Pemprov – DPRD Sulsel Sepakati Dua Perda Baru

Published

3 tahun ago

7 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama DPRD Provinsi Sulsel, menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dua Perda tersebut masing-masing, Perda pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan, dan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan, Andi Janwar Jauri, mengatakan, pembahasan Ranperda ini melibatkan OPD lingkup Pemprov Sulsel, para tokoh dan akademisi, dan seluruh masyarakat terkait.

“Ini hadir sebagai payung hukum untuk melindungi hutan mangrove di Sulawesi Selatan,” kata Andi Janwar Jauri dalam sambutannya sebagai Wakil Ketua Pansus Perda pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulsel, Senin, 6 Maret 2023.

Baik secara pribadi maupun mewakili seluruh jajaran Pansus, ia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut terlibat dalam penyusunan maupun perancangan Perda tersebut.

“Izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim, yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Ranperda ini,” ujar legislator DPRD Provinsi Sulsel itu.

Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Fauzi Andi Wawo, mengaku, seluruh jajaran Pansus telah melakukan serangkaian kegiatan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang seluruh LSM, dan seluruh pihak untuk mendapatkan masukan soal Perda tersebut.

“Ini adalah ranperda inisiatif dari DPRD Provinsi Sulsel sendiri, dimana dalam Ranperda memuat 57 pasal 32 bab. Ranperda ini menjadi Ranperda pertama yang terhubung dengan Undang-undang Cipta Kerja,” tutur politisi PKB Sulsel itu.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Aslam Patonangi, saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, agenda rapat paripurna DPRD pada hari ini, merupakan suatu kesyukuran bagi kita semua karena pembahasan kedua Ranperda tersebut telah memasuki tahap akhir.

Oleh karena itu, ia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Pansus Pembahas Ranperda, Bapemperda, Perangkat Daerah terkait dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam seluruh tahapan yang telah dilalui, khususnya dalam tahap pembahasan di DPRD.

Ia mengatakan, materi muatan Ranperda ini, dalam prosesnya tentu telah melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, serta telah mengakomodasi berbagai saran dan pandangan.

“Kami berharap semoga apa yang kita setujui bersama, disamping sebagai bentuk komitmen juga dapat terimplementasi efektif dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini,” ungkap Andi Aslam dalam membacakan sambutan Gubernur Sulsel.

Menurutnya, kedua Ranperda inisiatif DPRD yang mendapat persetujuan bersama ini tentunya dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dimana terkait ekosistem mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki berbagai fungsi dan manfaat bagi masyarakat. Khususnya di wilayah pesisir yang harus dikelola secara bijak dengan memperhatikan kaedah-kaedah kelestarian lingkungan.

“Kehadiran Perda ini nanti akan menjadi payung hukum dalam upaya pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove secara berkelanjutan,” katanya.

Begitu pula dengan Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, akan menjadi pedoman kita bersama dalam memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman bahan perpustakaan. Akan tetapi menjadi wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, dan wahana pelestarian dan pewarisan budaya serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan dirampungkannya pembahasan serta telah adanya persetujuan bersama terhadap kedua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, maka selanjutnya konsentrasi kita akan tertuju pada proses pelaksanaannya kedepan.

“Saya meminta kepada segenap jajaran Pemerintah Daerah terutama Perangkat Daerah yang menjadi leading sektor dan unit kerja terkait, agar segera menyiapkan dan menindaklanjuti hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan kedua Perda ini, agar nantinya dapat terlaksana secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna,” tutupnya. (*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

JNK Research and Consulting Rilis Survei: 87,7 Persen Warga Puas Kinerja SAR–Kanaah

Published

7 jam ago

20 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—JAKARTA— Satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M dan Nur Kanaah, menunjukkan tren positif. Hasil survei terbaru mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 87,7 persen terhadap kinerja pasangan SAR–Kanaah sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Riset tersebut dirilis oleh JNK Research and Consalting dalam forum pemaparan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang digelar di Hotel The Sultan Jakarta, Kamis (19/2/2026). Paparan ini turut menghadirkan capaian kinerja sejumlah pemerintah daerah lainnya di Indonesia sebagai bahan perbandingan.

Direktur JNK Research and Consulting, Dr. Ananda Purba, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan pasangan SAR–Kanaah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Satu tahun kepemimpinan Bapak H. Syaharuddin Alrif dan Ibu Nur Kanaah, hasilnya 87,7 persen warga puas atas kinerja pasangan SAR–Kanaah,” ujar Ananda dalam forum tersebut.

Capaian Kinerja Pemda Sidrap

Tingginya tingkat kepuasan publik tersebut dinilai sejalan dengan sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam berbagai sektor strategis selama satu tahun terakhir, antara lain:

1. Sektor Infrastruktur dan Layanan Dasar

Pemkab Sidrap merealisasikan peningkatan dan rehabilitasi sejumlah ruas jalan kabupaten serta perbaikan infrastruktur irigasi pertanian. Program penataan kawasan permukiman dan peningkatan akses air bersih juga menjadi prioritas dalam APBD 2025.

2. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, Sidrap mencatat peningkatan produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi. Dukungan terhadap petani dilakukan melalui optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, serta penguatan penyuluhan pertanian.

3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pemerintah daerah melakukan percepatan digitalisasi layanan administrasi serta penataan sistem pelayanan terpadu untuk memangkas waktu dan prosedur pengurusan dokumen masyarakat. Upaya ini dinilai meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4. Pendidikan dan Kesehatan

Pemkab Sidrap mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah serta memperluas akses layanan kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit daerah. Program penguatan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu turut menjadi perhatian dalam satu tahun terakhir.

5. Stabilitas Ekonomi dan Sosial

Melalui pengendalian inflasi daerah dan pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis desa turut menopang daya beli warga.

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan

Tingkat kepuasan sebesar 87,7 persen menempatkan kepemimpinan SAR–Kanaah dalam kategori sangat baik menurut standar survei opini publik. Meski demikian, sejumlah catatan perbaikan tetap menjadi perhatian, terutama dalam pemerataan pembangunan antarwilayah dan peningkatan lapangan kerja.

Bupati Syaharuddin Alrif sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menjadikan tahun kedua kepemimpinannya sebagai fase percepatan program prioritas dan konsolidasi pembangunan berkelanjutan.

Dengan hasil survei ini, pasangan SAR–Kanaah dinilai berhasil membangun kepercayaan publik pada tahun pertama pemerintahan. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kinerja serta memastikan seluruh program strategis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sidrap secara merata.

JNK Research and Consulting diketahui merupakan bagian dari Charta Politika Indonesia lembaga konsultan politik dan riset yang telah berpengalaman melakukan survei opini publik di berbagai daerah di Indonesia.