Kanwil Kemenkumham Sulsel Peringkat Pertama IKPA

Published

3 tahun ago

24 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar – Memasuki akhir bulan Februari 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) kembali mendapat kabar gembira.

Melalui kinerja Pelaksanaan anggaran yang sangat baik di tahun 2022, Kanwil Sulsel kembali diganjar penghargaan Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu besar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Umum, Basir dalam acara Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang dilaksanakan Dari tanggal 22 – 24 Februari 2023 di Hotel Horison Ultima Bhuvana, Bogor, Jawa Barat.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak dalam keterangannya, Kamis (23/2) menyampaikan Apresiasi atas pencapaian tersebut.

“Pencapaian ini tidak lepas dari Kerjasama dan sama – sama bekerja yang diperlihatkan oleh Jajaran Kanwil Sulsel dalam Pelaksanaan anggaran utamanya dalam penyerapan anggaran,” Ujar Kakanwil

Disamping itu, Liberti Sitinjak menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Kali ini merupakan prestasi bersama seluruh Jajaran Kanwil Sulsel.

“Jangan terlena Dengan pencapaian ini, Mari terus Tingkatkan di tahun 2023 ini,” pesan Liberti

Liberti juga mengingatkan Pada Jajaran Kanwil Sulsel agar pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berkinerja dengan memberikan kemampuan terbaik dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Kanwil Sulsel semakin terdepan di tahun 2023.

Sementara itu, Kabag Umum, Basir menyampaikan Kanwil Sulsel memperoleh Peringkat Pertama IKPA dengan nilai 97,81.

Sebagai Informasi, untuk optimalisasi anggaran Tahun 2023, Kakanwil Sulsel telah membentuk Tim Pendampingan pengelolaan Anggaran Untuk satuan kerja.

IKPA sendiri merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk IKPA Indikatornya ada Delapan, yakni Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP(Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan), Dispensasi SPM (Surat Perintah Membayar), dan Capain Output.(win)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS RI Tinjau Pabrik Beras Modern di Baranti, Sidrap Jadi Percontohan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Published

2 jam ago

12 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL— SIDRAP — Kunjungan penting dilakukan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Kamis, 12 Maret 2026.

Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau langsung aktivitas industri penggilingan beras modern di Kecamatan Baranti yang menjadi salah satu pusat produksi beras terbesar di Indonesia Timur.

Kunjungan itu turut didampingi Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, yang memaparkan perkembangan pesat sektor pertanian dan industri pengolahan beras di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa Sidrap kini menjadi salah satu penopang utama suplai beras di kawasan Indonesia Timur.

“Setiap hari sekitar 100 truk beras didistribusikan dari Sidrap untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Indonesia Timur. Ini menunjukkan betapa besar peran industri penggilingan beras di daerah kami,” ujar Syaharuddin.

Menurutnya, saat ini Sidrap memiliki sekitar 280 unit pabrik penggilingan beras besar yang beroperasi dengan teknologi modern. Salah satu yang dikunjungi adalah pabrik PB Sejati di Baranti yang mampu memproduksi sekitar 320 ton beras per hari.

Industri tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran pabrik-pabrik modern ini juga membuka peluang kerja serta melibatkan banyak masyarakat sebagai petani, pemasok gabah, hingga pelaku distribusi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menilai capaian ekonomi Sidrap merupakan prestasi luar biasa. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut pada 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

“Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Sidrap bisa menjadi percontohan bagi daerah lain, karena menunjukkan bagaimana sektor pertanian dan industri pengolahan mampu mendorong ekonomi daerah,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik harus bersifat inklusif, yakni dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Salah satu indikator pentingnya adalah penurunan angka kemiskinan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Selain menopang kebutuhan pasar, produksi beras dari Sidrap juga disiapkan untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran beras untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan kekuatan sektor pertanian, dukungan industri modern, serta partisipasi masyarakat dan para pemasok dari berbagai daerah, Sidrap terus menunjukkan perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Pemerintah daerah berharap kemajuan ini dapat terus dipertahankan sehingga Sidrap tidak hanya menjadi pusat produksi beras, tetapi juga simbol kemajuan ekonomi daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat dan menjadi kebanggaan bersama. (ibe)