Connect with us

Tekan Inflasi, Disdag Makassar Perkuat Operasi Pasar

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Perdagangan (Disdag) Makassar kembali melaksanakan operasi pasar, Senin (20/2/2023).

Namun kali ini, Operasi Pasar Disdag Makassar menyasar pasar tradisional, seperti Pasar Sentral, Terong, Sambung Jawa, Pa’baeng-baeng, dan Pasar Daya.

Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Disdag Makassar, Wahyudin Ali mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya Pemkot, khusunya Disdag dalam menekan laju inflasi.

“Jadi berbagai metode yang kita lakukan. Termasuk operasi pasar di pasar-pasar tradisional,” kata Wahyuddin.

Wahyuddin menegaskan, operasi pasar di kontainer akan tetap dilaksanakan. Namun karena belum ada jadwal saat ini, sehingga Disdag berinisiatif melakukan di pasar tradisional.

“Disela-sela waktu ini harus kami manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya dalam menekan laju inflasi,” tuturnya.

Lanjutnya, agar sasaran operasi pasar di pasar tradisional ini tepat sasaran atau khsus untuk warga Makassar, maka setiap pembeli harus memperlihatkan KTP.

“Jadi persyaratannya itu khsus KTP yang berdomisili Makassar, di luar dari Makassar kami tidak layani,” beber Wahyudin.

Ia juga menambahkan bahwa, untuk metodenya tetap seperti di operasi pasar yang dilaksanakan di kontainer recover yang ada di setiap Kelurahan di Makassar.

“Tidak ada perubahan, karena kan harus ki konsisten. Kalau persyaratannya satu kali harus tetap begitu persyaratannya,” tegasnya.

Sekedar tahu, pelaksanaan operasi pasar sembako murah untuk rakyat di pasar tradisional dilakukan secara langsung melalui truk garda pengendalian inflasi.

Harganya juga tetap sama dengan operasi pasar di Kontainer. Yakni beras medium 5 kg dengan harga Rp 42.500, minyak goreng harga Rp 13.000/liter dan gula pasir kemasan 1 kilogram harga Rp 13.500.

Sementara harga bahan pokok yang ada di Pasar Sentral harga beras kualitas medium berkisar Rp 11.000/kg, minyak goreng berkisar Rp 17.000/liter, dan gula pasir berkisar Rp 14.000/kg.

Pasar Terong sendiri memiliki harga beras kualitas medium berkisar Rp 10.800/kg, minyak goreng berkisar Rp 17.000/liter, dan gula pasir berkisar Rp 14.500/kg.

Sedangkan Pasar Sambung Jawa memiliki harga beras kisaran Rp 11.000/kg, minyak goreng kisaran Rp 15.000/liter, dan gula pasir kisaran Rp 14.000/kg.

Sementara di Pasar Pa’baeng-baeng sendiri harga beras kualitas medium berada di harga Rp 11.000/kg, minyak goreng berada di harga Rp 18.000/liter, dan gula pasir seharga Rp 14.000/kg.

Terakhir, Pasar Daya memiliki harga beras kualitas medium Rp 11.000/kg, minyak goreng seharga Rp 15.000/liter, dan gula pasir seharga Rp 15.000/kg.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Genjot Urban Farming Jadi Ikon Baru Kota

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memperkuat program urban farming sebagai salah satu prioritas pembangunan kota.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya peran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya para camat dan lurah, dalam mengembangkan konsep pertanian perkotaan ini agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Urban farming tidak hanya berfungsi sebagai upaya ketahanan pangan di tengah kota, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata serta lokasi studi banding bagi tamu dari luar daerah yang berkunjung ke Makassar.

“Pada kesempatan ini, saya meminta setiap kecamatan mampu menghadirkan contoh nyata yang bisa ditunjukkan kepada setiap orang berjunjung ke Makassar, kita perlihatkan untuk dikunjungi,” penegasan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Rapat Koordinasi Urban Farming di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (18/9/2025).

Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Zulkifly Nanda, serta Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Dara Adidnda, dan Fadly Padi. Turut hadir pula 15 camat se-Kota Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas DP2, dan Kepala Bappeda.

Melalui koordinasi ini, politisi Golkar itu berharap program urban farming dapat digerakkan secara terpadu dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, sehingga mampu menghadirkan kawasan hijau produktif yang memperkuat citra Makassar sebagai kota inovatif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan perlunya sinkronisasi program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, hingga lurah dalam memperkuat urban farming dan pengelolaan lingkungan.

Appi menekankan bahwa agenda ini harus menjadi prioritas bersama karena berhubungan langsung dengan sistem Adipura baru, pengelolaan sampah, hingga ketahanan pangan kota.

“Masalah sinkronisasi program ini harus kita jalankan lebih dulu. Ini topik utama karena menyangkut lingkungan dan terkait urban farming,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Urban Farming.

Munafri mengungkapkan, konsep urban farming tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ia menyebut sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang tertarik melakukan studi banding ke Makassar.

Oleh sebab itu, orang nomor satu Kota Makassar ini, memimpikan hadirnya lokasi percontohan terpadu yang dapat menunjukkan proses pengelolaan lingkungan secara menyeluruh hingga menghasilkan produk urban farming.

“Saya ingin kalau orang datang, kita bawa ke satu lokasi yang terintegrasi, ada proses pengelolaan siklus lingkungan, dan outputnya urban farming. Itu yang harus kita punya bahkan lebih baik dari yang dibikin pihak swasta,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Munafri juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah organik di setiap kecamatan, hingga ke tingkat RT. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan lubang biopori dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai bagian dari siklus pemrosesan sampah.

“Ini harus berputar, semua wajib minimal punya lubang pembuangan organik. Saya mau turun sampai RT. Kita kelola sampah ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah harus disertai regulasi kuat, misalnya kewajiban setiap perumahan memiliki minimal dua lubang biopori agar masyarakat tak lagi membuang sampah sembarangan.

“Kita harus dekatkan tempat pembuangan ke masyarakat. Kalau disiapkan dengan benar, lima bulan penuh, mereka sudah bisa panen kompos,” ujarnya lagi.

Menurut Munafri, keberhasilan urban farming sangat bergantung pada dukungan anggaran dan regulasi yang jelas. Ia meminta seluruh SKPD menyusun penganggaran yang mampu menghadirkan model atau (mock-up) percontohan untuk masyarakat.

“Seluruh uang yang dikeluarkan pemerintah harus ada feedback yang jelas. Harus dihitung secara finansial, sosial, dan antropologis. Tujuannya agar urban farming bisa mengurai masalah lapangan kerja dan memberi manfaat nyata,” tegasnya.

Ia bahkan meminta dukungan minimal berupa greenhouse dan fasilitas kompos sebagai contoh nyata. Munafri menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi, termasuk Dinas Pertanian dan Perikanan, DLH, hingga Bappeda. Ia menginginkan seluruh program digerakkan bersama agar lebih efektif.

Ia juga mengingatkan agar anggaran difokuskan pada program yang benar-benar memberi dampak ke masyarakat, bukan hanya pada seremonial atau panggung-panggung.

Munafri menegaskan dalam arahannya, dengan menekankan bahwa urban farming bukan sekadar pemenuhan kebutuhan wilayah, tetapi kebutuhan komunal yang menyatukan seluruh proses pengelolaan lingkungan.

“Program ini tidak akan jalan kalau hanya berdiri sendiri. Semua elemen harus tahu tugas dan tanggung jawabnya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Appi kembali menegaskan berulang-ulang pentingnya urban farming sebagai strategi ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi di tingkat kota.

Ia meminta seluruh perangkat daerah, camat, hingga lurah untuk bergerak serentak dan menghadirkan contoh nyata pertanian dan peternakan perkotaan di setiap wilayah.

“Dan jangan berpikir urban farming itu hanya sayur atau cabai. Di Makassar kita masih butuh banyak bunga, tanaman hias untuk konsumsi kuburan dan lain-lain. Ini perlu diaktifasi,” tegas Munafri.

Ia mencontohkan sejumlah lokasi yang sudah memiliki potensi, seperti Tamalanrea dengan tanaman khas Australia dan Ujung Tanah yang bekerja sama dengan CSR Pertamina.

Walaupun sistemnya belum sempurna, kalau kita asistensi dan sempurnakan, ini akan luar biasa. Oleh sebab itu, lanjut dia perlunya kolaborasi komprehensif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Ketua Golkar Makassar ini mendorong kombinasi anggaran dari pemerintah dengan dana CSR agar program tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

“Saya tidak mau kita hanya bercerita tentang contoh dari swasta. Kita harus punya contoh nyata yang ada di Makassar sendiri, di Barombong, Tamalanrea, Biringkanaya, Rappocini,” tegasnya.

Munafri meminta setiap camat dan kepala dinas memastikan program tidak berhenti di perencanaan. Bahkan harus lebih bagus daripada yang sudah ada milik swasta.

“Kalau ini jalan, kebersihan pasti terjaga, pengangguran teratasi, ekonomi dan daya beli masyarakat naik, bahkan inflasi bisa terkontrol,” jelasnya.

Selain tanaman pangan dan hias, Munafri juga menyinggung potensi peternakan perkotaan. Ia mencontohkan program kandang unggas di Bukit Baruga yang sudah menghasilkan ratusan telur hanya dalam hitungan minggu.

“Selain menanam, kita juga bisa beternak. Di Bukit Baruga, kandangnya bagus, tidak berbau, dan dalam dua minggu sudah menghasilkan 100 butir telur setiap hari. Ini sangat membantu masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai langkah nyata, Munafri berencana menggelar lomba RT/RW dan kelurahan terbaik tahun depan untuk menilai penerapan program urban farming dan peternakan.

Appi juga membuka peluang pemanfaatan Internet of Things (IoT) guna memaksimalkan produksi dan distribusi.

“Ini sebenarnya bukan program baru, tetapi kita buat lebih heterogen dan berkelanjutan. Apalagi kalau kita mampu menggunakan IoT, hasilnya akan lebih maksimal,” katanya.

Munafri menutup arahannya dengan menekankan bahwa seluruh dinas harus bergerak sinkron agar Makassar mampu mengendalikan inflasi dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.

“Saya berharap dalam satu tahun kita bisa memunculkan image baru bahwa Makassar mampu mengintervensi inflasi dengan kekuatan kota sendiri. Ini sifatnya komunal, tapi dampaknya besar,” pungkasnya.

Tim Ahli Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Andi Fadly Arifuddin, yang akrab disapa Fadly Padi mengungkapkan, selama enam bulan terakhir ia bersama tim telah mengumpulkan para pegiat lingkungan hidup untuk membahas urban farming.

Mulai dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, komposting, perikanan, pertanian, hingga sembilan sektor lain yang relevan. Para lokal hero tersebut, kata Fadly, siap menjadi mitra pemerintah tanpa menuntut anggaran.

“Kami sudah mengumpulkan para pahlawan lingkungan di Makassar. Mereka siap membantu Pemkot, bahkan tanpa bicara anggaran,” ujar Fadly.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan sosial, lingkungan, dan ketahanan pangan di kota. Karena yang dihadapi adalah dampak sosial dan lingkungan, terutama persoalan sampah dan pangan.

Fadly memastikan timnya siap memberikan pendampingan, masukan, hingga bantuan teknis kepada pemerintah kecamatan, kelurahan, maupun dinas terkait.

“Tim kami siap mendukung apa pun yang diperlukan, bekerja sama dengan satgas dan SKPD serta camat, bersama masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kunci keberhasilan program urban farming terletak pada membangunkan kesadaran masyarakat.

“Membangunkan masyarakat itu membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai. Semakin mereka percaya, semakin besar berkah rezeki kita,” kata Fadly menutup pernyataannya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel