Connect with us

Wujudkan Keamanan Siber, Diskominfo Makassar Perpanjang PKS Tanda Tangan Elektronik

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar ikut menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Gammara, Selasa (7/03/20223).

Perpanjangan penandatanganan perjanjian kerja sama ini menyangkut tentang pemanfaatan tanda tangan elektronik atau TTE dan literasi keamanan informasi.

Kepala Bidang Persandian Diskominfo Makassar, Abram mengungkapkan, penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan budaya keamanan siber.

Sejauh ini, sudah ada tiga organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Makassar yang memanfaatkan tanda tangan elektronik. Selanjutnya, bakal diupayakan untuk menyasar seluruh OPD hingga ke jajaran kecamatan dan kelurahan.

“Saat ini TTE sudah dipakai di tiga OPD, yakni Dinas Kearsipan, Dinas Perumahan, dan Diskominfo sendiri. Ke depan, semua OPD termasuk Camat dan Lurah akan disasar,” sebutnya.

Abram membeberkan, pemanfaatan TTE sangat membantu dalam pengurusan dokumen-dokumen pemerintahan sebab lebih efisien waktu. Selain itu, TTE juga sangat sulit untuk dipalsukan.

“Jadi persuratan itu akan semakin lancar karena tidak perlu ketemu orang yang bersangkutan untuk tanda tangan manual. TTE juga sangat susah dipalsukan, dan bisa ketahuan kapan waktu tanda tangannya. Itu terekam semua,” jelas dia.

Di tingkat kecamatan dan kelurahan pun, penerapan TTE nantinya diharapkan bisa memudahkan pengurusan dokumen milik masyarakat. Sehingga, masyarakat tak perlu menunggu terlalu lama jika membutuhkan tanda tangan dari pejabat kecamatan ataupun kelurahan.

“Camat dan lurah itu kan banyak mengeluarkan tanda tangan, jadi meski mereka tidak ada di tempat, mereka bisa tetap tanda tangan berkas selama memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Selain Diskominfo Makassar, penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama ini juga diikuti oleh 23 Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota lainnya se-Sulsel.

Plt Deputi III BSSN, Hasto Prastowo dalam sambutannya menyampaikan, tanda tangan elektronik yang telah diterapkan di masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, merupakan langkah awal atau milestone dalam upaya mewujudkan budaya keamanan siber.

“Keamanan siber dalam sistem elektronik merupakan proses, sehingga BSSN mendorong agar pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keamanan sistem elektroniknya,” pungkas Hasto.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Tampil Ikonik “Makkanyareng” di Pesta Pernikahan, Bupati SAR Tegaskan: Pemimpin Milik Semua

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP — Sosok Syaharuddin Alrif kembali mencuri perhatian publik saat tampil ikonik dalam balutan tradisi lokal “Makkanyareng” di sebuah pesta pernikahan di Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Minggu (5/4/2026).

Di tengah derasnya arus modernisasi, orang nomor satu di Bumi Nene Mallomo itu memilih menanggalkan atribut formal pejabat dan tampil menyatu dengan tradisi. Ia menunggang kuda menuju lokasi acara, menyusuri jalanan desa yang dipadati warga dengan penuh antusias.

Momen tersebut bukan sekadar penampilan simbolik. Dalam tradisi Bugis, “Makkanyareng”—yang identik dengan kuda—merepresentasikan ketangkasan, kehormatan, serta keberanian. Kehadiran bupati di atas pelana menjadi pesan kuat bahwa pemimpin tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga secara kultural dan emosional di tengah masyarakat.

“Ini bukan sekadar seremoni. Ini tentang menjaga identitas dan memperlihatkan bahwa pemimpin adalah bagian dari masyarakatnya,” ujar salah satu tokoh adat yang turut menyaksikan prosesi tersebut.

Dalam suasana pesta pernikahan anak dari Wa Pacinongi dan cucu Wa Gilingeng itu, Syaharuddin Alrif tampak mengenakan busana khas dengan penuh kharisma. Ia menyapa warga, menebar senyum, dan berbaur tanpa sekat, memperlihatkan kedekatan yang jarang ditemui dalam konteks formal pemerintahan.

Menjaga Marwah di Atas Pelana

Kehadiran bupati di atas kuda juga dimaknai sebagai bentuk menjaga marwah kepemimpinan. Dalam filosofi Bugis, seorang pemimpin sejati tidak boleh tercerabut dari akar budaya yang membesarkannya.

Langkah tersebut menjadi refleksi bahwa kemajuan daerah tidak harus mengorbankan nilai-nilai tradisi. Justru, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal, identitas daerah dapat diperkuat di tengah globalisasi.

Pesan untuk Generasi Muda

Lebih dari sekadar atraksi budaya, penampilan ini membawa pesan penting bagi generasi muda di Sidrap. Di tengah penetrasi budaya luar yang begitu cepat melalui teknologi digital, figur pemimpin yang tampil membumi dan menjunjung tinggi tradisi menjadi contoh nyata tentang pentingnya menjaga jati diri.

Warga yang memadati lokasi tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Banyak yang mengabadikan kehadiran bupati sebagai simbol kebanggaan daerah—sebuah narasi bahwa Sidrap bukan hanya bergerak maju, tetapi juga tetap berakar kuat pada nilai-nilai leluhur.

Simbol Pemimpin untuk Semua

Acara yang dihadiri berbagai tokoh masyarakat dan adat itu menjadi ruang silaturahmi yang hangat. Kehadiran Syaharuddin Alrif dengan gaya “Makkanyareng” seolah menegaskan satu pesan penting: pemimpin bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat.

Di atas pelana kuda, ia tidak hanya tampil sebagai kepala daerah, tetapi sebagai representasi identitas kolektif masyarakat Sidrap—menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu langkah yang penuh makna.

Hingga acara berakhir, suasana tetap semarak. Momen ini menjadi pengingat bahwa di tengah modernitas, nilai-nilai budaya tetap memiliki tempat istimewa dalam kepemimpinan—dan justru menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah.

Continue Reading

Trending