Connect with us

Fatmawati Rusdi Sebut E-Government dan Smart City Cara Berantas Praktik Korupsi di Makassar

Published

on

Kitasulsel-Jakarta—Penerapan sistem E-Government dan Smart City merupakan salah satu upaya untuk memberantas praktik korupsi di Kota Makassar.

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi saat mengikuti forum diskusi anggota City Leader Community di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Mengangkat tema “Good Governance dan Pembelajaran Upaya Anti Korupsi” diskusi menghadirkan nara sumber Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD.

Dihadapan para City Leader, Fatmawati Rusdi menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance, upaya anti-korupsi, serta penerapan e-government dan smart city di Kota Makassar sebagai contoh nyata dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya anti-korupsi.

Hal ini dikarenakan memiliki kesesuaian dengan misi Pemerintah Kota Makassar yakni Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

Cara kerja E-Government, kata Fatma dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik secara online sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan data.

“Nah, Smart City sendiri ini gabungan teknologi dan data khususnya pada pelayanan publik. Transparansi dikedepankan. Masyarakat juga jadi tahu kerja-kerja kita sehingga bisa memberikan masukan sekaligus mengawasi kami,” ucapnya.

Kota Makassar sendiri telah mengadopsi E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan penyampaian layanan publik dan mengurangi praktik korupsi di dalam pemerintahan.

Beberapa contoh inisiatif E-Government yang diterapkan di Kota Makassar, yakni sistem pengaduan masyarakat online lewat SP4N Lapor, Sipabaji (belanja barang jasa pemerintah secara online) dan sistem informasi keuangan online.

“Jadi informasi keuangan kami bisa dipantau warga untuk memantau pengeluaran keuangan pemerintah secara transparan dan akhirnya warga bisa melaporkan tindakan korupsi atau penyelewengan anggaran,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Fatmawati menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terus membaik begitupula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 mengalami peningkatan 0,46 persen menjadi 83,12 persen.

“Kepemimpinan saya bersama Pak Wali Kota Makassar tahun 2021 awal kami menyusun banyak strategi. Hasil kerja kami bisa dilihat dari IPM yang meningkat di angka 83,12 persen pada tahun 2022. Di atas rata-rata nasional,” paparnya.

Angka tersebut mendapat apresiasi luar biasa dari para peserta afternoon coffee termasuk dari Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI), Bima Arya.

Sejalan dengan misi Pemkot Makassar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD menekankan pemimpin kota agar mengedepankan transparansi.

Hal itu bertujuan agar para pemimpin kota jauh dari indikasi korupsi dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.

“Kerja melayani masyarakat dan buat pemerintahan yang bersih serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat,” imbaunya.

Sebagai penutup diskusi, Mahfud membagikan tips upaya untuk menangani korupsi di Indonesia.

Pertama, sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, Ke dua pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Ke tiga digitalisasi pemerintahan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Bupati Sidrap Terima Audiensi BSI, Bahas Penguatan UMKM dan Layanan Keuangan Syariah

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menerima audiensi jajaran Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gantangan Nene Mallomo Sidrap, sebelah timur Stadion Ganggawa, Selasa (23/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Turut mendampingi Bupati Sidrap, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sidrap, Sunandar Priyoatmojo, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Adly Lukman, Kepala Dinas Perhubungan, Andi Bahari Parawansa, serta Kepala Bagian Kerja Sama, Andi Besse.

Sementara itu, jajaran Bank Syariah Indonesia yang hadir terdiri atas Branch Manager Herman, Funding Transactional Relationship Manager Jusmar, Consumer Business Relationship Manager Dedi Risaldi, dan Micro Relationship Manager Team Leader Darmayanto.

Dalam pertemuan tersebut, pihak BSI memperkenalkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang dapat mendukung program pembangunan daerah. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas sejumlah peluang kerja sama yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sidrap.

Bupati Syaharuddin Alrif menyambut positif kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Audiensi ini menjadi momentum yang baik untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sidrap. Pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang mampu mendukung pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Menurutnya, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus terus menjadi perhatian bersama karena memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, dukungan lembaga perbankan, khususnya melalui skema pembiayaan yang mudah diakses, sangat dibutuhkan untuk memperluas peluang usaha masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah agenda kerja sama yang dibahas antara lain dukungan pembiayaan berbasis syariah bagi pelaku UMKM, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pemanfaatan layanan perbankan digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih efektif dan modern.

Branch Manager BSI, Herman, menyampaikan komitmen Bank Syariah Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui layanan perbankan syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, BSI siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

“BSI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan perbankan syariah yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mendukung program pembangunan daerah melalui berbagai bentuk kolaborasi yang produktif,” ungkap Herman.

Audiensi ditutup dengan diskusi dan pertukaran gagasan terkait berbagai potensi kerja sama yang dapat dikembangkan ke depan. Kedua pihak berharap sinergi yang terjalin dapat memperluas akses layanan keuangan syariah, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sidrap.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal yang positif dalam membangun kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Bank Syariah Indonesia demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah.

Continue Reading

Trending