Diskominfo Sulsel Bakal Godok Regulasi Pembatasan Digital Bagi Anak

Published

3 tahun ago

20 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar—Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele mengatakan perlu adanya regulasi untuk pembatasan digital bagi anak di era sekarang.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat kasus kriminalitas di Sulawesi Selatan cukup besar melibatkan anak sebagai pelaku.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu penyebabnya karena digitalisasi,” ujar Sukarniaty pada kegiatan yang digelar Unicef bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Makassar, di Hotel Grand Asia, Senin, 20 Februari 2023.

Ani sapaan akrabnya mengatakan regulasi pembatasan digitalisasi untuk anak di bawah umur segera digodok tahun ini. Nantinya, Diskominfo akan bekerja sama dengan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Menurut Ani, digitalisasi bukan hanya untuk hiburan, namun untuk menunjang aktivitas sekolah atau belajar. Sehingga semua pihak harus mendorong anak-anak untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk membantu pendidikan dan meningkatkan pengetahuan.

Sebab, pengaruh digital pada anak-anak dapat memengaruhi kesehatan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Olehnya, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi digital dan memastikan bahwa mereka tetap aman dan sehat saat menggunakan teknologi digital.

“Dan yang lebih penting adalah literasi dan edukasi bagaimana menggunakan digital yang aman dan bertanggungjawab. Regulasi ini nantinya dibuat untuk melindungi anak-anak kita,” bebernya.

Selain itu, menurut Ani, peran media juga sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Bagaimana menciptakan atmosfir positif melalui tulisan yang bisa menjadi insiprasi bagi anak-anak.

“Media punya kontribusi dalam pembentukan karakter anak melalui pemberitaan. Seperti yang dilakukan AJI Makassar ini, saya sangat mengapresiasi,” ungkapnya.

Media juga diharap meningkatkan ketersediaan konten digital yang bermanfaat dan pendidikan untuk anak-anak. Seperti aplikasi pendidikan, game, dan video edukatif.

Hal ini dapat membantu anak-anak belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif.

Ia menambahkan pendidikan dan pelatihan juga perlu diberikan kepada orang tua dan pengasuh anak untuk membantu mereka memahami risiko dan manfaat penggunaan teknologi digital.

“Yang terpenting adalah harus ada kerjasama dengan industri teknologi untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi memberikan fitur keselamatan dan pengaturan kontrol orang tua yang memadai pada perangkat dan platform digital mereka,” ungkapnya.

Ani mengaku sejumlah kebijakan sudah dilakukan Pemprov Sulsel untuk melindungi dan memberdayakan anak. Diantaranya Inovasi PASTI BERAKSI atau Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi.

Pemprov bahkan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 71 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS),

“Kita di Sulsel merupakan provinsi pertama yang mengembangkan rencana aksi provinsi untuk menindaklanjuti strategi nasional penanganan anak tidak sekolah bersama Unicef,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Sulsel itu. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

DP2KB Luwu Timur Gelar Rakerda 2026, Fokus Optimalisasi Program MBG 3B dan Penurunan Stunting

Published

1 jam ago

21 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dengan tema “Optimalisasi Pelaksanaan Program MBG 3B untuk Luwu Timur Juara”. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (21/04/2026).

Rakerda dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Askar, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

Menurutnya, Rakerda tahun ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama, khususnya melalui optimalisasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 3B sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Fokus utama pemerintah adalah percepatan penurunan stunting yang terarah kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi berkualitas, dengan keluarga sebagai tempat utama pembentukan nilai dan karakter.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin, menyampaikan bahwa fokus utama program mencakup dua aspek penting, yakni kependudukan dan pembangunan keluarga.

“Masalah kependudukan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk, sedangkan pembangunan keluarga mencakup kesehatan ibu dan anak, peran ayah, stunting, serta peningkatan kualitas lansia,” jelasnya.

Kepala Dinas P2KB Luwu Timur, Amrullah, menuturkan bahwa Rakerda menjadi forum penting dalam mengkonsolidasikan kebijakan, menyatukan komitmen lintas sektor, serta menyusun strategi implementasi program Bangga Kencana agar berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah, mengintegrasikan program MBG dengan target penurunan stunting nasional, serta memastikan distribusi makanan bergizi gratis tepat sasaran bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tahun 2025–2029 kepada pihak provinsi sebagai acuan strategis pembangunan ke depan.

Rakerda ini turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Kemendukbangga Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala OPD, camat, kepala puskesmas, Tim Penggerak PKK, serta para undangan dan peserta rapat kerja daerah lainnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi lintas sektor semakin kuat dalam mendukung percepatan penurunan Stunting serta peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Luwu Timur.