Kanwil Kemenkumham Sulsel Peringkat Pertama IKPA

Published

3 tahun ago

24 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar – Memasuki akhir bulan Februari 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) kembali mendapat kabar gembira.

Melalui kinerja Pelaksanaan anggaran yang sangat baik di tahun 2022, Kanwil Sulsel kembali diganjar penghargaan Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu besar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Umum, Basir dalam acara Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang dilaksanakan Dari tanggal 22 – 24 Februari 2023 di Hotel Horison Ultima Bhuvana, Bogor, Jawa Barat.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak dalam keterangannya, Kamis (23/2) menyampaikan Apresiasi atas pencapaian tersebut.

“Pencapaian ini tidak lepas dari Kerjasama dan sama – sama bekerja yang diperlihatkan oleh Jajaran Kanwil Sulsel dalam Pelaksanaan anggaran utamanya dalam penyerapan anggaran,” Ujar Kakanwil

Disamping itu, Liberti Sitinjak menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Kali ini merupakan prestasi bersama seluruh Jajaran Kanwil Sulsel.

“Jangan terlena Dengan pencapaian ini, Mari terus Tingkatkan di tahun 2023 ini,” pesan Liberti

Liberti juga mengingatkan Pada Jajaran Kanwil Sulsel agar pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berkinerja dengan memberikan kemampuan terbaik dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Kanwil Sulsel semakin terdepan di tahun 2023.

Sementara itu, Kabag Umum, Basir menyampaikan Kanwil Sulsel memperoleh Peringkat Pertama IKPA dengan nilai 97,81.

Sebagai Informasi, untuk optimalisasi anggaran Tahun 2023, Kakanwil Sulsel telah membentuk Tim Pendampingan pengelolaan Anggaran Untuk satuan kerja.

IKPA sendiri merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk IKPA Indikatornya ada Delapan, yakni Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP(Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan), Dispensasi SPM (Surat Perintah Membayar), dan Capain Output.(win)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Sidrap Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Sulsel, Tiga Triwulan Berturut-turut Pimpin Laju PDRB 2025

Published

51 menit ago

12 Januari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —SIDENRENG RAPPANG – Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, mencatatkan kinerja ekonomi impresif sepanjang 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Sidrap membukukan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Sulawesi Selatan selama tiga triwulan berturut-turut, menegaskan posisi daerah ini sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi regional.

Pada Triwulan I 2025, ekonomi Sidrap tumbuh 13,71 persen (quarter to quarter/c-to-c), tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan tersebut terutama didorong lonjakan sektor primer yang mencapai 30,09 persen, seiring meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas ekonomi berbasis pangan.

Memasuki Triwulan II 2025, laju pertumbuhan tetap berada pada level tinggi, yakni 9,50 persen (c-to-c). Struktur pertumbuhan menunjukkan pergeseran yang lebih seimbang, ditandai menguatnya sektor sekunder dengan pertumbuhan 7,82 persen, sementara sektor primer dan tersier masing-masing tumbuh 15,17 persen dan 6,09 persen.

Konsistensi pertumbuhan kembali terjaga pada Triwulan III 2025, ketika ekonomi Sidrap mencatat pertumbuhan 8,02 persen (c-to-c) dan kembali menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Pada periode ini, sektor primer tumbuh 12,55 persen, sektor sekunder 6,31 persen, dan sektor tersier 5,42 persen, menandakan penguatan lintas sektor yang relatif merata.

Bupati Sidenreng Rappang H. Syaharuddin Alrif menilai capaian tersebut sebagai hasil dari kebijakan pembangunan daerah yang fokus pada penguatan sektor unggulan tanpa mengabaikan transformasi ekonomi.

“Pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi Sidrap, tetapi kami juga mendorong penguatan industri pengolahan, UMKM, dan sektor jasa agar pertumbuhan ekonomi tidak bergantung pada satu sektor saja,” kata Syaharuddin Alrif dalam keterangan resminya.

Menurut dia, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika nasional tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur dasar, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha lokal.

Data BPS juga menunjukkan bahwa capaian Sidrap tidak bersifat musiman. Penurunan laju pertumbuhan dari triwulan ke triwulan dinilai sebagai proses normalisasi ekonomi, namun tetap berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain di Sulawesi Selatan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidrap menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

“Fokus kami adalah menciptakan pertumbuhan berkualitas, membuka lapangan kerja, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.

Dengan kinerja ekonomi yang stabil dan konsisten sepanjang 2025, Sidrap dinilai layak menjadi salah satu model pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal di kawasan timur Indonesia.