Connect with us

Fatmawati Rusdi Sebut E-Government dan Smart City Cara Berantas Praktik Korupsi di Makassar

Published

on

Kitasulsel-Jakarta—Penerapan sistem E-Government dan Smart City merupakan salah satu upaya untuk memberantas praktik korupsi di Kota Makassar.

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi saat mengikuti forum diskusi anggota City Leader Community di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Mengangkat tema “Good Governance dan Pembelajaran Upaya Anti Korupsi” diskusi menghadirkan nara sumber Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD.

Dihadapan para City Leader, Fatmawati Rusdi menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance, upaya anti-korupsi, serta penerapan e-government dan smart city di Kota Makassar sebagai contoh nyata dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya anti-korupsi.

Hal ini dikarenakan memiliki kesesuaian dengan misi Pemerintah Kota Makassar yakni Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

Cara kerja E-Government, kata Fatma dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik secara online sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan data.

“Nah, Smart City sendiri ini gabungan teknologi dan data khususnya pada pelayanan publik. Transparansi dikedepankan. Masyarakat juga jadi tahu kerja-kerja kita sehingga bisa memberikan masukan sekaligus mengawasi kami,” ucapnya.

Kota Makassar sendiri telah mengadopsi E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan penyampaian layanan publik dan mengurangi praktik korupsi di dalam pemerintahan.

Beberapa contoh inisiatif E-Government yang diterapkan di Kota Makassar, yakni sistem pengaduan masyarakat online lewat SP4N Lapor, Sipabaji (belanja barang jasa pemerintah secara online) dan sistem informasi keuangan online.

“Jadi informasi keuangan kami bisa dipantau warga untuk memantau pengeluaran keuangan pemerintah secara transparan dan akhirnya warga bisa melaporkan tindakan korupsi atau penyelewengan anggaran,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Fatmawati menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terus membaik begitupula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 mengalami peningkatan 0,46 persen menjadi 83,12 persen.

“Kepemimpinan saya bersama Pak Wali Kota Makassar tahun 2021 awal kami menyusun banyak strategi. Hasil kerja kami bisa dilihat dari IPM yang meningkat di angka 83,12 persen pada tahun 2022. Di atas rata-rata nasional,” paparnya.

Angka tersebut mendapat apresiasi luar biasa dari para peserta afternoon coffee termasuk dari Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI), Bima Arya.

Sejalan dengan misi Pemkot Makassar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD menekankan pemimpin kota agar mengedepankan transparansi.

Hal itu bertujuan agar para pemimpin kota jauh dari indikasi korupsi dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.

“Kerja melayani masyarakat dan buat pemerintahan yang bersih serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat,” imbaunya.

Sebagai penutup diskusi, Mahfud membagikan tips upaya untuk menangani korupsi di Indonesia.

Pertama, sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, Ke dua pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Ke tiga digitalisasi pemerintahan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

ASN Kemenag Level Up 2026, Menag Tekankan Integritas, Kepedulian, dan Budaya Melayani Masyarakat

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR– Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas diri dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan ASN Kemenag Level Up di Makassar yang diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, para kepala bidang, serta pejabat dan ASN Kemenag se-Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Agama didampingi Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Internasional, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H. Turut hadir Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran, para Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota se-Sulsel, serta Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Dalam arahannya, Menteri Agama menekankan bahwa menjadi ASN Kementerian Agama bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi figur yang mampu memberi teladan di tengah masyarakat.

“ASN Kementerian Agama harus menjadi pribadi yang membawa dampak positif. Kehadiran kita harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pelayanan maupun keteladanan dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.

Ia juga mengingatkan para pimpinan di lingkungan Kementerian Agama agar memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan para stafnya. Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga perlu membantu bawahannya merencanakan masa depan dengan baik, termasuk memiliki rumah melalui perencanaan keuangan yang matang.

