Komisi C DPRD Makassar Desak Pelindo Tuntaskan Pembebasan Lahan Pembangunan MNP

Published

3 tahun ago

24 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar—Pembangunan Makassar New Port (MNP) masih meyisakan sejumlah kendala bagi warga terdampak akibat adanya proses pembangunan tol layang atau fly Over. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi C DPRD Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memediasi kendala yang dihadapi warga terdampak dan sejumlah pihak terkait.

Menghadirkan Pihak PT. Wika selaku pengembang, Pelindo IV Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta Camat dan Lurah setempat, RDP ini digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (24/02/2023).

Menurut pengakuan warga yang disampaikan oleh H. Yusuf, belum mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan yang disepakati dengan pihak pengembang dan Pelindo. Sementara, dirinya mengaku sudah menyepakati mulai dari harga dan luasan lahan yang akan dibebaskan hingga saat ini.

“Selain itu, kami merasa adanya “miss data” yang dimiliki sejumlah pihak terkiat pembebasan lahan ini pak. Ada yang berkurang dan ada yang bertambah dari kesepakatan. Juga sejumlah warga kami belum mendapatkan pembayaran yang kami sepakati”, ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Sangkala Saddiko (F-PAN) juga menegaskan sejumlah permasalahan yang terjadi akibat adanya pembangunan, mulai dari dampak banjir, kerusakan bangunan, dan sebagainya.

“Kami sering mendapatkan keluhan dari masyarakat dan setelah kami berkunjung itu memang besar dampak yang dirasakan warga. Untuk itu kami memperjuangkan apapun suara dari rakyat sehingga kami lakukan mediasi hari ini”, tegasnya.

Mendukung penyataan beliau, Anggota Komisi C DPRD Makassar Fasruddin Rusli mendesak pihak pelindo untuk menyelesaikan secepatnya pembayaran yang telah disepakati. Sebab warga mengaku telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

“Kami minta dengan hormat agar pelindo secepatnya menuntaskan masalah pembebasan lahan demi kelancaran pembangunan, sebab sering kita mendapatkan juga adanya keluhan warga mengenai kemacetan lalu lintas akibat pembangunan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Project Manager PT. Wika, Didir mengaku telah memenuhi tahapan pelaksanaan pembangunan.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur

Published

29 menit ago

9 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASUlSEL—MAKASSAR — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, serta sekretaris daerah se-Sulsel. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Presiden Republik Indonesia bersama para kepala daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pentingnya keselarasan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program strategis nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Sejumlah program prioritas Presiden menjadi fokus pembahasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, pemberantasan korupsi, penguatan stabilitas nasional, serta program lingkungan dan kebersihan melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

“Kami menyampaikan beberapa program prioritas Presiden Bapak Prabowo Subianto, mulai dari MBG, hilirisasi, pemberantasan korupsi, hingga penguatan lingkungan dan kebersihan melalui Gerakan Indonesia ASRI, serta menjaga stabilitas nasional,” ujar Andi Sudirman Sulaiman dalam arahannya.

Gubernur juga meminta seluruh kepala daerah se-Sulsel, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menggalakkan Gerakan ASRI secara rutin setiap hari Jumat, mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WITA, sebagai upaya membangun budaya bersih dan sehat di lingkungan masing-masing.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya dukungan daerah terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat yang saat ini telah berjalan di Sulawesi Selatan.

“Saya tegaskan kita harus sejalan dengan program Presiden Bapak Prabowo Subianto agar pembangunan hingga ke daerah bisa searah dan terlaksana dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk mendukung dan mengimplementasikan seluruh program prioritas nasional dan provinsi, guna memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan.