Datangi Sekolah, BI dan Bapenda Sidrap Sosialisasi QRIS dan Cinta Rupiah

Published

2 tahun ago

24 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap –– Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulsel bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sidrap menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, Perlindungan Konsumen dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Kegiatan berlangsung di Aula SMAN 2 Sidrap, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, diikuti para guru dan siswa-siswi, Jumat (24/2/2023).

Hadir di kesempatan itu, Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Gunawan, Kepala Sekolah SMAN 2 Sidrap, Siswandi, serta Kasubid Pengelola Informasi, Purnama Indah Bestari mewakili Kepala Bapenda Sidrap.

Gunawan menyampaikan, sosialisasi bertujuan mengedukasi pelajar atau generasi milenial terkait digitalisasi pembayaran dengan QRIS, serta menambah wawasan akan cinta bangga dan paham terhadap rupiah.

“Kita ingin mengajak dan mengedukasi pelajar tentang manfaat menggunakan sistem pembayaran non-tunai QRIS, sekaligus menambah wawasan bagaimana cara cinta rupiah mulai dari mengenali, merawat, dan menjaga rupiah,” sebutnya.

Sementara Kepala Sekolah SMAN 2 Pangsid, Siswandi, menyambut baik sosialisasi dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel. Dirinya pun berharap para siswa dapat mengikuti materi kegiatan dengan baik, sehingga ke depannya dapat mengetahui betul bagaimana manfaat dan kemudahan menggunakan QRIS serta bagaimana memahami akan cinta, bangga dan paham terhadap rupiah.

“Kami tentunya sangat mengapresiasi sosialisasi yang diberikan oleh BI secara langsung kepada siswa-siswi kami sehingga mereka dapat lebih memahami apa itu QRIS dan bagaimana cara memahami arti rupiah,” harapnya.

Kegiatan sosialisasi menghadirkan pemateri dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel diantaranya, Martohap Rinaldo dengan materi perlindungan konsumen, Angga Mahardika menyampaikan materi sistem pembayaran digital, dan A.M.Qkhadafi melalui materinya cinta, bangga dan paham rupiah.

Sosialisasi diisi kuis menguji pengetahuan siswa tentang QRIS dan rupiah dengan hadiah utama telepon seluler, dan beberapa hadiah menarik lainnya. Ratusan marchandise juga dibagikan kepada peserta sosialisasi.(win)

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Andi Sudirman Sebut SPPG BGN di Sulsel Ada 76 Titik Sudah Beroperasi

Published

24 menit ago

17 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menyebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) di Sulsel sudah berdiri 76 titik.

SPPG ini memiliki peran penting, sebab ini menjadi dasar suksesnya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

Hal ini diungkap Andi Sudirman saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Panakkukang yang ada di Jalan Topaz Raya, Makassar dan sekolah SD Inpres Tamamaung, Selasa, 17 Juni 2025.

Andi Sudirman bahkan bilang, SPPG Sulsel ini menjadi dasar atau tolok ukur SPPG BGN di provinsi lain.

“Alhamdulillah tadi secara overall sangat bagus, dan lebih standar dibanding wilayah provinsi lain ya. Ini menjadi salah satu benchmark nya untuk MBG lainnya. Kita juga sudah liat antusias anak-anak sekolah dan sangat semangat,” ujar Andi Sudirman usai kunjungan.

Ia menyampaikan, Sulsel hanya butuh penambahan lokasi MBG, terutama bisa menjangkau di daerah-daerah.

Andi Sudirman juga mengatakan, proses pembangunan SPPG BGN di Sulsel masih sementara berlangsung untuk memenuhi seluruh sekolah.

“Yang perlu kita ini bagaimana penambahan saja ya di Sulsel, supaya bisa menjangkau daerah-daerah juga. Sekarang masih banyak proses konstruksi ya, beberapa banyak sudah bangun (SSPG),” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan Pemprov Sulsel sebelumnya, sudah mengusulkan 92 titik lokasi/dimana ini merupakan aset milik Pemprov Sulsel ada juga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Kendati demikian, Jufri mengakui, masih ada sejumlah persyaratan yang menjadi kendala yang sulit untuk dipenuhi pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Ia berharap, Badan Gizi Nasional segera melakukan verifikasi terhadap lokasi yang diusulkan. Pasalnya, salah satu syarat lokasi SPPG harus berdekatan dengan pusat pendidikan dan memiliki jarak tempuh maksimal 20 menit untuk distribusi makanan ke sekolah atau dapat mensuplai ke 3.000an siswa.

“Setelah kami mengajukan titik-titik ini. Kami harap dilakukan verifikasi. Jangan sampai titik yang kami tunjuk itu justru tidak memenuhi syarat sesuai persyaratan. Contohnya jauh dari pusat pendidikan,” jelasnya. (*)