dr. Udin-H Ray Siap Kolaborasi Lahirkan Generasi Nelayan Milenial

Published

3 tahun ago

5 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar– Makassar memiliki pontensi hasil laut yang besar. Hasil laut tersebut juga dapar dikembangkan menjadi aneka kuliner yang menggugah selera. Sayangnya, profesi nelayan kurang diminati pemuda di masa kini. Makassar akan kehilangan potensi tersebut jika pemuda tidak bergelut di sektor perikanan.

Melihat kondisi ini Ketua Forum Komunikasi Kota Makassar (FKKM) dr. Udin Malik dan legislator muda Makassar, H. Ray Suryadi Arsyad mencetuskan program Nelayan Milenial.

“Ide Nelayan Milenial tercetus saat kunjungan bersama H. Ray dan KNPI bertemu dan melihat kondisi di wilayah utara Makassar keberlangsungan kehidupan nelayan,

”Kata dr. Udin Malik, Sabtu (4/3/23).
Melalui Nelayan Milenial, dr. Udin Malik ingin berusaha menggairahkan kembali ketertarikan pemuda di kota Makassar untuk menggeluti profesi nelayan. Mereka akan diedukasi dan dilatih agar menjadi nelayan yang lebih modern.

“Kita akan bantu tingkatkan kapasitas soal perikanan, bagaimana penggunaaan teknologi penangkapan ikan,” jelas dr. Udin Malik.

Tidak hanya itu, Dokter Kita, sapaan dr Malik juga berjanji akan memfasilitasi Nelayan Milenial terkait hilirisasi produk hasil laut. Di antaranya pengolahan hasil laut agar memiliki nilai jual lebih tinggi dari pada saat dijual dalam bentuk bahan baku. Mereka juga akan dibekali dengan kemampuan pemasaran untuk menunjang bisnis mereka.

Sementara itu, H. Ray mengapresiasi ide dari dr. Udin Malik dan menyatakan siap berkolaborasi membesarkan Nelayan Milenial. Sebagai pemuda yang tumbuh besar di wilayah utara Makassar yang merupakan kawasan pesisir, H. Ray tahu betul persoalan regenerasi nelayan.

“Minat pemuda yang mulai pudar untuk jadi nelayan adalah ancaman, di sisi lain dr. Udin Malik melihatnya sebagai sebuah tantangan, Nelayan Milenial adalah jawabannya, ” terang H. Ray.

H. Ray memaparkan pasokan hasil laut yang masuk ke Makassar mencapai 500 ton hingga 1.000 ton per harinya. Jika tidak ada generasi muda menggelutinya, akan sangat disayangkan.

“Konsumsi ikan, cumi-cumi, udang dan hasil laut lainnya sangat besar. Mau itu untuk rumah tangga atau restoran, hotel, warung makan seafood menyajikan hasil laut kita ini, jadi potensinya sangat besar, ” kata dia.

Makassar, lanjutnya, terkenal dengan aneka kuliner hasil lautnya. Bahan bakunya memiliki kualitas tinggi, ditambah lagi Makassar telah memposisikan diri sebagai Kota Makan Enak.

Belum lagi posisi Makassar yang menjadi hub, sambung H. Ray berperan sebagai pemasok hasil laut bagi daerah lain.

“Jadi Nelayan Milenial ini juga menyangkut persoalan kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu menyangkut banyak aspek, termasuk kepemudaan dan kebudayaan bahari kita, ” pintanya.

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

5 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.