dr. Udin-H Ray Siap Kolaborasi Lahirkan Generasi Nelayan Milenial

Published

3 tahun ago

5 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar– Makassar memiliki pontensi hasil laut yang besar. Hasil laut tersebut juga dapar dikembangkan menjadi aneka kuliner yang menggugah selera. Sayangnya, profesi nelayan kurang diminati pemuda di masa kini. Makassar akan kehilangan potensi tersebut jika pemuda tidak bergelut di sektor perikanan.

Melihat kondisi ini Ketua Forum Komunikasi Kota Makassar (FKKM) dr. Udin Malik dan legislator muda Makassar, H. Ray Suryadi Arsyad mencetuskan program Nelayan Milenial.

“Ide Nelayan Milenial tercetus saat kunjungan bersama H. Ray dan KNPI bertemu dan melihat kondisi di wilayah utara Makassar keberlangsungan kehidupan nelayan,

”Kata dr. Udin Malik, Sabtu (4/3/23).
Melalui Nelayan Milenial, dr. Udin Malik ingin berusaha menggairahkan kembali ketertarikan pemuda di kota Makassar untuk menggeluti profesi nelayan. Mereka akan diedukasi dan dilatih agar menjadi nelayan yang lebih modern.

“Kita akan bantu tingkatkan kapasitas soal perikanan, bagaimana penggunaaan teknologi penangkapan ikan,” jelas dr. Udin Malik.

Tidak hanya itu, Dokter Kita, sapaan dr Malik juga berjanji akan memfasilitasi Nelayan Milenial terkait hilirisasi produk hasil laut. Di antaranya pengolahan hasil laut agar memiliki nilai jual lebih tinggi dari pada saat dijual dalam bentuk bahan baku. Mereka juga akan dibekali dengan kemampuan pemasaran untuk menunjang bisnis mereka.

Sementara itu, H. Ray mengapresiasi ide dari dr. Udin Malik dan menyatakan siap berkolaborasi membesarkan Nelayan Milenial. Sebagai pemuda yang tumbuh besar di wilayah utara Makassar yang merupakan kawasan pesisir, H. Ray tahu betul persoalan regenerasi nelayan.

“Minat pemuda yang mulai pudar untuk jadi nelayan adalah ancaman, di sisi lain dr. Udin Malik melihatnya sebagai sebuah tantangan, Nelayan Milenial adalah jawabannya, ” terang H. Ray.

H. Ray memaparkan pasokan hasil laut yang masuk ke Makassar mencapai 500 ton hingga 1.000 ton per harinya. Jika tidak ada generasi muda menggelutinya, akan sangat disayangkan.

“Konsumsi ikan, cumi-cumi, udang dan hasil laut lainnya sangat besar. Mau itu untuk rumah tangga atau restoran, hotel, warung makan seafood menyajikan hasil laut kita ini, jadi potensinya sangat besar, ” kata dia.

Makassar, lanjutnya, terkenal dengan aneka kuliner hasil lautnya. Bahan bakunya memiliki kualitas tinggi, ditambah lagi Makassar telah memposisikan diri sebagai Kota Makan Enak.

Belum lagi posisi Makassar yang menjadi hub, sambung H. Ray berperan sebagai pemasok hasil laut bagi daerah lain.

“Jadi Nelayan Milenial ini juga menyangkut persoalan kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu menyangkut banyak aspek, termasuk kepemudaan dan kebudayaan bahari kita, ” pintanya.

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

7 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.