“Bila direncanakan dengan baik, insya Allah semua bisa diwujudkan. Pemimpin harus hadir memberikan semangat dan solusi bagi stafnya agar memiliki kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Menteri Agama bahkan menyampaikan gagasan mengenai pentingnya membangun kebersamaan hingga akhir hayat. Ia menggagas adanya kawasan pemakaman bersama bagi keluarga besar Kementerian Agama sebagai simbol kuatnya persaudaraan.

“Kalau suatu saat kita berziarah, cukup datang ke satu kawasan, di sana kita bisa mendoakan banyak sahabat dan keluarga besar Kementerian Agama. Ini bukan sekadar soal tempat, tetapi tentang menjaga ikatan persaudaraan hingga akhir kehidupan,” tuturnya.

Menteri Agama juga mengingatkan bahwa setiap pejabat Kementerian Agama secara otomatis merupakan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, citra dan integritas harus selalu dijaga.

“Ketika pejabat Kementerian Agama tidak lagi dihormati masyarakat, maka citra Kementerian Agama juga ikut menurun. Karena itu, sikap, perilaku, dan pelayanan harus menjadi contoh yang baik,” tegasnya.

Ia mendorong agar kantor-kantor Kementerian Agama menjadi pusat pembinaan spiritual. Sedikitnya dua kali dalam sepekan, menurutnya, perlu disediakan ruang untuk melaksanakan salat berjamaah bagi pegawai Muslim, sementara pegawai dari agama lain juga diberikan ruang untuk menjalankan pembinaan rohani sesuai keyakinannya.

“Tempat kerja jangan hanya menjadi ruang menyelesaikan administrasi, tetapi juga menjadi tempat membangun karakter dan spiritualitas pegawai,” katanya.

Dalam arahannya, Menteri Agama turut mengajak para pegawai untuk melibatkan keluarga dalam kehidupan pekerjaan. Sesekali anak-anak diajak mengunjungi kantor agar memahami bagaimana orang tua mereka mengabdi kepada negara.

“Biarkan anak-anak melihat bagaimana ayah atau ibunya bekerja melayani masyarakat. Bahkan mereka juga perlu mengetahui perjuangan para sopir maupun petugas lainnya yang terkadang harus bekerja hingga terlambat makan demi menyelesaikan tugas pelayanan,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong setiap satuan kerja mengadakan kegiatan kebersamaan atau retret sederhana bersama keluarga besar kantor minimal sekali dalam setahun. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak harus mewah atau menghabiskan anggaran besar, melainkan lebih mengutamakan substansi dalam membangun kekompakan dan rasa kekeluargaan.

“Kalau direncanakan jauh-jauh hari, insya Allah bisa terlaksana dengan baik tanpa membebani anggaran. Yang terpenting adalah memperkuat ikatan kekeluargaan di lingkungan kerja,” katanya.

Dalam aspek pengabdian sosial, Menteri Agama mengajak seluruh pejabat dan ASN untuk lebih sering turun langsung membantu masyarakat, termasuk mengunjungi panti asuhan serta berbagai kegiatan sosial lainnya.

“Kementerian Agama harus benar-benar hadir dan berdampak bagi masyarakat. Jangan hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan,” pesannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun solidaritas antarsesama pegawai tanpa membedakan jabatan. Menurutnya, seorang pejabat tidak hanya menghadiri undangan dari kalangan pimpinan, tetapi juga perlu hadir dalam berbagai momen penting pegawai lainnya, termasuk kegiatan yang diadakan petugas kebersihan maupun tenaga pendukung.

“Jangan hanya datang pada acara pejabat. Hadirilah juga acara cleaning service, sopir, dan seluruh teman sejawat. Di situlah tumbuh rasa persaudaraan dan saling menghargai,” ungkapnya.

Kegiatan ASN Kemenag Level Up di Makassar menjadi momentum penguatan budaya kerja Kementerian Agama yang profesional, humanis, serta berorientasi pada pelayanan publik. Melalui arahan tersebut, Menteri Agama berharap seluruh ASN Kementerian Agama mampu menjadi teladan, memperkuat solidaritas internal, menjaga integritas, dan menghadirkan pelayanan yang semakin berdampak bagi masyarakat Indonesia.

Continue Reading

Trending