Connect with us

Target Juara Umum di Skill Kompetisi Nasional Damkar , Danny : Jaga Kekompakan!

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto melepas kontingen skill kompetisi dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar untuk mengikuti lomba nasional skill kompetisi.

Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indonesia ke 104 Tahun yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 26-28 Februari 2023.

Danny melepas dua tim Damkar yang memang sudah mempersiapkan diri dan berlatih sebelum kompetisi diadakan.

Dalam arahannya, Danny meminta kepada tim Damkar yang akan berlaga, untuk serius dan menjaga kekompakan selama mengikuti Skills Competition agar dapat mengukir prestasi.

Selain itu, Danny juga meminta agar meningkatkan latihan menjelang lomba dengan menguji kecepatan dan kesiapsiagaan personil dalam penyelamatan.

“Persiapkan fisik dan mental. Semangat terutama harus tetap dijaga apalagi ini lomba tingkat nasional. Jaga nama baik Kota Makassar,” ucapnya, Senin (20/2/2023).

Danny juga berharap Tim Damkar Kota Makassar bisa meraih gelar juara umum pada perlombaan tersebut agar menjadi ajang pembuktian bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemkot Makassar terkhusus Damkar sudah tidak diragukan.

Sementara, Kepala Dinas Kebakaran Kota Makassar, Hasanuddin berterima kasih atas dukungan dari Wali Kota Makassar pada lomba bergengsi ini.

Untuk persiapannya sendiri, Kata Hasanuddin, tim sudah berlatih sejak dari bulan 10 lalu. Skills Competition tersebut ada tiga yang diperlombakan yakni Penyusunan Tangga, Penyelamatan dan Penggulungan Selang.

“Semoga dengan adanya dukungan dan doa dari seluruh pihak, Damkar Makassar bisa menampilkan gerakan yang terbaik sehingga bisa tampil menjadi juara,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending