Connect with us

Danny Pomanto: Makassar Akan Jadi yang Pertama Membentuk Ekosistem Penanganan E-Waste

Published

3 tahun ago

on

Kitasulsel-Makassar-Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyambut baik upaya Save The Children dalam penanganan E-Waste atau Sampah Elektronik.

Dirinya bahkan mengiyakan bahwa pihaknya siap menjadi yang pertama dalam penanganan e-waste di Makassar sekaligus berupaya membentuk ekosistem e-waste yang bagus sama halnya sampah plastik.

Dia juga mengarahkan agar Save The Children dapat membuat serupa Sandbox yang berfungsi sebagai serangkaian uji coba sebelum aksi itu dirilis ke publik.

“Saya mau kita jadi yang pertama di Indonesia; ‘The first city in Indonesian’. Buat semacam Sandbox, lalu trial and error, baru kita sempurnakan bersama-sama,” kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto di sela-sela menerima Tim Save The Children Indonesia dan Save The Children Swedia di kediamannya, Jumat, (17/02/2023).

Selain itu, ia menyebutkan timnya siap bersama Save The Children untuk sosialisasi di sekolah-sekolah, komunitas, kelompok masyarakat hingga pemerintahan.

“Intinya jelaskan saja dulu apa itu e-waste, bagaimana cara menghandelnya, hubungannya dengan bahaya bagi kesehatan. Juga apa saja yang menjadi sampah di komponen motor, hp, komputer, kipas angin, televisi dan sebagainya. Agar masyarakat paham. Selanjutnya, baru yang lebih besar yaitu membentuk ekosistemnya,” sebutnya.

Termasuk perihal regulasinya, lebih jauh dapat bermanfaat dalam sirkulasi ekonomi jika dikelola-didaur ulang dengan baik. “Beri kami input agar kebijakannya akan sesuai,” ucapnya.

Danny Pomanto juga menyinggung bahwa pihaknya sampai saat ini terus menjalankan program Bank Sampah. Nantinya, ketika sudah matang konsepnya maka dapat menjadi seperti ekosistem bank sampah.

Senior Manager Growth Hub, Save the Children Swedia, Asa Mourn mengatakan pihaknya sangat senang dengan respon baik dari Danny Pomanto.

Asa menilai isu mengenai e-waste sangat besar tidak hanya di Swedia tetapi juga di Indonesia, dan permasalahannya juga kompleks.

Apalagi dalam penelitiannya dirinya dan tim juga menemukan anak-anak menjadi bagian dari aktivitas berbahaya dalam e-waste itu. Mereka menangani sampah elektronik tanpa penanganan khusus.

Ia katakan, Makassar menjadi kota yang dipilihnya karena melihat kepedulian pemerintah yang luar biasa terhadap persampahan.

“Kami memilih Makassar sebagai pilot project untuk penanganan e-waste ini. Apalagi sebelumnya kita punya relasi yang bagus dengan pemerintahan, juga NGO di Makassar. Olehnya sangat memungkinkan menjadikan Makassar yang pertama dalam penanganan sampah elektronik,” katanya, usai audiensi.

Menanggapi respon wali kota,  yang bakal menjadikan Makassar sebagai yang pertama dalam ekosistem mengatasi e-waste ini ia terkejut dan senang.

“Luar biasa, kami senang. Itu sangat penting karena sampah elektronik sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat tetapi setiap orang juga bisa membuat solusi terhadap sampah jenis ini,” ungkapnya.

“Jika pemerintah, perusahaan, masyarakat bekerjasama dalam mengatasi sampah elektronik maka itu membuka peluang bagus, dan segera dapat disosialisasikan, diterapkan di masyarakat,” sambungnya.

Timnya saat ini terus dalam pengembangan ide. Intinya, konsepnya ialah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dengan pemerintah.

Sebelumnya pun sudah ada workshop sehari tentang e-waste ini yang dihadiri oleh OPD terkait.

Mereka menilai, ini merupakan momen yang tepat apalagi sejauh ini belum banyak yang melakukan pengelolaan sampah elektronik ini beda dengan plastik.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

52 menit ago

on

10 Juni 2026

By

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.

Continue Reading

Trending