Indira Yusuf Ismail Kukuhkan Pengurus Antar Waktu TP PKK Kota Makassar

Published

3 tahun ago

24 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar-Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengukuhkan jajaran pengurus antar waktu TP PKK Kota Makassar. Pengukuhan dilangsungkan bersamaan dengan pelaksanaan rapat kerja TP PKK Kota Makassar, di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Jumat (24/2/2022).

Dengan dikukuhkannya pengurus antar waktu ini, Indira berharap kegiatan TP PKK Kota Makassar akan semakin baik ke depannya.

“Selamat kepada yang telah diberi surat tugas. Selamat bertugas di PKK. Rotasi ini adalah hal yang biasa. Harapan saya, dengan adanya personil baru bisa menjadikan PKK Makassar makin besar dan makin kompak,” ucapnya.

Indira mengemukakan, PKK merupakan salah satu ujung tombak yang membantu program pemerintah kota agar berjalan maksimal. Sehingga, PKK harus menjadi tim yang solid untuk terjun ke masyarakat.

“Semua pengurus dan mohon kerja sama yang baik. Kita harapkan tim bisa jadi motivator, bisa mengedukasi masyarakat supaya kehidupan masyarakat lebih baik ke depannya,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Iin Yusuf Majid menyebutkan jika total pengurus TP PKK Kota Makassar saat ini berjumlah 72 orang.

Porsi kepengurusan pun tidak lagi didominasi oleh perempuan melainkan juga laki-laki. Sebab pada dasarnya, pelaksana gerakan PKK adalah tenaga sukarela laki-laki maupun perempuan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan keluarga.

“PKK pusat saja 60 persennya itu adalah laki-laki. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik untuk membuat program kita juga berjalan baik dan efektif,” jelasnya.

Adapun salah satu pengurus laki-laki yang dikukuhkan adalah Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar, Dokter Udin Malik. Dia dikukuhkan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 2, yang membidangi pendidikan serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

POLITIK

PKB Tanggapi Safari Politik Jokowi: Rakyat Lebih Membutuhkan “Safari Kesejahteraan”

Published

42 menit ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid, menanggapi safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Lampung.

Hasanuddin menegaskan bahwa setiap tokoh politik memiliki hak untuk melakukan kegiatan politik maupun kunjungan ke berbagai daerah. Menurutnya, termasuk jika Jokowi ingin memberikan dukungan kepada putranya, Kaesang Pangarep, maupun menantunya dalam aktivitas politik.

“Mau siapa pun mau keliling, mau safari, mau bantu anaknya ya boleh, mau safari bantu menantunya boleh,” kata Hasanuddin dalam Diskusi Publik Ruang Temu AI & Agama di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Meski demikian, Hasanuddin menilai hal yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah aktivitas safari politik, melainkan kerja nyata dari para elite dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Menurutnya, para pemimpin dan elite politik seharusnya lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang masing-masing demi menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tapi yang diperlukan oleh rakyat adalah bagaimana para elite ini bekerja seserius mungkin di bidangnya masing-masing,” ujarnya.

PKB, lanjut Hasanuddin, lebih memilih mengedepankan konsep yang disebut sebagai “Safari Kesejahteraan”, yakni upaya menghadirkan kebijakan dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang dibutuhkan rakyat bukan safari politik, tetapi Safari Kesejahteraan buat PKB,” tegasnya.

Meski menyampaikan pandangan tersebut, Hasanuddin memastikan hubungan antara PKB dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tetap terjalin dengan baik.

“Kita baik-baik saja dengan semuanya,” katanya.

Sebelumnya, Joko Widodo melakukan safari politik selama tiga hari di Provinsi Lampung. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menghadiri kegiatan konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta memberikan motivasi kepada kader partai yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.

Selain menghadiri agenda politik, Jokowi juga menerima gelar Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat Lampung dalam prosesi adat yang berlangsung di Rumah Adat Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung.

Pernyataan PKB tersebut menambah dinamika wacana politik nasional menjelang berbagai agenda politik mendatang. Di satu sisi, kegiatan konsolidasi partai dinilai sebagai bagian dari aktivitas politik yang sah, sementara di sisi lain muncul pandangan bahwa fokus utama para pemimpin seharusnya tetap diarahkan pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui kerja nyata dan peningkatan kesejahteraan rakyat.