Connect with us

Gubernur Resmikan Penggunaan Masjid Al-Ayyubi Kompleks Kantor Gubernur Sulsel

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Ketua TP-PKK Sulsel, Naoemi Octarina, meresmikan penggunaan Masjid Al-Ayyubi di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi-Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar di hari ini Jumat penuh berkah ini, 3 Maret 2023 yang bertepatan dengan 10 Sya’ban 1444 Hijriah.

“Alhamdulillah masjid sudah diresmikan hari ini, untuk dipakai salat. Seperti digunakan untuk salat Jumat tidak perlu di luar yang jauh. Sehingga kita siapkan fasilitas,” kata Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Bangunan masjid sebelumnya telah berusia 27 tahun. Konstruksi bangunan yang baru telah selesai dengan pembangunan telah tuntas 100 persen. Peresmian bersamaan digunakan perdana untuk salat Jumat berjamaah bersama seluruh ASN dan non-ASN.

“Berharap ASN dan non ASN dapat melaksanakan ibadah salat tepat waktu, sehingga disiplin serta memupuk karakter akhlak untuk menjadi pelayanan yang lebih baik,” sebutnya.

Masjid ini didesain dua tingkat, ramah lingkungan, dengan ventilasi alami sehingga udara bebas keluar dan masuk. Bangunan masjid didominasi warna putih dan abu-abu.

“Masjid ini di desain lebih terbuka agar mudah diakses serta lebih ramah lingkungan,” sebutnya.

Peresmian dilaksanakan setelah pelaksaan salat Jumat berjamaah yang perdana dilakukan setelah pembangunan bangunan baru. Adapun yang bertindak sebagai khatib, Imam Masjid Al-Markaz Al-Islami, KH Masykur Yusuf.

“Alhamdulillah, kita bersyukur, keluarga besar Pemerintah Provinsi Sulsel dan kita dapat menikmati fasilitas ibadah. Sebagai orang yang berkecimpung di kegiatan keagamaan berharap masjid ini tidak hanya salat Jumat tetapi salah lainnya juga bisa seraimai ini,” sebutnya.

Ia menyampaikan terkait, terkait golongan orang-orang yang memakmurkan masjid dan keutamaan memakmurkan masjid.

“Termasuk mendengarkan nasehat agama, bercerita tentang ilmu, tentang pembangunan Sulsel. Jangan bergibah di masjid. Tapi selama itu kebaikan yang diceritakan dalam masjid, maka itu bagian dari memakmurkan masjid,” pungkasnya.

Salah seorang pegawai, Khaeruddin Kaiyum, menyampaikan merasa nyaman melaksanakan ibadah di masjid ini.

“Bangunannya indah. Salat di sini rasanya nyaman, menyatu dengan alam, tidak merasa gerah, anginnya berhembus dan itu salatnya enak,” ujar pegawai yang bertugas di Dinas PUTR ini.

Sedangkan, Ishak salah seorang warga yang melaksanakan salat di Kantor Gubernur menyebut, bangunan masjid yang baru memiliki kapasitas untuk menampung jamaah lebih besar.

“Sebelumnya memang ada masjid yang kapasitasnya lebih kecil, mudah-mudahan dengan masjid yang baru ini lebih banyak yang berjamaah. Sebagai warga Kota Makassar, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur telah membangunkan masjid yang luar biasa,” sebutnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menhan Sjafrie Kumpulkan Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Tekankan Koordinasi dan Penegakan Hukum

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menertibkan kawasan hutan secara tegas, terukur, dan akuntabel.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Dalam keterangannya, Sjafrie menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Satgas PKH sangat bergantung pada koordinasi yang kuat, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur yang terlibat.

“Rapat ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur dalam menjalankan tugas penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, dan menjamin hukum ditegakkan serta diawasi prosesnya,” tulis Sjafrie melalui akun Instagram resminya.

Menurutnya, penertiban kawasan hutan harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan kepastian hukum dan mekanisme pengawasan yang transparan. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antarlembaga sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH agar semakin efektif dalam menangani berbagai persoalan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah berharap melalui penguatan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan Agung, BPKP, dan instansi terkait lainnya, pelaksanaan penertiban kawasan hutan dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Continue Reading

Trending