Pakar Ekonomi Apresiasi Capaian Kinerja Danny Pomanto Kendalikan Inflasi Makassar
Kitasulsel—Makassar—Pakar Ekonomi Prof Marsuki DEA mengapresiasi capaian kinerja Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam mengendalikan inflasi di kota Makassar.
Tercatat, tingkat inflasi Kota Makassar pada bulan Februari 2023 sebesar 5,81 persen atau menurun 0,12 persen dibandingkan dengan Januari tahun yang sama sebesar 5,93 persen.
Menurutnya, capaian itu tak lepas dari pengaruh positif berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Danny Pomanto pada periode ke dua kepemimpinannya di Makassar. Baik itu program berkelanjutan seperti Lorong Wisata maupun program yang baru digagasnya saat ini seperti Ojol Day.
“Tentu saja pengaruh positif dari beberapa kebijakan-kebijakan Pemkot Makassar, termasuk kerja sama dengan TPID dan TPIN yang terus dilakukan para otoritas terkait,” sebutnya, Rabu, (1/03/2023).
Marsuki menuturkan persoalan inflasi juga banyak dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam berkonsumsi yang terus meningkat selepas pandemi.
Termasuk faktor sisi penawaran yang terganggu akibat proses untuk produksi yang meningkat akibat tekanan harga-harga input produksi, biaya transportasi, dan biaya delivery.
Meski begitu, ia katakan ada tren perbaikan perkembangan beberapa indikator perekonomian utama yang membaik dan secara umum ada beberapa kabupaten/kota yang perkembangannya menakjubkan.
“Di antaranya dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut. Mereferensi data Kota Makassar yang tampaknya tumbuh lebih baik dibanding nasional dan Sulsel memang menunjukkan lebih tinggi. Kemudian dari sisi pertumbuhan pendapatan perkapita 8,36 persen dengan tingkat kemiskinan posisi terendah 4,58 dan IPM-nya tertinggi 83,12,” urainya.
Dia berharap Makassar sebagai ibu kota Sulsel terus berbenah agar apa yang dicapai pada periode 2022 akan lebih baik lagi pada 2023.
“Peluang terus ada selama beberapa program kerja dapat lebih terkoordinasi dan terarah sesuai rencana-rencana kerja yang sudah disusun,” pesannya.
Sebagaimana diketahui, tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang membaik tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar 2022 turut mencatat angka positif yakni 83,12 meningkat 0,46 persen dari IPM 2021 yaitu 82,66.
Gini Ratio Kota Makassar pada 2022 sebesar 0,395. Angka ini menurun 0,005 poin jika dibandingkan dengan gini rasio 2021 yang sebesar 0,400.
Wali Kota Danny Pomanto menyebutkan angka inflasi menurun karena berbagai program upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan Pemkot Makassar.
Dia menyebut, di antaranya maksimalisasi program Lorong Wisata, Ojol Day tiap Selasa, Operasi Pasar Murah, hingga yang baru saja diresmikan yakni penanaman komoditi bawang merah dan cabai dalam satu juta polybag di lorong-lorong.
Meski ia tak menampik bahwa Kota Makassar tidak bergantung pada satu sektor. Tetapi ada tiga sektor yang sangat dominan menopang perekonomian Kota Makassar; perdagangan, industri, dan konstruksi.
“Kita selalu melibatkan masyarakat terutama untuk membangun ekonomi dari lorong-lorong karena ekonomi makro dan mikro itu sebuah sistem jadi bekerja dari bawah dan mempersempit gini rasio di kota Makassar sehingga Pemkot Makassar mengintervensi pembangunan ekonomi masyarakat di lorong-lorong,” jelasnya.
Alhasil, pada Februari ini inflasi pun dapat ditekan. Meski belum di bawah 5 persen. Dirinya meyakini bahwa pada bulan-bulan berikutnya target di bawah 5 persen dapat tercapai.
Provinsi Sulawesi Selatan
Fatmawati Rusdi Bahas Perluasan Program RISE Bersama Pemerintah Australia dan Monash University
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membahas rencana perluasan Program Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) bersama Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, dan tim Monash University di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Australia, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi sanitasi berbasis alam (nature-based solutions) yang berkelanjutan.
Program RISE sendiri telah berjalan selama sembilan tahun di Kota Makassar sebagai kolaborasi riset dan implementasi infrastruktur berbasis alam yang bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, pengelolaan air, serta kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan permukiman informal dan wilayah rawan banjir.
Program Co-Director RISE, Diego Ramirez, menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam Program RISE tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Menurutnya, setiap intervensi dirancang berdasarkan karakteristik wilayah sehingga mampu menghasilkan sistem sanitasi dan pengelolaan air yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Pendekatan infrastruktur berbasis solusi alam ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat,” ujar Diego.
Ia menambahkan, penggunaan infrastruktur hijau seperti constructed wetlands atau lahan basah buatan telah menunjukkan dampak positif terhadap kualitas lingkungan sekaligus kesehatan warga di berbagai lokasi pelaksanaan program.
Keberhasilan Program RISE di Makassar mendapat perhatian luas dalam berbagai forum internasional yang membahas pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan. Selama sembilan tahun implementasi, program tersebut berhasil menunjukkan keterkaitan erat antara perbaikan sanitasi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan risiko penyakit saluran pencernaan pada anak-anak.
Selain itu, Program RISE juga melibatkan berbagai lembaga penelitian dan mitra akademik untuk memantau dampak intervensi sanitasi secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis riset tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat setiap program dapat diukur manfaat dan efektivitasnya secara ilmiah.
Capaian tersebut mengantarkan Kota Makassar masuk dalam lima besar dunia pada ajang penghargaan internasional WRI Ross Center Prize for Cities yang diumumkan di New York pada April 2026. Makassar terpilih bersama sejumlah kota dari berbagai negara setelah melalui proses seleksi yang melibatkan sekitar 300 kota di seluruh dunia.
Prestasi tersebut semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu contoh praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan partisipasi warga.
Hingga saat ini, enam lokasi percontohan Program RISE telah selesai dibangun di Makassar, yakni Batua, Bonolengga, Barombong, Untia, Tallo, dan Kaluku Bodoa dengan dukungan Pemerintah Australia. Sementara enam lokasi tambahan lainnya tengah dipersiapkan untuk pengembangan berikutnya.
Melihat keberhasilan tersebut, Pemerintah Australia mengusulkan Makassar menjadi pusat pelatihan nasional (training center) Program RISE. Pusat pelatihan itu direncanakan berlokasi di Universitas Hasanuddin dan diharapkan menjadi tempat belajar bagi pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebelum mengembangkan program serupa di daerah masing-masing.
Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, menilai pengalaman yang dimiliki Makassar menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan Program RISE ke berbagai daerah lain.
Menurutnya, dibandingkan memulai program dari awal di wilayah baru yang memerlukan waktu panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat, pengalaman Makassar dapat menjadi referensi yang sangat berharga.
“Pengalaman Makassar memberikan pembelajaran yang sangat penting untuk mempercepat replikasi program ke daerah lain. Banyak proses yang sudah teruji dan dapat menjadi contoh,” kata Todd Dias.
Selain perluasan wilayah pelaksanaan, pertemuan juga membahas pentingnya skema pendanaan bersama (co-funding) antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pengembangan dan perluasan Program RISE.
Menurut Fatmawati, tantangan sanitasi di kawasan perkotaan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
Ia menilai program tersebut sangat relevan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek kesehatan, sanitasi, dan pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif serta berkelanjutan.
Selain mendukung penyediaan sanitasi yang layak, pendekatan yang dikembangkan melalui Program RISE juga dinilai mampu memperkuat ketahanan kawasan perkotaan terhadap banjir dan dampak perubahan iklim.
“Yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, program seperti ini memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan,” ujar Fatmawati.
Ia mengungkapkan, masih banyak kawasan permukiman padat dan kumuh di Kota Makassar yang membutuhkan peningkatan akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Berbagai tantangan seperti karakteristik wilayah dan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam proses penanganannya.
Karena itu, Fatmawati menilai pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam proses perubahan menjadi salah satu keunggulan Program RISE.
Selain persoalan sanitasi, Fatmawati juga mendorong agar pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dalam pengembangan program ke depan. Menurutnya, persoalan sampah menjadi tantangan bersama yang dihadapi hampir seluruh kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Parepare, dan Palopo.
“Masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga. Karena itu, edukasi masyarakat menjadi bagian yang sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan perubahan perilaku,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Deputi Infrastruktur Bappenas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Program RISE agar implementasinya dapat diperluas secara nasional.
Fatmawati juga berencana memperkenalkan peta jalan (roadmap) Program RISE kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan agar pemerintah daerah memahami manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta pentingnya komitmen daerah dalam mendukung keberhasilan program.
Dengan sinergi antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Program RISE diharapkan mampu memperluas akses sanitasi yang layak, meningkatkan kualitas kesehatan warga, serta menghadirkan lingkungan perkotaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login