Indira Yusuf Ismail Resmikan Kantin Kedua Binaan DWP Makassar

Published

3 tahun ago

27 Februari 2023

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar kembali meresmikan kantin binaan kedua, di halaman kantor gabungan DWP dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, di Jalan Anggrek, Senin (27/02/2023).

Sebanyak dua tenan disulap jadi kantin sederhana di sudut halaman kantor gabungan. Disediakan oleh DWP Kota Makassar untuk pegawai baik DWP maupun Pegawai Disdik yang berkantor.

Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail hadir meresmikan kantin tersebut. Hadir juga Kepala Disdik, Kepala DP3A, Ketua dan pengurus DWP Kota Makassar.

Indira mengucapkan terimakasih kepada pengurus DWP Kota Makassar atas inisiasinya menyediakan kantin untuk para pegawai.

Didampingi oleh Kepala Disdik, Muhyiddin, Indira lantas menekankan agar para pegawai baik DWP maupun Pegawai untuk berbelanja di kantin tersebut.

“Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pengurus DWP, luar biasa kita buka lagi kantin berkah 2. Wajibkan semua pegawai DWP dan Dinas Pendidikan makan di sini,” pinta Indira.

Sehingga, Lanjut Indira, para pegawai tidak lagi memiliki alasan terlambat bekerja karena kegiatan Ishoma atau istirahat dan makan di luar kantor.

“Tidak ada alasan lagi terlambat masuk kantor karena alasan makan di luar,” lanjutnya.

Indira pun berharap kedepannya, pengurus DWP bisa mengadakan kantin berkah selanjutnya di kantor-kantor Pemkot Makassar lainnya.

“Insya Allah semoga kantin ini semakin sukses jadi banyak lagi kantin-kantin selanjutnya,” harap Indira.

Di tempat yang sama, Ketua DWP Kota Makassar, Andi Batari Toja, mengungkapkan kantin berkah pertama sebelumnya didirikan di Balai Kota Makassar.

“Kantin yang pertama ada di Balai Kota dengan konsep rumah makan,” tuturnya.

Namun, kata Batari Toja, nantinya kantin berkah di Balai Kota akan dirombak menjadi koperasi yang menyediakan kebutuhan Sembako. Itu berdasarkan permintaan dari para pegawai di Balai Kota.

“Tapi nanti kami akan ubah konsepnya jadi koperasi karena banyaknya permintaan dari para pegawai untuk menjual Sembako saja,” tuturnya.

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

3 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.