Connect with us

Abdi Ardiansyah, Mahasiswa Unhas Delegasi Termuda di Australia Awards Short Course

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Abdi Ardiansyah, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2022 Universitas Hasanuddin menjadi peserta termuda pada Australia Awards Short Course yang diadakan oleh Pemerintah Australia bekerja sama Pemerintah Indonesia dengan tema “Youth Participation in Social Justice Issues”.

Di sesi Australia Awards Short Course, Abdi yg masih berusia 19 tahun ini menjadi delegasi termuda dalam program ini yang diikuti 25 peserta dengan berbagai profesi dari organisasi dan lembaga di Indonesia untuk mengembangkan keterampilan dan potensi melalui kursus singkat selama dua hingga tiga minggu, yang terbagi atas Pre Course Workshop (11-13 Oktober 2022), Short Course in Australia (21 November- 2 Desember 2022), dan Post Course Workshop (14-16 Februari 2023).

Abdi yang diwawancarai, Senin (6/3) menceritakan pengalamannya mengikuti program tersebut. Dijelaskan bahwa Australia Awards Short Course ini merupakan program pemerintah Australia yang memberikan wadah bagi seseorang yang bergerak pada bidang organisasi sosial, politik, lingkungan, pemerintahan, hingga pendidikan. Program ini memberikan pembekalan bagi setiap individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk berkontribusi terhadap organisasi atau institusi masing-masing.

“Saya menjadi salah satu dari 25 awardee yang berkesempatan untuk mengikuti Australia Awards Short Course. Kami ditempatkan di Queensland University of Technology (QUT) yang berfokus mempelajari beragam materi, baik itu dalam segi konsep, teori, praktek, pengalaman, serta konteks kebijakan di Australia terkait isu keadilan sosial yang berlangsung selama dua pekan di Brisbane, negara bagian Queensland, dan Melbourne, negara bagian Victoria. Kegiatan ini juga dibiayai langsung oleh Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT),” jelas Abdi.

lebih lanjut, Abdi menuturkan bahwa dirinya termotivasi mengikuti program ini karena ingin mempelajari langsung institusi pendidikan di Australia, dengan hadirnya narasumber dari pihak pemerintah, akademisi, aktivis, hingga CEO di beberapa organisasi sosial Australia.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan akademisi, praktisi, hingga perwakilan pemerintah dari berbagai kementerian. Selain itu, peserta yang lulus pada program ini merupakan lulusan dari universitas ternama seperti Columbia University, The University of Melbourne, The University of Sydney, Queensland University, dan juga University of Hawaii.

Para peserta bisa belajar langsung bersama dosen-dosen yang ada di Queensland University of Technology (QUT) serta beberapa pembicara yang begitu berkompeten. Sebagai output dari kegiatan ini, peserta lainnya dilatih untuk merencanakan hingga mengimplementasikan proyek sosial nantinya.

“Awalnya saya merasa insecure, namun seiring berjalannya waktu akhirnya saya bisa beradaptasi dengan terus berusaha memberikan yang terbaik selama proses belajar berlangsung. Keberagaman peserta tentunya menjadi kesyukuran bagi saya karena keberagaman inilah yang akan memperluas jaringan dan juga pengetahuan saya sebagai mahasiswa.” Kata Abdi.

Keikutsertaan Abdi pada program ini setelah berhasil melewati tahapan seleksi berkas dan seleksi wawancara dengan baik dan lancar dengan membagi waktu terhadap proses perkuliahan dan juga proses seleksi pada program ini.

“Kepengurusan saya sebagai anggota Forum Anak Kabupaten Bulukumba selama SMA juga turut membantu saya dalam proses seleksi ini. Selain itu, tema program short term ini sangat sesuai dengan jurusan saya sebagai mahasiswa hukum. Peserta juga harus mampu berbahas Inggris untuk mengikuti proses pembelajaran selama di Australia. Saya sangat berharap semoga semakin banyak mahasiswa Unhas yang ikut berpartisipasi pada program ini maupun program-program yang ada diluar sana nantinya.” Tambah Abdi.

Melalui tema “Youth Participation in Social Justice Issues”, Abdi menjalankan proyek sosial yang berfokus pada partisipasi pemuda dalam isu keadilan sosial khususnya dalam bidang pendidikan. Menurutnya, kurangnya akses informasi serta tidak adanya kegiatan mentoring di sekolah-sekolah yang ada di desa menjadi dasar pemilihan topik pendidikan. Proyek sosial yang dijalankan tersebut melibatkan alumni dari Australia Awards, Kennedy-Lugar Youth Exchange Program, dan YSEALI Academic Fellowship untuk memberikan pemaparan materi terkait pentingnya paparan internasional hingga kegiatan mentoring kepada siswa-siswi yang ada di desa.

Di akhir wawancara, Abdi menuturkan komitmennya untuk menjadi sivitas akademika yang akan senantiasa mampu menjaga nama baik Kampus Unhas. Dirinya juga berharap melalui capaian dan prestasinya Unhas, dapat membawanya untuk memperluas jaringan dalam berkolaborasi dengan universitas-universitas yang ada di Australia. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTAMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.

Continue Reading

Trending