Pascasarjana FH Sambut 275 Mahasiswa Baru, Hadir Menteri Pertanian RI

Published

3 tahun ago

20 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar—Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin menyelenggarakan penerimaan dan penyambutan bagi 275 mahasiswa baru Program Pascasarjana. Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 Wita di Baruga Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Senin (20/02).

Turut hadir Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, Rektor Unhas (Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc), Dekan Fakultas Hukum (Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P) beserta para wakil Dekan, Ketua Senat hingga Ketua Prodi lingkup Fakultas Hukum Unhas.

Mengawali kegiatan, Dekan FH Unhas Prof. Hamzah menjelaskan jumlah mahasiswa pascasarjana untuk semester kali ini sebanyak 275 orang yang terdiri dari 191 orang jenjang Magister dan 84 orang jenjang Doktor. Pada kesempatan tersebut, beliau menyambut baik mahasiswa baru FH yang akan menempuh pendidikannya di Unhas. Beliau berharap, mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan mengikuti seluruh peraturan akademik.

Lebih lanjut, Prof. Hamzah juga memberikan gambaran tentang capaian FH Unhas dalam berbagai bidang, misalnya saja sebagai fakultas hukum dengan jumlah guru besar terbanyak di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan tentang kelas kerjasama dengan beberapa mitra strategis yang nantinya akan dihadirkan oleh FH Unhas.

“Proses seleksi mahasiswa pascasarjana berlangsung dengan baik, kami mendapatkan dukungan penuh oleh pimpinan Unhas dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang senantiasa mengawal segala proses seleksi yang dilakukan. Kegiatan ini secara umum bertujuan sebagai pengenalan kepada mahasiswa tentang kegiatan akademik yang berlangsung di FH Unhas,” jelas Prof. Hamzah.

Kegiatan resmi dibuka oleh Rektor Unhas Prof. JJ, yang mana dalam sambutannya beliau menyambut dengan hangat para mahasiswa pascasarjana FH Unhas. Dirinya mengatakan, secara umum Unhas terus melakukan proses pembenahan dalam berbagai bidang. Proses seleksi dilakukan secara optimal, karena Unhas tidak hanya memperhatikan kuantitas, namun juga kualitas calon lulusan.

Prof. JJ menuturkan, Unhas terus berkomitmen memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat, salah satunya tentu dengan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing. Olehnya itu, beliau mengharapkan, para mahasiswa pascasarjana FH bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik sesuai ketentuan akademik yang telah ditetapkan.

“Unhas terus berupaya berada pada level papan atas dan ingin menunjukkan kontribusi luar biasa kepada masyarakat. Saat ini, syarat kelulusan bagi mahasiswa pasca juga kami optimalkan salah satunya melalui publikasi bereputasi. Kita ingin, lulusan Unhas memiliki kualitas dan mampu bersaing hingga kanca internasional,” jelas Prof. JJ

Pada kesempatan tersebut, Syahrul Yasin Limpo turut hadir memberikan semangat kepada mahasiswa pascasarjana sekaligus membawakan materi berkaitan dengan “Negara Kesejahteraan yang Berkepastian Hukum”. Dirinya menjelaskan, secara umum konsep negara kesejahteraan menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sesuatu yang tertinggi, dimana negara hadir dan berfungsi sebagai alat kesejahteraan.

Negara kesejahteraan merupakan konsepsi negara yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Tujuan pendirian negara republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

“Kita harapkan bersama mahasiswa pascasarjana FH Unhas bisa berkontribusi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum yang kuat. Saya yakin, lulusan Unhas akan mampu hadir membantu masyarakat sesuai kapasitas dan keilmuan yang dimiliki,” jelas SYL.

Seluruh rangkaian penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana FH Unhas berlangsung lancar. Kegiatan berakhir hingga pukul 12.00 Wita dengan beberapa agenda materi yang diterima oleh peserta. (*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

1 hari ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.