dr. Udin-H Ray Siap Kolaborasi Lahirkan Generasi Nelayan Milenial

Published

3 tahun ago

5 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar– Makassar memiliki pontensi hasil laut yang besar. Hasil laut tersebut juga dapar dikembangkan menjadi aneka kuliner yang menggugah selera. Sayangnya, profesi nelayan kurang diminati pemuda di masa kini. Makassar akan kehilangan potensi tersebut jika pemuda tidak bergelut di sektor perikanan.

Melihat kondisi ini Ketua Forum Komunikasi Kota Makassar (FKKM) dr. Udin Malik dan legislator muda Makassar, H. Ray Suryadi Arsyad mencetuskan program Nelayan Milenial.

“Ide Nelayan Milenial tercetus saat kunjungan bersama H. Ray dan KNPI bertemu dan melihat kondisi di wilayah utara Makassar keberlangsungan kehidupan nelayan,

”Kata dr. Udin Malik, Sabtu (4/3/23).
Melalui Nelayan Milenial, dr. Udin Malik ingin berusaha menggairahkan kembali ketertarikan pemuda di kota Makassar untuk menggeluti profesi nelayan. Mereka akan diedukasi dan dilatih agar menjadi nelayan yang lebih modern.

“Kita akan bantu tingkatkan kapasitas soal perikanan, bagaimana penggunaaan teknologi penangkapan ikan,” jelas dr. Udin Malik.

Tidak hanya itu, Dokter Kita, sapaan dr Malik juga berjanji akan memfasilitasi Nelayan Milenial terkait hilirisasi produk hasil laut. Di antaranya pengolahan hasil laut agar memiliki nilai jual lebih tinggi dari pada saat dijual dalam bentuk bahan baku. Mereka juga akan dibekali dengan kemampuan pemasaran untuk menunjang bisnis mereka.

Sementara itu, H. Ray mengapresiasi ide dari dr. Udin Malik dan menyatakan siap berkolaborasi membesarkan Nelayan Milenial. Sebagai pemuda yang tumbuh besar di wilayah utara Makassar yang merupakan kawasan pesisir, H. Ray tahu betul persoalan regenerasi nelayan.

“Minat pemuda yang mulai pudar untuk jadi nelayan adalah ancaman, di sisi lain dr. Udin Malik melihatnya sebagai sebuah tantangan, Nelayan Milenial adalah jawabannya, ” terang H. Ray.

H. Ray memaparkan pasokan hasil laut yang masuk ke Makassar mencapai 500 ton hingga 1.000 ton per harinya. Jika tidak ada generasi muda menggelutinya, akan sangat disayangkan.

“Konsumsi ikan, cumi-cumi, udang dan hasil laut lainnya sangat besar. Mau itu untuk rumah tangga atau restoran, hotel, warung makan seafood menyajikan hasil laut kita ini, jadi potensinya sangat besar, ” kata dia.

Makassar, lanjutnya, terkenal dengan aneka kuliner hasil lautnya. Bahan bakunya memiliki kualitas tinggi, ditambah lagi Makassar telah memposisikan diri sebagai Kota Makan Enak.

Belum lagi posisi Makassar yang menjadi hub, sambung H. Ray berperan sebagai pemasok hasil laut bagi daerah lain.

“Jadi Nelayan Milenial ini juga menyangkut persoalan kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu menyangkut banyak aspek, termasuk kepemudaan dan kebudayaan bahari kita, ” pintanya.

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

29 menit ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)