Panitia IWD Audiens Dengan Ketua DPRD Sulsel

Published

3 tahun ago

28 Februari 2023

Kitasulsel—Makassar — Peringatan Internasional Women Day (IWD) akan diperingati pada tanggal 8 Maret 2023 mendatang. Beberapa aktivis dan NGO yang selama ini konsen terhadap kaum perempuan yang ada di sulsel memastikan akan menyambut IWD dengan berbagai kegiatan. Baik berupa kampanye,advokasi dan edukasi, seperti talk show di radio, podcast, roundtable dan acara puncak di lorong wisata.

Pihak panitia melakukan audiens dengan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartisari di rujab Senin (27/2/2023).

Rombongan panitia, Husaima Husain, Fadiah Mahmud, Warida Syafei, Salma Tajanng dan beberapa panitia lainnya diterima langsung oleh Andi Ina Kartisari.

Dalam pertemuan tersebut panitia menyampaikan rencana peringatan IWD di Makassar dan meminta kehadiran Ketua DPRD Sulsel untuk hadir di acara tersebut.

“Pertemuan hari ini menyampaikan undangan kepada ibu ketua, terkait dengan peringatan IWD di makassar. Disamping itu juga menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lakukan, dan alhamdulilah bu ketua menyambut baik,” ujar Warida safei.

Sementara itu Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartisari menyambut baik rencana kegiatan untuk memperingati hari IWD tersebut. Dia menegaskan sebagai ketua DPRD dan seorang perempuan sangat merespon baik kegiatan tersebut. Apalagi ini terkait dengan isu-isu tentang perempuan,yang wajib didukung dan support.

“ini merupakan kehormatan buat saya untuk dilibatkan dalam kegiatan ini, sebagai seorang perempuan saya pasti akan mendukung dan ikut berpartipasi didalamnya,” ujarnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan bahwa kampaye dan edukasi harus terus digalakkan sehingga kesetaraan biasa semakin meningkat. (*/rls)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

2 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.