Connect with us

Tingkatkan Pengelolaan Aduan Publik, Asisten II Pemprov Sulsel Buka Kick Off Meeting Pengelolaan SP4N-Lapor

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengingatkan seluruh elemen pemerintahan untuk berani dan kuat dalam menerima kritikan atau aduan. Ia pun berharap agar elemen pemerintahan tidak resistance to change dan harus berani untuk berubah dan bertransformasi. Namun tentunya,  perubahan  yang akan dilakukan harus sesuai dengan kaidah regulasi, kaidah sosial dan kaidah kearifan lokal.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Andi Sudirman Sulaiman yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Ichsan Mustari saat membuka acara  Kick Off Meeting “Pendampingan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah” di Hotel Santika Makassar, Selasa (28/2/2022). Kegiatan yang diselenggarakan oleh United Stated Agency International Development melalui Program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (USAID-ERAT) ini  akan berlangsung hingga 1 Maret 2023.

Gubernur juga berpesan agar pengelolaan aduan masyarakat harus berubah kearah yang lebih baik. Sebab, mekanisme penanganan aduan ini merupakan ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan konstruktif dan upaya membangun kepercayaan dari masyarakat.

“Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, tepat, serta nyaman maka kita harus merespon dengan memberikan pelayanan yang optimal,” ungkap Ichsan Mustari mewakili Gubernur.

Senada dengan Ichsan Mustari, hadir sebagai narasumber, Sekretaris Dinas Kominfo-SP Erwin  Werianto mengatakan, selain diseminasi informasi, pengelolaan PPID, pengelolaan SP4N-Lapor! juga merupakan tugas dan fungsi Humas.

“SP4N-Lapor! ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk melaporkan apa yang menjadi keluhan bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga memang dituntut peran aktif dari Kominfo didalam pengelolaan SP4N-Lapor!,” tutur Erwin.

Erwin menambahkan Pengelolaan SP4N-Lapor! ini sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif Kompetitif, Inklusi dan Berkarakter. Hal ini juga tercantum pada misi pertama, Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Akuntabel. Misi ini diwujudkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, pemerintahan yang transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

“Kita sangat mengharapkan, dengan hadirnya SP4N-Lapor! yang ada di tengah-tengah kita dengan aturan yang ada ini bisa menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan kita sebagai fungsi pelayanan public, khususnya di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini, juga dihadiri peserta secara online dari berbagai Provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sementara turut hadir secara offline yakni Pemprov Sulsel dan 12 kabupaten/kota yakni Sintang, Ketapang, Kubu Raya, Sambas, Makassar, Gowa, Barru, Medan, Cilegon, Lebak,  tangerang  dan Timor Tengah Utara.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Minta Penyuluh Agama Jadi Duta Perdamaian, Rawat Kerukunan Bangsa

Published

on

Kitasulsel–LAMPUNG Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta penyuluh lintas agama untuk menjadi duta perdamaian sekaligus motor penggerak kerukunan bangsa.

Pesan ini ia sampaikan saat menghadiri Perkemahan Penyuluh Lintas Agama di Wira Garden Betung Utara, Bandar Lampung, Jumat (12/9/2025).

Menag meminta para penyuluh tidak hanya membimbing umat dalam agama masing-masing, tetapi juga merajut persaudaraan lintas iman.

“Saya ingin penyuluh agama di seluruh Indonesia menjadi duta perdamaian. Kalau penyuluh bisa rukun, masyarakat pasti akan rukun,” tegas Menag Nasaruddin Umar.

Menag kemudian menjelaskan pentingnya menjaga trilogi kerukunan yang meliputi kerukunan internal antarumat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan dengan pemerintah.

Jika ketiganya berjalan baik, maka suasana kehidupan berbangsa akan tenteram, aman, dan produktif. Lebih jauh, ia juga menyebut kerukunan tidak hanya terbatas pada hubungan antarumat beragama, tetapi juga mencakup hubungan antarsesama manusia, kerukunan dengan lingkungan, dan kerukunan dengan Tuhan. Bagi Menag, jika ketiga dimensi kerukunan ini terjaga, Indonesia akan menjadi bangsa yang beradab dan bermartabat.

Dalam kesempatan itu, Menag memberikan pesan khusus kepada seluruh aparatur Kementerian Agama agar selalu menjaga integritas. Ia menegaskan bahwa ASN Kemenag tidak boleh meneteskan tinta hitam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, mereka harus menjaga nama baik instansi, mengharumkan nama negara, dan menjadi teladan dalam menjaga persatuan.

Selain memberikan sambutan, Menag juga melakukan penanaman pohon dan pelepasan ikan di sungai sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa kerukunan juga harus diwujudkan dalam relasi dengan alam. Menurutnya, menanam pohon dan melepas ikan bukan hanya seremoni, tetapi pesan nyata bahwa manusia harus bersahabat dengan lingkungan. “Dari alam kita hidup, maka alam pun harus kita rawat,” ujarnya.

Perkemahan Penyuluh Lintas Agama ini juga diikuti oleh Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Provinsi Lampung.

Menariknya, seluruh peserta tampil dengan mengenakan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia, menegaskan semangat persatuan dalam keberagaman. Kehadiran para penyuluh lintas agama dengan busana adat Nusantara menjadi simbol nyata bahwa kerukunan harus dirawat sekaligus dirayakan.

Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa kerukunan merupakan pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai Lampung, dengan keberagaman masyarakatnya, dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam merawat toleransi dan persaudaraan lintas iman. “Lampung harus kita jadikan contoh bagi daerah lain. Keberagaman di sini jangan hanya dipandang sebagai perbedaan, tetapi harus disyukuri dan dirayakan sebagai anugerah Tuhan. Inilah wajah sejati Indonesia,” tegasnya.

Plt. Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Erwinto, turut menyampaikan bahwa Lampung layak disebut sebagai miniatur Indonesia.

Menurutnya, masyarakat dari berbagai agama mampu hidup berdampingan dengan damai sehingga mencerminkan wajah kebhinekaan bangsa dalam skala kecil. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel