Naoemi Octarina Optimistis Hasil Kerajinan Sulsel Bisa Menembus Pasar Global

Published

3 tahun ago

2 Maret 2023

Kitasulsel—Jakarta—Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Naoemi Octarina, menaruh harapan yang cukup besar pada pelaksanaan Inacraft 2023, dimana Sulsel terpilih menjadi ikon pameran terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia optimistis, hasil kerajinan Sulsel bisa menembus pasar global.

“Inacraft ini ajang internasional. Dan Sulawesi Selatan bisa menjadi ikon, dengan proses yang cukup panjang. Karena itu, ajang ini harus dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk kita,” kata Naoemi, di sela pelaksanaan Inacraft 2023 di Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Melibatkan 24 kabupaten kota yang membawa lima produk unggulannya masing-masing, Naoemi juga berharap agar para pengrajin dan pemerintah daerah di Sulsel bisa belajar dari daerah lain, bagaimana meningkatkan kualitas produk kerajinan mereka.

“Kita berharap, kualitas kerajinan kita yang saat ini sudah baik, bisa lebih baik lagi dan diminati pasar dunia,” ujarnya.

Diketahui, Inacraf 2023 ini menjadi pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Pameran ini dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang mewakili Presiden Jokowi.

Lebih dari seratus produk unggulan Sulsel dihadirkan pada pameran ini. Selain itu, kuliner asal Sulsel juga diperkenalkan kepada para pengunjung pameran.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Bupati dan Wali Kota se Sulsel, serta Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se Sulsel, juga hadir pada pameran yang diselenggarakan 1 – 5 Maret 2023 ini. (*)

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

6 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.