Diskominfo Sulsel Bakal Godok Regulasi Pembatasan Digital Bagi Anak

Published

3 tahun ago

20 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar—Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele mengatakan perlu adanya regulasi untuk pembatasan digital bagi anak di era sekarang.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat kasus kriminalitas di Sulawesi Selatan cukup besar melibatkan anak sebagai pelaku.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu penyebabnya karena digitalisasi,” ujar Sukarniaty pada kegiatan yang digelar Unicef bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Makassar, di Hotel Grand Asia, Senin, 20 Februari 2023.

Ani sapaan akrabnya mengatakan regulasi pembatasan digitalisasi untuk anak di bawah umur segera digodok tahun ini. Nantinya, Diskominfo akan bekerja sama dengan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Menurut Ani, digitalisasi bukan hanya untuk hiburan, namun untuk menunjang aktivitas sekolah atau belajar. Sehingga semua pihak harus mendorong anak-anak untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk membantu pendidikan dan meningkatkan pengetahuan.

Sebab, pengaruh digital pada anak-anak dapat memengaruhi kesehatan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Olehnya, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi digital dan memastikan bahwa mereka tetap aman dan sehat saat menggunakan teknologi digital.

“Dan yang lebih penting adalah literasi dan edukasi bagaimana menggunakan digital yang aman dan bertanggungjawab. Regulasi ini nantinya dibuat untuk melindungi anak-anak kita,” bebernya.

Selain itu, menurut Ani, peran media juga sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Bagaimana menciptakan atmosfir positif melalui tulisan yang bisa menjadi insiprasi bagi anak-anak.

“Media punya kontribusi dalam pembentukan karakter anak melalui pemberitaan. Seperti yang dilakukan AJI Makassar ini, saya sangat mengapresiasi,” ungkapnya.

Media juga diharap meningkatkan ketersediaan konten digital yang bermanfaat dan pendidikan untuk anak-anak. Seperti aplikasi pendidikan, game, dan video edukatif.

Hal ini dapat membantu anak-anak belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif.

Ia menambahkan pendidikan dan pelatihan juga perlu diberikan kepada orang tua dan pengasuh anak untuk membantu mereka memahami risiko dan manfaat penggunaan teknologi digital.

“Yang terpenting adalah harus ada kerjasama dengan industri teknologi untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi memberikan fitur keselamatan dan pengaturan kontrol orang tua yang memadai pada perangkat dan platform digital mereka,” ungkapnya.

Ani mengaku sejumlah kebijakan sudah dilakukan Pemprov Sulsel untuk melindungi dan memberdayakan anak. Diantaranya Inovasi PASTI BERAKSI atau Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi.

Pemprov bahkan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 71 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS),

“Kita di Sulsel merupakan provinsi pertama yang mengembangkan rencana aksi provinsi untuk menindaklanjuti strategi nasional penanganan anak tidak sekolah bersama Unicef,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Sulsel itu. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Kukuhkan Pengurus APAL, Tegaskan Komitmen Berdayakan Pengusaha Lokal

Published

35 menit ago

17 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWUTIMUR—Bupati Luwu Timur Ir H Irwan Bachri Syam secara resmi mengukuhkan dan melantik Pengurus Asosiasi Pengusaha Asli Lampia (APAL) di Aula Kantor Desa Harapan, Kecamatan Malili, Senin malam (16/2/2026).

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Bupati kepada Ketua APAL terpilih, Adil To Amir. Penyerahan pataka tersebut menjadi simbol dimulainya kepengurusan baru organisasi yang diharapkan menjadi wadah strategis bagi pengusaha lokal di wilayah Lampia dan Kabupaten Luwu Timur secara umum.

Dalam arahannya, Bupati Irwan menegaskan bahwa terbentuknya APAL bukan sekadar membentuk sebuah organisasi, melainkan membuka ruang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha lokal untuk berkiprah dan berkembang di daerahnya sendiri.

Menurutnya, kehadiran asosiasi ini diharapkan mampu menghimpun kekuatan para pengusaha asli daerah agar lebih solid dalam menangkap peluang usaha dan investasi yang masuk ke Luwu Timur.

“Kenapa asosiasi ini dibentuk, selain untuk menghimpun para pengusaha lokal di daerah sendiri, juga agar kita mampu menangkap setiap peluang yang ada,” ujar Irwan.

Ia menekankan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan pengusaha lokal agar menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Langkah tersebut dinilai strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas.

“Ini adalah komitmen pemerintah daerah untuk mensejahterakan para pengusaha lokal. Bagaimana teman-teman bisa diberdayakan dan potensi yang ada di Lampia Raya bisa kita maksimalkan,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Irwan memohon doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar berbagai rencana investasi yang tengah dipersiapkan dapat segera terealisasi dan berjalan sesuai komitmen bersama, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua APAL terpilih, Adil To Amir, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap pembentukan asosiasi tersebut. Ia berharap kepengurusan APAL ke depan mampu membangun kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta unsur perusahaan yang beroperasi di wilayah Lampia dan Luwu Timur.

“Komunikasi yang intens antara APAL, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan unsur perusahaan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan visi dan misi organisasi ke depan, sehingga APAL benar-benar hadir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat Lampia dan Luwu Timur,” tegas Adil.

Dengan terbentuknya APAL, diharapkan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal semakin kuat, sehingga potensi ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bersama.