andi Sudirman.
Infrastruktur yang memadai dihadirkan secara bertahap. Hal itu sejalan dengan komitmen Gubernur Andi Sudirman untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.
Di antaranya pada tahun 2022, Pemprov Sulsel telah melakukan pembangunan jalan ruas Rantepao -Sa’dan – Batusitanduk sepanjang 5,4 km dengan alokasi Rp 35 miliar, dan pembangunan jembatan Sungai Ilan Batu di ruas Rantepao – Batusitanduk dengan alokasi Rp 7,2 miliar.
Untuk ditahun ini, akan melaksanakan pembangunan jalan ruas Bua – Batas Kabupaten Toraja Utara di Kabupaten Luwu sepanjang 2,2 km dengan alokasi Rp 15 miliar dan rekonstruksi jalan untuk lanjutan ruas Rantepao – Sa’dan – Batusitanduk sepanjang 3 km dengan alokasi Rp 15 miliar. Serta akan dilakukan rehabilitasi dan daerah irigasi Makawa, dan rehabilitasi daerah irigasi Lengkong Pini.
Mendorong pembangunan di daerah menjadi fokus pria yang akrab disapa Gubernur Andi Sudirman. Mendukung pembangunan di daerah Bumi Sawerigading, Gubernur Sulsel mensupport dengan menggelontorkan bantuan keuangan Pemprov Sulsel.
Adapun bantuan keuangan Provinsi TA 2022 sebesar Rp 17 miliar untuk pengaspalan jalan ruas Bonglo – Pantilang, serta pembangunan jembatan Ponringan, serta rehab asrama IPMIL Luwu di Makassar.
“Alhamdulillah, bantuan keuangan TA 2022 telah direalisasikan dan dituntaskan oleh Pemkab, baik untuk ruas Bonglo-Pantilang, pembangunan jembatan poringan, dan rehab asrama IPMIL Luwu di Makassar. Tahun 2023 ini, kembali kita alokasikan bantuan keuangan Rp 25,5 Miliar,” ungkapnya.
Bantuan keuangan itu dialokasikan, untuk pengerjaan jalan lanjutan Luwu Pantilang – Rantepao dan Subsidi Trans Andalan Sulsel. (*)
NEWS
MK Gelar Sidang Putusan 29 Uji Materi Hari Ini, Gugatan UU Kesehatan hingga Pilkada Masuk Agenda
Kitasulsel–JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan maupun ketetapan terhadap 29 permohonan pengujian undang-undang (uji materi) pada Senin (29/6/2026). Sidang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.
Berdasarkan agenda yang diumumkan MK, sejumlah perkara strategis akan diputus, mulai dari pengujian Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pilkada, hingga Undang-Undang Desa.
Salah satu perkara yang menjadi sorotan ialah permohonan Nomor 172/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Permohonan tersebut diajukan mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dharma Pongrekun, yang juga pernah menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.
Dalam gugatannya, Dharma mempersoalkan ketentuan dalam UU Kesehatan yang dinilai belum memberikan indikator yang jelas mengenai penetapan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Menurutnya, ketiadaan parameter yang pasti berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
Selain itu, MK juga akan membacakan putusan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Permohonan tersebut diajukan empat mahasiswa yang meminta penegasan bahwa kepala daerah hanya dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
Perkara lain yang turut menjadi perhatian adalah permohonan Nomor 186/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dua mahasiswa mengajukan gugatan terhadap ketentuan batas usia minimal calon kepala desa yang saat ini ditetapkan 25 tahun.
Para pemohon mengusulkan agar syarat tersebut diubah menjadi minimal berusia 25 tahun atau memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kepemudaan di tingkat desa. Menurut mereka, pengalaman kepemimpinan layak menjadi alternatif persyaratan bagi calon kepala desa.
Selain tiga perkara tersebut, MK juga akan memutus berbagai permohonan pengujian undang-undang lain yang mencakup UU MD3, UU HAM, UU Migas, UU Polri, UU Advokat, UU Peradilan Agama, KUHP, KUHAP, UU TNI, UU Perlindungan Konsumen, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Narkotika, UU ASN, UU Pemilu, UU Peradilan Militer, serta sejumlah permohonan terkait Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Secara keseluruhan, terdapat 29 permohonan uji materi yang dijadwalkan diputus dalam sidang pleno MK hari ini. Putusan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai ketentuan undang-undang yang dipersoalkan para pemohon sekaligus menjadi rujukan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login