Gubernur BI dan Komisi XI DPR RI Puji Penanganan Inflasi di Sulsel

Published

3 tahun ago

7 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar— Pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan mendapat apresiasi dari Bank Indonesia dan DPR RI. Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Sulsel di Februari 2023 tercatat sebesar 5,65 persen secara year on year (yoy). Angka ini menurun dari bulan sebelumnya sebesar 5,83 persen.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat memberikan sambutan di acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf, Ahad, 5 Maret 2023 menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman atas pengendalian inflasi di Sulsel.

“Selamat kepada Pak Gubernur dan rekan-rekan mitra strategis dari Sulsel, Sulawesi Selatan ini termasuk yang terbaik dalam pengendalian inflasi, pertumbuhannya juga tinggi, dibandingkan September 2022. Inflasi itu menurun,” kata Perry.

Dirinya memuji kekompakan seluruh stakeholder di Sulsel terutama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang sukses mengawal pertumbuhan ekonomi daerah dengan menekan laju inflasi di angka yang aman.

“Itu betul-betul bersama menyejahterakan rakyat, luar biasa kerukunannya,” lanjutnya.

Perry menekankan penguatan sinergi TPIP/TPID dan GNPIP 2023 yang telah berhasil mengendalikan tekanan inflasi pangan pada 2022, diharapkan menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional yang akan mendorong terjaganya daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Tak hanya Gubernur BI, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Amir Uskara juga memberikan pujiannya kepada Andi Sudirman dalam upayanya melakukan pengendalian Inflasi di Sulsel yang sangat baik.

Oleh karena itu, Amir Uskara mengajak seluruh komponen TPID untuk bekerjasama mendorong implementasi GNPIP melalui 7 program unggulan.

“Gubernur Sulsel mampu melakukan pengendalian inflasi dengan berfokus pada transformasi,” tambah Amir Uskara.

Dengan peran strategis Sulsel sebagai salah satu lumbung padi nasional yang berkontribusi sebesar 25 persen dari pasokan nasional, tentunya harus memotivasi daerah lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan strategis daerah masing-masing.

Menurutnya, ke depan daerah-daerah sentra produksi perlu bersinergi dan memperluas kerjasama antardaerah (KAD) agar berkontribusi dalam penciptaan stabilitas harga secara regional maupun nasional.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman menambahkan salah satu program Pemprov Sulsel yakni Mandiri Benih dengan memberikan benih gratis untuk 100 ribu hektar lahan sawah. Benih padinya yang ditangkar sendiri sehingga lebih tahan lama dan berkualitas.

Menurutnya, benih merupakan hal paling mendasar bagi petani. Jika benih yang diberikan itu berkualitas maka hasilnya juga tentu akan bagus dan tahan lama.

Sementara itu, program unggulan GNPIP yang diimplementasikan di Sulsel di antaranya berupa perluasan KAD, kerja sama antara platform digital farming dengan gapoktan, optimalisasi jalur distribusi “Sipeppa” yang diperluas melalui kerja sama antara Bulog dengan Toko Ritel Modern Nasional, serta dukungan pembiayaan KUR Saprotan dan bantuan pemberian 100.000 bibit cabai Katokkon.

Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman menyerahkan bantuan PSBI (Bibit, Sarana Produksi dan Pascapanen) untuk Kelompok Tani Lempolapeco dari Kabupaten Wajo dan Kelompok Budidaya Perikanan Minasa Upa dari Kabupaten Pangkep.

Untuk mendukung akselerasi produktivitas hasil pertanian dan budidaya perikanan, baik dalam bentuk pembinaan dan pendampingan serta program dedikasi untuk negeri.

Kegiatan Kick Off GNPIP 2023 dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara; Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman; Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Iman Santoso dan jajaran Forkopimda Sulsel lainnya; serta diikuti secara daring oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. (*)

NEWS

Pemprov Sulsel Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Respons Sorotan Kasus di Kampus

Published

14 jam ago

24 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak menyusul kembali mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual di sejumlah lingkungan perguruan tinggi yang menjadi sorotan publik sepanjang April 2026.

Perkembangan tersebut dinilai menjadi pengingat penting bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual serta penguatan sistem perlindungan di ruang pendidikan masih perlu terus ditingkatkan.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual berbasis digital yang memicu respons luas, termasuk penanganan internal oleh pihak kampus. Di tengah sorotan tersebut, isu sensitivitas gender dan penghormatan terhadap martabat perempuan kembali mengemuka.

Selain itu, publik juga dihebohkan oleh penampilan orkes di lingkungan kampus lain yang viral di media sosial. Lirik lagu yang dibawakan dinilai melecehkan martabat perempuan, sehingga menambah daftar persoalan serupa di lingkungan pendidikan tinggi.

Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk dan KB) Provinsi Sulsel, Nursidah, menegaskan bahwa pelecehan maupun kekerasan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berakar dari perilaku yang kerap dianggap sepele.

“Pelecehan maupun kekerasan seksual berakar dari kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele atau candaan, seperti perilaku yang merendahkan gender tertentu, memandang orang lain sebagai objek seksual, hingga komentar tidak senonoh terhadap tubuh seseorang maupun praktik menyalahkan korban,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi langkah krusial dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sekaligus mendorong keberanian korban untuk melapor.

Menurutnya, pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, komunitas, hingga pemerintah melalui edukasi berkelanjutan dan sistem perlindungan yang responsif.

Lebih lanjut, Nursidah menyampaikan bahwa komitmen Pemprov Sulsel sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesetaraan gender.

Ia juga menegaskan arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman agar setiap laporan atau indikasi kasus yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media dan media sosial, segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Melalui layanan tersebut, korban dapat memperoleh perlindungan, pendampingan, serta penanganan yang komprehensif. Layanan pengaduan dapat diakses melalui hotline 0821-8905-9050, serta kanal media sosial resmi UPT PPA Sulawesi Selatan.

Selain itu, masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor layanan UPT PPA yang berlokasi di Jalan Hertasning VI Nomor 1, Makassar.

Penguatan ruang aman, kemudahan akses pengaduan, serta layanan yang berpihak kepada korban menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan.