Kanwil Kemenkumham Sulsel Peringkat Pertama IKPA

Published

3 tahun ago

24 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar – Memasuki akhir bulan Februari 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) kembali mendapat kabar gembira.

Melalui kinerja Pelaksanaan anggaran yang sangat baik di tahun 2022, Kanwil Sulsel kembali diganjar penghargaan Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu besar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Umum, Basir dalam acara Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang dilaksanakan Dari tanggal 22 – 24 Februari 2023 di Hotel Horison Ultima Bhuvana, Bogor, Jawa Barat.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak dalam keterangannya, Kamis (23/2) menyampaikan Apresiasi atas pencapaian tersebut.

“Pencapaian ini tidak lepas dari Kerjasama dan sama – sama bekerja yang diperlihatkan oleh Jajaran Kanwil Sulsel dalam Pelaksanaan anggaran utamanya dalam penyerapan anggaran,” Ujar Kakanwil

Disamping itu, Liberti Sitinjak menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Kali ini merupakan prestasi bersama seluruh Jajaran Kanwil Sulsel.

“Jangan terlena Dengan pencapaian ini, Mari terus Tingkatkan di tahun 2023 ini,” pesan Liberti

Liberti juga mengingatkan Pada Jajaran Kanwil Sulsel agar pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berkinerja dengan memberikan kemampuan terbaik dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Kanwil Sulsel semakin terdepan di tahun 2023.

Sementara itu, Kabag Umum, Basir menyampaikan Kanwil Sulsel memperoleh Peringkat Pertama IKPA dengan nilai 97,81.

Sebagai Informasi, untuk optimalisasi anggaran Tahun 2023, Kakanwil Sulsel telah membentuk Tim Pendampingan pengelolaan Anggaran Untuk satuan kerja.

IKPA sendiri merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk IKPA Indikatornya ada Delapan, yakni Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP(Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan), Dispensasi SPM (Surat Perintah Membayar), dan Capain Output.(win)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BRIN Jajaki Pengembangan Pusat Riset Pengelolaan Rawa di Sidrap

Published

4 menit ago

14 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Sidrap – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjajaki peluang pengembangan pusat riset pengelolaan rawa di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Langkah awal tersebut ditandai dengan audiensi tim Pusat Kolaborasi Riset Rawa di Kawasan Wallacea BRIN bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo Kendari dengan Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, Selasa (14/7/2026).

Audiensi berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Sidrap dan dihadiri jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Rombongan dipimpin Dr. Triyono, yang menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi riset antara BRIN, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan kajian ilmiah berbasis potensi wilayah.

Menurutnya, Kabupaten Sidrap memiliki kawasan rawa yang strategis, khususnya di sekitar Danau Sidenreng, sehingga dinilai layak menjadi salah satu lokasi pengembangan pusat studi dan riset pengelolaan rawa di kawasan Wallacea.

“Melalui kolaborasi ini kami ingin membantu pemerintah daerah menyiapkan pusat studi yang berfokus pada potensi wilayah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan menyelaraskan program kerja sekaligus membangun sinergi riset di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya terkait pengelolaan ekosistem rawa,” ujar Dr. Triyono.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BRIN bersama LPPM Universitas Halu Oleo yang memilih Kabupaten Sidrap sebagai salah satu daerah pengembangan kolaborasi riset.

Ia menilai kerja sama tersebut akan memberikan manfaat besar dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data ilmiah dan hasil penelitian.

“Kami menyambut baik rencana kolaborasi ini. Pemerintah Kabupaten Sidrap siap mendukung pelaksanaan riset dan bersinergi dengan BRIN maupun perguruan tinggi. Kami juga berharap mendapat petunjuk dan arahan mengenai berbagai hal yang perlu dipersiapkan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Nurkanaah.

Usai audiensi, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke Kecamatan Wattang Sidenreng untuk meninjau kawasan rawa di sekitar Danau Sidenreng. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari proses identifikasi awal potensi wilayah yang akan dijadikan objek kajian dalam pengembangan pusat riset pengelolaan rawa di kawasan Wallacea.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap pengembangan pusat riset pengelolaan rawa tidak hanya menghasilkan inovasi dan rekomendasi ilmiah bagi pelestarian ekosistem, tetapi juga mampu mendukung sektor pertanian, perikanan, serta pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.