Pascasarjana FH Sambut 275 Mahasiswa Baru, Hadir Menteri Pertanian RI

Published

3 tahun ago

20 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar—Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin menyelenggarakan penerimaan dan penyambutan bagi 275 mahasiswa baru Program Pascasarjana. Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 Wita di Baruga Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Senin (20/02).

Turut hadir Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, Rektor Unhas (Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc), Dekan Fakultas Hukum (Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P) beserta para wakil Dekan, Ketua Senat hingga Ketua Prodi lingkup Fakultas Hukum Unhas.

Mengawali kegiatan, Dekan FH Unhas Prof. Hamzah menjelaskan jumlah mahasiswa pascasarjana untuk semester kali ini sebanyak 275 orang yang terdiri dari 191 orang jenjang Magister dan 84 orang jenjang Doktor. Pada kesempatan tersebut, beliau menyambut baik mahasiswa baru FH yang akan menempuh pendidikannya di Unhas. Beliau berharap, mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan mengikuti seluruh peraturan akademik.

Lebih lanjut, Prof. Hamzah juga memberikan gambaran tentang capaian FH Unhas dalam berbagai bidang, misalnya saja sebagai fakultas hukum dengan jumlah guru besar terbanyak di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan tentang kelas kerjasama dengan beberapa mitra strategis yang nantinya akan dihadirkan oleh FH Unhas.

“Proses seleksi mahasiswa pascasarjana berlangsung dengan baik, kami mendapatkan dukungan penuh oleh pimpinan Unhas dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang senantiasa mengawal segala proses seleksi yang dilakukan. Kegiatan ini secara umum bertujuan sebagai pengenalan kepada mahasiswa tentang kegiatan akademik yang berlangsung di FH Unhas,” jelas Prof. Hamzah.

Kegiatan resmi dibuka oleh Rektor Unhas Prof. JJ, yang mana dalam sambutannya beliau menyambut dengan hangat para mahasiswa pascasarjana FH Unhas. Dirinya mengatakan, secara umum Unhas terus melakukan proses pembenahan dalam berbagai bidang. Proses seleksi dilakukan secara optimal, karena Unhas tidak hanya memperhatikan kuantitas, namun juga kualitas calon lulusan.

Prof. JJ menuturkan, Unhas terus berkomitmen memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat, salah satunya tentu dengan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing. Olehnya itu, beliau mengharapkan, para mahasiswa pascasarjana FH bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik sesuai ketentuan akademik yang telah ditetapkan.

“Unhas terus berupaya berada pada level papan atas dan ingin menunjukkan kontribusi luar biasa kepada masyarakat. Saat ini, syarat kelulusan bagi mahasiswa pasca juga kami optimalkan salah satunya melalui publikasi bereputasi. Kita ingin, lulusan Unhas memiliki kualitas dan mampu bersaing hingga kanca internasional,” jelas Prof. JJ

Pada kesempatan tersebut, Syahrul Yasin Limpo turut hadir memberikan semangat kepada mahasiswa pascasarjana sekaligus membawakan materi berkaitan dengan “Negara Kesejahteraan yang Berkepastian Hukum”. Dirinya menjelaskan, secara umum konsep negara kesejahteraan menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sesuatu yang tertinggi, dimana negara hadir dan berfungsi sebagai alat kesejahteraan.

Negara kesejahteraan merupakan konsepsi negara yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Tujuan pendirian negara republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

“Kita harapkan bersama mahasiswa pascasarjana FH Unhas bisa berkontribusi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum yang kuat. Saya yakin, lulusan Unhas akan mampu hadir membantu masyarakat sesuai kapasitas dan keilmuan yang dimiliki,” jelas SYL.

Seluruh rangkaian penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana FH Unhas berlangsung lancar. Kegiatan berakhir hingga pukul 12.00 Wita dengan beberapa agenda materi yang diterima oleh peserta. (*)

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

15 jam ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.