Mahyudin Kadis DKP Buka Forum OPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Bahas Usulan Hasil Musrenbang

Published

2 tahun ago

24 Februari 2023

Kitasulsel–Makassar–Dinas Ketahanan Pangan menggelar acara Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang digelar di Aula Sipakalebbi kantor Walikota Makassar, dalam forum ini membahas terkait dengan usulan-usulan yang ada di kelurahan dan kecamatan di sinkronkan dengan kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) atau biasa di sebut Ketapan.

Kadis Ketahanan Pangan Mahyuddin S.STP., M.Ap., bersama Husni Ranreng, Perencana Madya pada Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel dan Tim Ahli Walikota, Anwar Amri, membuka Forum OPD hasil Musrenbang tingkat Kecamatan, Jumat (24/02/2023).

Sebagai Kadis Mahyudin mengatakan, Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD, dan menindaklanjuti hasil Musrenbang tingkat kecamatan sebelum di bawah ke Musrenbang tingkat kota, ucapnya.

Lanjut Mahyudin menjelaskan,
Forum Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar bertujuan dalam rangka penyempurnaan Rancangan awal RKPD.

Kegiatan ini dihadiri oleh, Pejabat Fungsional Perencana Dinas Ketahanan Pangan Prov Sulsel, perwakilan LPM, perwakilan 15 Kecamatan, dan instansi terkait dengan kegiatan yang ada Dinas Ketahanan Pangan, imbuhnya.

Ditempat yang sama, Husni Ranreng memaparkan, untuk memantapkan Ketahanan Pangan fokus kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dengan kecukupan gizi rumah tangga/individu.

Program/kegiatan ini berfokus pada pilar ketersediaan melalui peningkatan produksi pangan, keterjangkauan melalui kelancaran distribusi dan pemanfaatan pangan melalui konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dikonsumsi dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal, jelasnya.

Lanjut Husni, Program/kegiatan Ketahanan Pangan Kota Makassar akan disinkronkan dan bersinergi dengan kegiatan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi dengan mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Hasil dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini adalah berupa berita acara usulan-usulan dari Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, keseluruhan usulan yang diterima akan dibahas pada internal Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, tutupnya.

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Andi Sudirman Sebut SPPG BGN di Sulsel Ada 76 Titik Sudah Beroperasi

Published

49 menit ago

17 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menyebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) di Sulsel sudah berdiri 76 titik.

SPPG ini memiliki peran penting, sebab ini menjadi dasar suksesnya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

Hal ini diungkap Andi Sudirman saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Panakkukang yang ada di Jalan Topaz Raya, Makassar dan sekolah SD Inpres Tamamaung, Selasa, 17 Juni 2025.

Andi Sudirman bahkan bilang, SPPG Sulsel ini menjadi dasar atau tolok ukur SPPG BGN di provinsi lain.

“Alhamdulillah tadi secara overall sangat bagus, dan lebih standar dibanding wilayah provinsi lain ya. Ini menjadi salah satu benchmark nya untuk MBG lainnya. Kita juga sudah liat antusias anak-anak sekolah dan sangat semangat,” ujar Andi Sudirman usai kunjungan.

Ia menyampaikan, Sulsel hanya butuh penambahan lokasi MBG, terutama bisa menjangkau di daerah-daerah.

Andi Sudirman juga mengatakan, proses pembangunan SPPG BGN di Sulsel masih sementara berlangsung untuk memenuhi seluruh sekolah.

“Yang perlu kita ini bagaimana penambahan saja ya di Sulsel, supaya bisa menjangkau daerah-daerah juga. Sekarang masih banyak proses konstruksi ya, beberapa banyak sudah bangun (SSPG),” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan Pemprov Sulsel sebelumnya, sudah mengusulkan 92 titik lokasi/dimana ini merupakan aset milik Pemprov Sulsel ada juga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Kendati demikian, Jufri mengakui, masih ada sejumlah persyaratan yang menjadi kendala yang sulit untuk dipenuhi pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Ia berharap, Badan Gizi Nasional segera melakukan verifikasi terhadap lokasi yang diusulkan. Pasalnya, salah satu syarat lokasi SPPG harus berdekatan dengan pusat pendidikan dan memiliki jarak tempuh maksimal 20 menit untuk distribusi makanan ke sekolah atau dapat mensuplai ke 3.000an siswa.

“Setelah kami mengajukan titik-titik ini. Kami harap dilakukan verifikasi. Jangan sampai titik yang kami tunjuk itu justru tidak memenuhi syarat sesuai persyaratan. Contohnya jauh dari pusat pendidikan,” jelasnya. (*)