Danny Pomanto: Makassar Akan Jadi yang Pertama Membentuk Ekosistem Penanganan E-Waste
Kitasulsel-Makassar-Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyambut baik upaya Save The Children dalam penanganan E-Waste atau Sampah Elektronik.
Dirinya bahkan mengiyakan bahwa pihaknya siap menjadi yang pertama dalam penanganan e-waste di Makassar sekaligus berupaya membentuk ekosistem e-waste yang bagus sama halnya sampah plastik.
Dia juga mengarahkan agar Save The Children dapat membuat serupa Sandbox yang berfungsi sebagai serangkaian uji coba sebelum aksi itu dirilis ke publik.
“Saya mau kita jadi yang pertama di Indonesia; ‘The first city in Indonesian’. Buat semacam Sandbox, lalu trial and error, baru kita sempurnakan bersama-sama,” kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto di sela-sela menerima Tim Save The Children Indonesia dan Save The Children Swedia di kediamannya, Jumat, (17/02/2023).
Selain itu, ia menyebutkan timnya siap bersama Save The Children untuk sosialisasi di sekolah-sekolah, komunitas, kelompok masyarakat hingga pemerintahan.
“Intinya jelaskan saja dulu apa itu e-waste, bagaimana cara menghandelnya, hubungannya dengan bahaya bagi kesehatan. Juga apa saja yang menjadi sampah di komponen motor, hp, komputer, kipas angin, televisi dan sebagainya. Agar masyarakat paham. Selanjutnya, baru yang lebih besar yaitu membentuk ekosistemnya,” sebutnya.
Termasuk perihal regulasinya, lebih jauh dapat bermanfaat dalam sirkulasi ekonomi jika dikelola-didaur ulang dengan baik. “Beri kami input agar kebijakannya akan sesuai,” ucapnya.
Danny Pomanto juga menyinggung bahwa pihaknya sampai saat ini terus menjalankan program Bank Sampah. Nantinya, ketika sudah matang konsepnya maka dapat menjadi seperti ekosistem bank sampah.
Senior Manager Growth Hub, Save the Children Swedia, Asa Mourn mengatakan pihaknya sangat senang dengan respon baik dari Danny Pomanto.
Asa menilai isu mengenai e-waste sangat besar tidak hanya di Swedia tetapi juga di Indonesia, dan permasalahannya juga kompleks.
Apalagi dalam penelitiannya dirinya dan tim juga menemukan anak-anak menjadi bagian dari aktivitas berbahaya dalam e-waste itu. Mereka menangani sampah elektronik tanpa penanganan khusus.
Ia katakan, Makassar menjadi kota yang dipilihnya karena melihat kepedulian pemerintah yang luar biasa terhadap persampahan.
“Kami memilih Makassar sebagai pilot project untuk penanganan e-waste ini. Apalagi sebelumnya kita punya relasi yang bagus dengan pemerintahan, juga NGO di Makassar. Olehnya sangat memungkinkan menjadikan Makassar yang pertama dalam penanganan sampah elektronik,” katanya, usai audiensi.
Menanggapi respon wali kota, yang bakal menjadikan Makassar sebagai yang pertama dalam ekosistem mengatasi e-waste ini ia terkejut dan senang.
“Luar biasa, kami senang. Itu sangat penting karena sampah elektronik sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat tetapi setiap orang juga bisa membuat solusi terhadap sampah jenis ini,” ungkapnya.
“Jika pemerintah, perusahaan, masyarakat bekerjasama dalam mengatasi sampah elektronik maka itu membuka peluang bagus, dan segera dapat disosialisasikan, diterapkan di masyarakat,” sambungnya.
Timnya saat ini terus dalam pengembangan ide. Intinya, konsepnya ialah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dengan pemerintah.
Sebelumnya pun sudah ada workshop sehari tentang e-waste ini yang dihadiri oleh OPD terkait.
Mereka menilai, ini merupakan momen yang tepat apalagi sejauh ini belum banyak yang melakukan pengelolaan sampah elektronik ini beda dengan plastik.
NEWS
Pemprov Sulsel Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Respons Sorotan Kasus di Kampus
Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak menyusul kembali mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual di sejumlah lingkungan perguruan tinggi yang menjadi sorotan publik sepanjang April 2026.
Perkembangan tersebut dinilai menjadi pengingat penting bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual serta penguatan sistem perlindungan di ruang pendidikan masih perlu terus ditingkatkan.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual berbasis digital yang memicu respons luas, termasuk penanganan internal oleh pihak kampus. Di tengah sorotan tersebut, isu sensitivitas gender dan penghormatan terhadap martabat perempuan kembali mengemuka.
Selain itu, publik juga dihebohkan oleh penampilan orkes di lingkungan kampus lain yang viral di media sosial. Lirik lagu yang dibawakan dinilai melecehkan martabat perempuan, sehingga menambah daftar persoalan serupa di lingkungan pendidikan tinggi.
Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk dan KB) Provinsi Sulsel, Nursidah, menegaskan bahwa pelecehan maupun kekerasan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berakar dari perilaku yang kerap dianggap sepele.
“Pelecehan maupun kekerasan seksual berakar dari kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele atau candaan, seperti perilaku yang merendahkan gender tertentu, memandang orang lain sebagai objek seksual, hingga komentar tidak senonoh terhadap tubuh seseorang maupun praktik menyalahkan korban,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Ia menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi langkah krusial dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sekaligus mendorong keberanian korban untuk melapor.
Menurutnya, pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, komunitas, hingga pemerintah melalui edukasi berkelanjutan dan sistem perlindungan yang responsif.
Lebih lanjut, Nursidah menyampaikan bahwa komitmen Pemprov Sulsel sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesetaraan gender.
Ia juga menegaskan arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman agar setiap laporan atau indikasi kasus yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media dan media sosial, segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).
Melalui layanan tersebut, korban dapat memperoleh perlindungan, pendampingan, serta penanganan yang komprehensif. Layanan pengaduan dapat diakses melalui hotline 0821-8905-9050, serta kanal media sosial resmi UPT PPA Sulawesi Selatan.
Selain itu, masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor layanan UPT PPA yang berlokasi di Jalan Hertasning VI Nomor 1, Makassar.
Penguatan ruang aman, kemudahan akses pengaduan, serta layanan yang berpihak kepada korban menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login