BPD HIPMI Sulsel Dukung Diklatcab Saro Mase Parepare

Published

3 tahun ago

23 Februari 2023

Kitasulsel, Parepare,- Pendidikan dan Pelatihan Cabang (Diklatcab) Kota Parepare diagendakan pada tanggal 2 – 3 Maret 2023 di Hotel Kenari dengan tema Saro Mase.

Saro, biasanya populer berarti keuntungan/keberuntungan dan pada dimensi lainnya biasa bermakna ‘ketulusan’. Mase, kita mengenalnya lebih dekat dengan arti kasih/sayang dan juga di sisi yang lainnya bisa bermakna ‘keikhlasan’.

“Saro Mase, menjadi tema Pendidikan dan Pelatihan Cabang (Diklatcab) BPC HIPMI Parepare tahun 2023 selain sebagai pengingat bahwa rezeki bukan sama sekali hanya soal materi sahaja namun juga hubungan baik antar manusia,” terang Darmawan selaku Ketua OC Diklatcab BPC HIPMI Parepare.

Pelaksanaan Diklatcab 2023 di Parepare juga mendapatkan respon baik dan dukungan dari BPD HIPMI Sulawesi Selatan, melalui Ketua Umum Andi Rahmat Manggabarani yang diungkapkan saat audiens bersama.

“Bila tiada aral melintang Ketum BPD HIPMI Sulsel beserta jajaran akan menghadiri pembukaan Diklatcab di Parepare, Tum RMB merespon baik dan mendukung untuk pelaksanaan dan penguatan kaderisasi wirausaha di daerah,” ungkap Syamsul Rijal Madani, Ketua Umum BPC HIPMI Parepare yang juga Owner Kaos Ta’.(*)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

12 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.