Connect with us

Kanwil Kemenkumham Sulsel Peringkat Pertama IKPA

Published

on

Kitasulsel, Makassar – Memasuki akhir bulan Februari 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) kembali mendapat kabar gembira.

Melalui kinerja Pelaksanaan anggaran yang sangat baik di tahun 2022, Kanwil Sulsel kembali diganjar penghargaan Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu besar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Umum, Basir dalam acara Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang dilaksanakan Dari tanggal 22 – 24 Februari 2023 di Hotel Horison Ultima Bhuvana, Bogor, Jawa Barat.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak dalam keterangannya, Kamis (23/2) menyampaikan Apresiasi atas pencapaian tersebut.

“Pencapaian ini tidak lepas dari Kerjasama dan sama – sama bekerja yang diperlihatkan oleh Jajaran Kanwil Sulsel dalam Pelaksanaan anggaran utamanya dalam penyerapan anggaran,” Ujar Kakanwil

Disamping itu, Liberti Sitinjak menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Kali ini merupakan prestasi bersama seluruh Jajaran Kanwil Sulsel.

“Jangan terlena Dengan pencapaian ini, Mari terus Tingkatkan di tahun 2023 ini,”  pesan Liberti

Liberti juga mengingatkan Pada Jajaran Kanwil Sulsel agar pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berkinerja dengan memberikan kemampuan terbaik dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Kanwil Sulsel semakin terdepan di tahun 2023.

Sementara itu, Kabag Umum, Basir menyampaikan Kanwil Sulsel memperoleh Peringkat Pertama IKPA dengan nilai 97,81.

Sebagai Informasi, untuk optimalisasi anggaran Tahun 2023, Kakanwil Sulsel telah membentuk Tim Pendampingan pengelolaan Anggaran Untuk satuan kerja.

IKPA sendiri merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk IKPA Indikatornya ada Delapan, yakni Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP(Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan), Dispensasi SPM (Surat Perintah Membayar), dan Capain Output.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

JNK Research and Consulting Rilis Survei: 87,7 Persen Warga Puas Kinerja SAR–Kanaah

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA— Satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M dan Nur Kanaah, menunjukkan tren positif. Hasil survei terbaru mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 87,7 persen terhadap kinerja pasangan SAR–Kanaah sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Riset tersebut dirilis oleh JNK Research and Consalting dalam forum pemaparan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang digelar di Hotel The Sultan Jakarta, Kamis (19/2/2026). Paparan ini turut menghadirkan capaian kinerja sejumlah pemerintah daerah lainnya di Indonesia sebagai bahan perbandingan.

Direktur JNK Research and Consulting, Dr. Ananda Purba, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan pasangan SAR–Kanaah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Satu tahun kepemimpinan Bapak H. Syaharuddin Alrif dan Ibu Nur Kanaah, hasilnya 87,7 persen warga puas atas kinerja pasangan SAR–Kanaah,” ujar Ananda dalam forum tersebut.

Capaian Kinerja Pemda Sidrap

Tingginya tingkat kepuasan publik tersebut dinilai sejalan dengan sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam berbagai sektor strategis selama satu tahun terakhir, antara lain:

1. Sektor Infrastruktur dan Layanan Dasar

Pemkab Sidrap merealisasikan peningkatan dan rehabilitasi sejumlah ruas jalan kabupaten serta perbaikan infrastruktur irigasi pertanian. Program penataan kawasan permukiman dan peningkatan akses air bersih juga menjadi prioritas dalam APBD 2025.

2. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, Sidrap mencatat peningkatan produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi. Dukungan terhadap petani dilakukan melalui optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, serta penguatan penyuluhan pertanian.

3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pemerintah daerah melakukan percepatan digitalisasi layanan administrasi serta penataan sistem pelayanan terpadu untuk memangkas waktu dan prosedur pengurusan dokumen masyarakat. Upaya ini dinilai meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4. Pendidikan dan Kesehatan

Pemkab Sidrap mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah serta memperluas akses layanan kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit daerah. Program penguatan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu turut menjadi perhatian dalam satu tahun terakhir.

5. Stabilitas Ekonomi dan Sosial

Melalui pengendalian inflasi daerah dan pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis desa turut menopang daya beli warga.

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan

Tingkat kepuasan sebesar 87,7 persen menempatkan kepemimpinan SAR–Kanaah dalam kategori sangat baik menurut standar survei opini publik. Meski demikian, sejumlah catatan perbaikan tetap menjadi perhatian, terutama dalam pemerataan pembangunan antarwilayah dan peningkatan lapangan kerja.

Bupati Syaharuddin Alrif sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menjadikan tahun kedua kepemimpinannya sebagai fase percepatan program prioritas dan konsolidasi pembangunan berkelanjutan.

Dengan hasil survei ini, pasangan SAR–Kanaah dinilai berhasil membangun kepercayaan publik pada tahun pertama pemerintahan. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kinerja serta memastikan seluruh program strategis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sidrap secara merata.

JNK Research and Consulting diketahui merupakan bagian dari Charta Politika Indonesia lembaga konsultan politik dan riset yang telah berpengalaman melakukan survei opini publik di berbagai daerah di Indonesia.

Continue Reading

Trending