“Pelindo Mengajar”, Regional Head 4 Inspirasi Siswa SMA Islam Athirah 1 Makassar
Kitasulsel-Makassar-PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menggelar “Pelindo Mengajar” untuk lebih mengenalkan pelabuhan dan Indonesia sebagai poros maritim dunia kepada siswa kelas XII di Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Athirah 1 Makassar.
Pelindo Mengajar merupakan sebuah program edukasi yang digagas Kementerian BUMN melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bidang Pendidikan. Di mana sebanyak 150 orang siswa kelas XII SMA Islam Athirah 1 Makassar memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan tentang kepelabuhanan pada hari ini, Kamis (23/2/2023).
Regional Head 4 Pelindo, Enriany Muis mengatakan, “Pelindo Mengajar” adalah ajang untuk memperkenalkan Pelindo dan juga Pelabuhan kepada para siswa.
“Seperti kita ketahui, pelabuhan memiliki peranan yang penting dalam Poros Maritim Dunia, di antaranya yaitu bagaimana memberikan kualitas layanan, melakukan konektivitas antar pelabuhan, mengintegrasi pelabuhan dengan kawasan pendukung, serta mendorong ekosistem digital maritim,” ujar Enriany dalam pemaparannya.
Selain memperkenalkan pelabuhan beserta fokus layanan bisnisnya, Regional Head 4 juga memotivasi para siswa untuk rajin belajar serta berwawasan luas agar bisa meraih cita-cita. “Semua harus menjadi sukses, semua siswa memiliki kesempatan untuk bisa berkontribusi terhadap negeri ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Karena negara kita membutuhkan generasi yang hebat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tukasnya.
Enriany menjelaskan bahwa “Pelindo Mengajar” menjadi salah satu bentuk peran serta Pelindo dalam membangun negeri melalui generasi penerus bangsa sekaligus sebagai salah satu wujud kontribusi nyata BUMN kepada masyarakat.
“Tentunya kegiatan ini sangat baik untuk memotivasi para siswa terutama yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, di mana Pelindo akan terus mendukung pendidikan Indonesia dengan berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak tentang peran pelabuhan,” bebernya.
Departemen Head Hukum dan Humas Pelindo Regional 4, Erisanty menambahkan bahwa dengan kegiatan “Pelindo Mengajar”, Regional Head 4 Pelindo memotivasi dan berbagi cerita sehingga dapat menginspirasi dan membangun karakter para siswa.
“Pelindo Mengajar merupakan program inisiasi Kementerian BUMN yang diharapkan mampu mewujudkan BUMN Hebat, Negara Kuat, dan Rakyat Sejahtera,” tukas Erisanty.
Selain mengenalkan pelabuhan dan BUMN, pada kesempatan tersebut Pelindo Regional 4 juga menyerahkan bantuan berupa perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada pihak sekolah, serta memberikan hadiah kepada salah satu siswa berprestasi yang mengikuti kegiatan tersebut.
Hal ini sekaligus sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan untuk mencerdaskan anak bangsa dan mendukung digitalisasi dalam bidang pendidikan. Diharapkan bantuan dan kegiatan tersebut, bisa menunjang aktivitas belajar mengajar di SMA Islam Athirah 1 Makassar dan dapat meningkatkan prestasi para siswanya.
Tentang Pelindo
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelindo, mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo berperan dalam menggerakkan perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login