Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2023, Danny Pomanto Sebut Mitigasi dan Pencerdasan Masyarakat Penting
Kitasulsel—Jakarta—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2023, di Jakarta International Expo, Kamis (2/03/2023).
Dengan tema Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana, Rakornas ini dihadiri Presiden Joko Widodo, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia.
Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan yang ditakuti dunia saat ini bukan lagi pandemi, perang, tapi yang lebih mengerikan dan ditakuti negara adalah perubahan iklim.
Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis, dan Indonesia menempati posisi tiga teratas paling rawan bencana.
Negara kita naik 81% frekuensi bencana alamnya dari 2010 1.945 bencana dan di 2022 melompat menjadi 3.544 bencana.
Presiden Jokowi menuturkan Indonesia bukan hanya mengurusi bencana banjir, letusan gunung merapi, tanah longsor, gempa bumi, hingga bencana non alam lainnya.
“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci. Baik tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Semuanya harus disiapkan dan harus dikelola dengan baik,” tegas Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi melihat sejauh ini kita masih sering sibuk pada tanggap darurat bencana. Padahal pra bencana jauh merupakan tahap yang lebih penting.
Yaitu bagaimana menyiapkan, mengedukasi, dan memberi pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi harus menjadi skala prioritas.
“Ini untuk meminimalisir korban maupun kerugian. Pertama itu penting peringatan dini, itu sering kita terlambat. Kedua, mengedukasi masyarakat, latihan dan lain-lain harus dilakukan. Skenario juga harus, seperti ini secara detail kita biasa abai,” tuturnya
Sementara, Danny Pomanto mengatakan persoalan bencana bukan hanya persoalan Kota Makassar, tapi juga persoalan nasional dan dunia.
“Jadi Rakornas ini mempersatukan cara-cara berpikir kita dalam penanggulangan bencana termasuk mitigasi,” kata Danny Pomanto.
Lebih lanjut, menurut Danny Pomanto, sejalan dengan arahan Presiden Jokowi tahapan pra bencana menjadi kunci utama dalam upaya penanggulangan bencana.
Di mana, kata Danny Pomanto, tidak hanya mitigasi, pencerdasan masyarakat juga harus diperkuat agar bisa meminimalisir jumlah korban maupun kerugian akibat bencana yang terjadi.
“Presiden tadi sudah menyampaikan pra bencana, itu mitigasi namanya di mana kita harus sudah siap, masyarakat harus terlatih, lengkap alatnya, dan kita harus belajar dari bencana-bencana sebelumnya. Selain itu pencerdasan masyarakat juga menjadi penting,” tegasnya.
DISKOMINFO LUWU TIMUR
Dinsos P3A Luwu Timur dan BPS Sosialisasikan Groundcheck PBI kepada Pendamping PKH
Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur bersama Badan Pusat Statistik menggelar sosialisasi kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait groundcheck Penerima Bantuan Iuran (PBI), Senin (30/03/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Media Center Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo-SP) Luwu Timur dan dihadiri Kepala Dinsos P3A, Masdin, serta Kepala BPS Kabupaten Luwu Timur, Abdullah Pannu.
Dalam sambutannya, Masdin menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak sekadar mengumpulkan para pendamping PKH, tetapi juga untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan serta pemahaman terkait sistem groundcheck di lapangan.
“Pendampingan ini menjadi ujung tombak dalam memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Sebanyak 34 pendamping PKH yang mewakili seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Dinsos P3A, BPS, dan para pendamping di lapangan.
Sementara itu, Abdullah Pannu menjelaskan bahwa groundcheck PBI merupakan langkah penting untuk menjamin validitas data penerima bantuan sosial.
Ia memaparkan bahwa melalui groundcheck, BPS bersama pendamping PKH akan melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga sasaran guna memastikan keberadaan, kondisi sosial ekonomi, serta keabsahan administrasi penerima bantuan.
Dengan adanya sosialisasi ini, para pendamping PKH diharapkan semakin memahami mekanisme dan urgensi groundcheck PBI, sehingga penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login