Raih Penghargaan DJP Sulselbartra, Brand SPJM Makin Positif

Published

3 tahun ago

21 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar-Penghargaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) kepada Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM) memberikan dampak positif pada reputasi perusahaan dan juga mitra.

Direktur Keuangan PT Pelindo Jasa Maritim, Choirul Anwar mengatakan, penghargaan yang diberikan pada SPJM pada kegiatan Tax Gathering 2023 Kanwil DJP Sulselbartra ini tentu menjadi reputasi positif bagi perusahaan.

Dia mengatakan, SPJM masuk salah satu dari 10 perusahaan yang mendapat penghargaan dari Kanwil DJP Sulselbartra sebagai pembayar pajak yang baik dari kategori badan usaha.

“Jadi yang masuk itu ada perusahaan swasta, ada BUMD dan anak dari BUMN, salah satunya SPJM,” kata Choirul.

Karena itu, lanjut dia, dengan adanya penghargaan tersebut dapat memengaruhi reputasi perusahaan. Apalagi juga ada sejumlah vendor di sini yang juga membayar pajak, termasuk pembayaran pajak individu-individu yang bekerja di SPJM turut berkonstribusi dalam pembayaran pajak.

“Pembayaran pajak itu sebagai salah satu pemasukan negara dan menjadi triger juga bagi perusahaan yang mendapat penghargaan,” katanya.

Termasuk menjadi reputasi positif bagi perusahaan dan akan menjadi citra yang baik bagi para mitra, meskipun keberadaan SPJM baru setahun lebih.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Arridel Mindra menyampaikan apresiasinya kepada 150 pembayar pajak terbesar, khususnya 10 terbaik pembayar pajak yang satu di antaranya adalah SPJM.

Dia menuturkan, dengan pembayaran para wajib pajak tersebut telah berkonstribusi dalam penerimaan Kanwil DJP Sulselbartra pada 2022 sebesar Rp5,3 triliun atau mencapai 124,67 persen.

Tentang Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Jasa Maritim atau yang disingkat dengan SPJM merupakan subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang dibentuk pada 1 Oktober 2021 pasca integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelindo Jasa Maritim memiliki bisnis dan pengalaman di bidang jasa layanan marine (Marine), peralatan pelabuhan (Equipments), dan jasa kepelabuhanan (port utilites), disingkat MEPS. Layanan marine berupa pemanduan dan penundaan kapal, penyediaan air, pengelolaan sampah. Layanan peralatan berupa penyediaan peralatan pelabuhan, pemeliharaan (maintenance), dan kerja sama peralatan. Layanan utilitas berupa pemeliharaan alur pelayaran, pengerukan, dan penyediaan sumber energi listrik bagi kapal yang bersandar dan fasilitas di pelabuhan.
Wilayah operasional PJM mencakup seluruh Nusantara yang terbentang dari Malahayati hingga Merauke. SPJM juga terbuka untuk kerja sama dan dukungan layanan baik untuk domestik maupun luar negeri.
SPJM mengelola 6 anak perusahaan yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk., PT Pelindo Marine Service, PT Equiport Inti Indonesia, PT Jasa Peralatan Pelabuhan, PT Energi Pelabuhan Indonesia, dan PT Pengerukan Indonesia. Selain itu juga mengoperasikan 2 cabang, yaitu Cabang Batam, dan Sentral Business Unit Pelayanan Kapal (SBU Pelkap), serta 3 cucu perusahaan yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, PT Berkah Multi Cargo, dan PT Pelindo Logistic.

POLITIK

PKB Tanggapi Safari Politik Jokowi: Rakyat Lebih Membutuhkan “Safari Kesejahteraan”

Published

15 menit ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid, menanggapi safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Lampung.

Hasanuddin menegaskan bahwa setiap tokoh politik memiliki hak untuk melakukan kegiatan politik maupun kunjungan ke berbagai daerah. Menurutnya, termasuk jika Jokowi ingin memberikan dukungan kepada putranya, Kaesang Pangarep, maupun menantunya dalam aktivitas politik.

“Mau siapa pun mau keliling, mau safari, mau bantu anaknya ya boleh, mau safari bantu menantunya boleh,” kata Hasanuddin dalam Diskusi Publik Ruang Temu AI & Agama di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Meski demikian, Hasanuddin menilai hal yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah aktivitas safari politik, melainkan kerja nyata dari para elite dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Menurutnya, para pemimpin dan elite politik seharusnya lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang masing-masing demi menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tapi yang diperlukan oleh rakyat adalah bagaimana para elite ini bekerja seserius mungkin di bidangnya masing-masing,” ujarnya.

PKB, lanjut Hasanuddin, lebih memilih mengedepankan konsep yang disebut sebagai “Safari Kesejahteraan”, yakni upaya menghadirkan kebijakan dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang dibutuhkan rakyat bukan safari politik, tetapi Safari Kesejahteraan buat PKB,” tegasnya.

Meski menyampaikan pandangan tersebut, Hasanuddin memastikan hubungan antara PKB dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tetap terjalin dengan baik.

“Kita baik-baik saja dengan semuanya,” katanya.

Sebelumnya, Joko Widodo melakukan safari politik selama tiga hari di Provinsi Lampung. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menghadiri kegiatan konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta memberikan motivasi kepada kader partai yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.

Selain menghadiri agenda politik, Jokowi juga menerima gelar Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat Lampung dalam prosesi adat yang berlangsung di Rumah Adat Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung.

Pernyataan PKB tersebut menambah dinamika wacana politik nasional menjelang berbagai agenda politik mendatang. Di satu sisi, kegiatan konsolidasi partai dinilai sebagai bagian dari aktivitas politik yang sah, sementara di sisi lain muncul pandangan bahwa fokus utama para pemimpin seharusnya tetap diarahkan pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui kerja nyata dan peningkatan kesejahteraan rakyat.