Rembuk Stunting, Wujud Komitmen Bersama Tangani Stunting di Sulsel

Kitasulsel-Makassar-Hasil Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2022 menunjukkan 21,6% balita mengalami stunting dan Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam 10 besar dengan persentase 27,2%. Terkait kondisi ini, diperlukan upaya yang luar biasa untuk mempertahankan, bahkan menurunkan angka prevalensi tersebut. Hal ini erat hubungannya dengan pencapaian target pemerintah di tahun 2024 dimana prevalensi stunting ditargetkan 14%. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan percepatan langkah untuk menurunkannya.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memaksimalkan kegiatan Rembuk Stunting untuk memastikan langkah penanganan stunting secara komprehensif. Melalui Rembuk Stunting, Pemprov memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah serta masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka stunting, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaui DP3A-Dalduk KB menggelar kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Tema ”Bebaskan Keluarga Dari Stunting Menuju Generasi Sehat, Cerdas Dan Produktif” di Hotel Swiss Bell Makassar Kamis (23/2/2023).
Kadis P3A-Dalduk KB, Andi Mirna dalam sambutannya mengemukakan bahwa permasalahan stunting bukan urusan kelompok atau perangkat daerah tertentu. Namun menjadi tanggung jawab bersama, baik secara institusional dan personal.

Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi dan sinergisme hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus.
Mengingat pentingnya penanganan stunting ini, andi mirna menegaskan terdapat dua komponen penting yang wajib berjalan beriringan untuk dapat mendukung percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan. Pertama, komitmen dalam bekerjasama dan bermitra, untuk dapat saling mendukung intervensi penurunan stunting. Kedua, peran keluarga yang sangat penting dalam mencegah stunting pada setiap fase kehidupan, mulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil dan seterusnya.
Lebih lanjut ia mengemukakan, Gubernur Sulawesi selatan menekankan kepada semua perangkat daerah melakukan pendampingan di Kab/Kota dan sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan dapat terus dikuatkan, untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan bebas stunting.
Sebagai close statement, Kadis DP3A-Dalduk KB berharap melalui Rembuk Stunting ini masing-masing stakeholder dapat mengambil perannya masing-masing, termasuk berkolaborasi dan intervensi dapat berjalan antar sektor, yakni sektor kesehatan dan non kesehatan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini. (*)

Satpol PP
Buka Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Satpol PP Kota Makassar, Muh. Yasir Tekankan Optimalisasi Penegakan Perda

Kitasulsel–MAKASSAR Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah serta Konsultasi Publik di Hotel Arthama pada Jumat (7/2/2025).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir.

Dalam sambutannya, Yasir menekankan pentingnya peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Satpol PP sangat vital dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) serta memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berjalan dengan baik.

“Satpol PP adalah ujung tombak dari penegak perda maupun peraturan wali kota untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Yasir mengatakan bahwa forum ini menjadi wadah penting bagi Satpol PP serta stakeholder untuk menyelaraskan strategi dan program sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum.
“Forum ini sangat penting untuk menyelaraskan program kerja sehingga penegakkan perda semakin optimal. Jadi koordinasi yang baik akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan,” jelasnya.
Ia berharap melalui forum ini, Satpol PP Kota Makassar dapat meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugasnya.
“Dengan demikian, ketertiban dan keamanan di Kota Makassar dapat terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Kota Makassar, Hasanuddin, menyampaikan bahwa forum ini merupakan momentum untuk meningkatkan kinerja Satpol PP.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan penegakan peraturan daerah. Melalui konsultasi publik, semoga dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia berharap melalui forum ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
-
Politics4 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
7 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
12 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
11 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
9 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login