Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar Tiga Kegiatan Untuk Kinerja PASTI

Published

3 tahun ago

22 Februari 2023

Kitasulsel,Makassar –– Untuk menghasilkan kinerja yang lebih PASTI dan BERAKHLAK, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan gelar tiga kegiatan sekaligus, yakni Penguatan Kehumasan, Workshop SPIP, dan Pendampingan Evaluasi Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja yang dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 21 – 23 Februari 2023 di Hotel Claro Makassar.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Indah Rahayuningsih mewakili Kepala Kantor Wilayah Liberti Sitinjak.

“Ketiga kegiatan ini sangat penting dalam mendukung Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujar Kadivmin mengawali sambutannya

Selanjutnya Indah mengajak seluruh Satker untuk berbenah dan melakukan Langkah – Langkah strategis dalam mewujudkan WBK dan WBBM khususnya dalam membuat Inovasi yang harus berdampak luas pada masyarakat.

Indah menambahkan, terkait dengan Pelaksanaan kegiatan hari ini, Ia mengajak seluruh humas di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk memanfaatkan sebaik – baiknya media internet khususnya media sosial dalam menyebarluaskan informasi kinerja, program dan kebijakan pemerintah, serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga terjalin saling pengertian antara pemerintah dan masyarakat

Indah juga mengajak Humas yang hadir agar dapat bertransformasi mengikuti tren publikasi saat ini. Sebab, humas menjadi pihak terdepan dalam menyalurkan informasi dan komunikasi publik, serta memunculkan kepercayaan publik terhadap Kanwil Kemenkumham Sulsel

Lebih lanjut, pada kegiatan Workshop SPIP diharapkan dapat memberikan pemahaman umum kepada peserta tentang penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, memberikan keterkaitan antara SPIP, manajemen risiko dan pencegahan korupsi, memberikan bimbingan teknis dalam mengadministrasikan penyelenggaraan pengendalian internal dengan tertib dalam melaksanakan penilaian mandiri di satuan kerja masing-masing yang tentunya akan memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM .

Pada Kegiatan pendampingan evaluasi standar pelayanan dan standar operasional prosedur satuan kerja, Indah berharap dapat meningkatkan layanan publik yang ada dijajaran Kanwil Sulsel yang sesuai dengan karakteristik TQM seperti fokus pada pelanggan (costumer focused) dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna layanan, pemusatan perhatian pada proses (process-centered), sistem terintegrasi (integrated system) antara SOP yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan sejalan, serta peningkatan yang berkesinambungan (continual improvement).

Diakhir sambutan Kadivmin mengajak peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dengan serius karena kegiatan yang dilaksanakan ini guna meningkatkan kinerja Kanwil Sulsel

Sebelumnya dalam laporan panitia yang dibacakan oleh Plh. Kepala Bagian Program dan Humas, Fajrin mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan guna meningkatkan kapasitas kinerja Kanwil Kemenkumham Sulsel agar menghasilakan kinerja yang lebih PASTI dan BERAKHLAK.

Adapun ketiga kegiatan ini diikuti 121 peserta dari 34 Satuan Kerja Lingkup Kanwil Sulsel dengan menghadirkan narasumber yang terdiri dari Kepala LKBM ANTARA Sulselbar Anwar Maga dan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Darman Fauzan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal Wilayah I Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

DPRD dan Pemkab Sidrap Sepakati Empat Ranperda, Perkuat Ketahanan Pangan hingga Perlindungan Sosial

Published

7 jam ago

29 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Gedung DPRD Sidrap, Senin (29/6/2026).

Empat Ranperda tersebut terdiri atas tiga Ranperda inisiatif DPRD dan satu Ranperda prakarsa Pemerintah Kabupaten Sidrap. Ranperda inisiatif DPRD meliputi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Sementara Ranperda prakarsa pemerintah daerah mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidrap Takyukdin Messe didampingi Wakil Ketua II Arifin Damis. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, perwakilan Kejaksaan Negeri Sidrap, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, Danramil Maritengngae Kapten Ridwan, serta sejumlah tamu undangan.

Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap keempat Ranperda. Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, seluruh Ranperda disetujui secara bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Bupati Sidrap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendapat akhir fraksi-fraksi yang tertuang dalam laporan Pansus menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan rapat paripurna.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Panitia Khusus, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Menurut Bupati, persetujuan terhadap empat Ranperda tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung posisi Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan utama di kawasan Indonesia Timur.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjamin ketersediaan cadangan pangan, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil panen petani sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah daerah.

Selain itu, Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara Perda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program yang terarah, terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidrap.

Adapun Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, menurut Bupati, masih akan menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan secara definitif. Pemerintah Kabupaten Sidrap berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidrap sebagai wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.