Connect with us

Kanwil Kemenkumham Sulsel Peringkat Pertama IKPA

Published

on

Kitasulsel, Makassar – Memasuki akhir bulan Februari 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) kembali mendapat kabar gembira.

Melalui kinerja Pelaksanaan anggaran yang sangat baik di tahun 2022, Kanwil Sulsel kembali diganjar penghargaan Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu besar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Umum, Basir dalam acara Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang dilaksanakan Dari tanggal 22 – 24 Februari 2023 di Hotel Horison Ultima Bhuvana, Bogor, Jawa Barat.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak dalam keterangannya, Kamis (23/2) menyampaikan Apresiasi atas pencapaian tersebut.

“Pencapaian ini tidak lepas dari Kerjasama dan sama – sama bekerja yang diperlihatkan oleh Jajaran Kanwil Sulsel dalam Pelaksanaan anggaran utamanya dalam penyerapan anggaran,” Ujar Kakanwil

Disamping itu, Liberti Sitinjak menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Kali ini merupakan prestasi bersama seluruh Jajaran Kanwil Sulsel.

“Jangan terlena Dengan pencapaian ini, Mari terus Tingkatkan di tahun 2023 ini,”  pesan Liberti

Liberti juga mengingatkan Pada Jajaran Kanwil Sulsel agar pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berkinerja dengan memberikan kemampuan terbaik dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Kanwil Sulsel semakin terdepan di tahun 2023.

Sementara itu, Kabag Umum, Basir menyampaikan Kanwil Sulsel memperoleh Peringkat Pertama IKPA dengan nilai 97,81.

Sebagai Informasi, untuk optimalisasi anggaran Tahun 2023, Kakanwil Sulsel telah membentuk Tim Pendampingan pengelolaan Anggaran Untuk satuan kerja.

IKPA sendiri merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk IKPA Indikatornya ada Delapan, yakni Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP(Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan), Dispensasi SPM (Surat Perintah Membayar), dan Capain Output.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan PSM Jajaki Kolaborasi Promosi Digital Lewat Lontara+

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar membuka peluang kolaborasi dengan PSM Makassar dalam rangka memperluas promosi digital melalui platform Lontara+. Penawaran kerja sama tersebut disampaikan langsung jajaran manajemen PSM saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balaikota, Senin (23/02/2026).

Dalam audiensi tersebut, Commercial Director PSM Makassar, Hafit Timor Mas’ud, mengungkapkan pihaknya ingin berkolaborasi dari sisi media exposure maupun aktivasi komunitas. Dengan kekuatan media sosial dan fanbase PSM yang masif, promosi melalui Lontara+ dinilai mampu menjangkau masyarakat lebih luas.

“Kami melihat Lontara+ punya potensi besar. Pola kerja samanya bisa beragam, mulai dari penjualan jersey hingga penjualan tiket pertandingan, meskipun mainnya nanti di Kota Parepare. Kalau jutaan warga Makassar sebagian besar fans PSM, ini momentum yang tepat untuk mengajak mereka menggunakan Lontara+,” ujarnya.

Hafit menambahkan, uji coba integrasi layanan ditargetkan dapat dilakukan pada pertengahan tahun ini sebelum musim kompetisi berakhir. Ia optimistis, apabila infrastruktur Stadion Untia di Makassar telah rampung, potensi promosi digital melalui Lontara+ akan semakin besar.

Menanggapi hal tersebut, Munafri menyambut baik sinergi dengan klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang saling menguatkan antara pemerintah kota dan PSM.

Ia menilai biaya promosi melalui eksposur media konvensional kerap jauh lebih besar. Karena itu, promosi kolaboratif berbasis aktivasi digital di Lontara+ dapat menjadi alternatif efektif dan terukur.

“Memang harus di-combine. Kadang-kadang yang susah itu mengevaluasi value-nya. Dengan jumlah aktivasi itu nilai keuntungan promosi selalu bisa dihitung secara angka,” pungkas Munafri.

Ia pun menginstruksikan agar pembahasan teknis kerja sama dilanjutkan bersama dinas terkait, sehingga skema kolaborasi sesuai regulasi dan memberikan dampak nyata bagi kedua belah pihak.

“Bentuk kerja samanya nanti diatur detail dengan dinas terkait, supaya bisa dimunculkan secara konkret dan memberi dampak nyata,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, menyatakan Lontara+ terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PSM Makassar yang memiliki basis pendukung sangat besar.

“Lontara+ ini salah satu produk unggulan pemerintah kota, siap berkolaborasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan animo PSM yang sangat tinggi, tentu ini menjadi peluang saling menguatkan,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Kominfo dan PSM akan membahas penambahan fitur untuk mendukung integrasi kegiatan promosi klub. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah unduhan dan penggunaan aktif Lontara+ di kalangan warga Makassar, khususnya para pendukung PSM.

“Dengan hadirnya fitur promosi PSM, Lontara+ ini semakin kaya. Bukan hanya fitur ajuan, tempat wisata, dan layanan publik, tetapi juga unsur sepak bola dan kebanggaannya sendiri terhadap PSM,” tutupnya.

Continue Reading

Trending