Connect with us

Kumpulan OPD, Inspektorat Makassar Pastikan 32 Program Strategi Berjalan Sesuai Aturan

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Inspektorat Kota Makassar melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Rapat Koordinasi tersebut terkait rencana pelaksanaan Probity Audit maupun Reviu HPS terhadap 32 Proyek Strategis Kota Makassar Tahun 2023.

“Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan 32 Proyek Strategis untuk Tahun 2023. Inspektorat Kota Makassar selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai tugas untuk mendampingi SKPD dan memastikan bahwa proyek strategis tersebut berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan,” kata Kepala Inspektorat Makassar A Asma Zulistia Ekayanti, dikonfirmasi, Jumat (17/2/2023).

Eka menjelaskan bahwa Inspektorat Kota Makassar saat ini berusaha untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dalam melaksanakan kegiatannya, bukan hanya melaksanakan pengawasan diakhir (post audit).
Salah satu bentuk pembinaan dan pendampingan tersebut adalah dengan mekanisme Probity Audit yang dibahas dalam pertemuan tadi.

Selain Probity Audit, SKPD juga dapat meminta untuk dilakukan Reviu HPS maupun dapat menggunakan mekanisme Konsultasi Pengawasan dari Inspektorat sebagai bentuk quality assurance.

“Probity Audit maupun Reviu HPS juga merupakan salah satu amanah dari MCP KPK dan juga sejalan dengan rekomendasi BPK dan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Makassar, sehingga diharapkan SKPD dapat secara maksimal menggunakan mekanisme Probity Audit dan atau Reviu HPS sebagai bentuk penjaminan kualitas”, tutup Eka.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

on

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel