Peringati Hari Perempuan Internasional, Kepala Dinas DPPPA kota Makasar menjadi sumber pembicara
Kitasulsel, Makassar –– Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Hari Perempuan Internasional tahun 2023 Kepala Dinas DPPPA kota Makasar menjadi salah sumber pembicara yang diselenggarakan oleh Tribun Timur dengan tema Embrace Equity yang mengandung makna Merangkul Kesetaraan.
Kepala DPPPA Kota Makassar, Achi Soleman, S.STP, M.Si mengungkapkan kesadaran dan kepedulian terhadap kiprah perempuan saat ini semakin tinggi. Hari perempuan internasional diperingati untuk menyoroti hak-hak perempuan. Bertujuan untuk merayakan pencapaian social, ekonomi, politik dan budaya kaum perempuan.
“Peringatan hari perempuan internasional juga sebagai momentum dalam merayakan seberapa jauh perempuan memiliki peranan yang besar dalam masyarakat dan peranan yang esensial dalam kemajuan global khususnya dalam bidang sains dan teknologi” jelasnya
Lanjut ia juga mengungkapkan Selain itu, dalam eksekutif (pemerintahan) kaum perempuan di Indonesia, tidak terkecuali di Sulsel khususnya Makassar mendapatkan posisi cukup strategis dan terhormat.
“Kesemua itu sudah menunjukkan emansipasi perempuan atau kesetaraan gender sudah mendapatkan tempat, baik dalam tataran politik/legislatif maupun pemerintahan (eksekutif) dalam hal ini termasuk Yudikatif,” ujarnya.
“Selamat Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2022. Semoga kaum perempuan selalu survive tanpa mengenyampingkan kudratnya,” urainya.
Dalam kesempatan ini pula , Ibu Kepala DPPPA memaparkan angka Indeks Pemberdayaan Gender yang melebihi rata-rata Sulawesi Selatan dan 2 tahun terakhir ada anugerah APE makassar yang telah naik level dari madya ke utama. Kota Makassar berupaya hadir menjadi kota yang nyaman bagi semua. Melalui program lorong wisata dan Kota Makassar Kota Makan Enak, Dengan dua program ini, Pengarusutamaan Gender nya dapat diukur melalui Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). Lorong Wisata juga dapat menekan laju inflasi.
Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kecil maupun toko kelontong di desa, meskipun nantinya berperan sebagai penyalur berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Yandri, pemerintah tengah menyusun aturan teknis operasional Kopdes Merah Putih agar implementasinya dapat berjalan tanpa mengganggu pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting perekonomian desa.
“Kopdes Merah Putih insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung kelontong yang ada di desa. Nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat,” ujar Yandri.
Ia menjelaskan, penyusunan regulasi teknis tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Tadi diminta Pak Menko Pangan satu bulan kami dikasih waktu. Insya Allah Agustus sudah selesai,” katanya.
Selain melindungi usaha warung kecil, Yandri juga memastikan Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut justru akan saling melengkapi dalam mengembangkan perekonomian desa.
Sebagai contoh, apabila BUMDes mengelola desa wisata, maka Kopdes dapat berperan menyediakan berbagai kebutuhan pendukung bagi aktivitas usaha tersebut.
“Jadi ini kerja sama saja, kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Tidak akan saling mengadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru saling menguatkan,” tegasnya.
Yandri menambahkan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk mendukung berbagai unit usaha yang telah berjalan di desa sehingga tercipta sinergi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi salah satu saluran distribusi berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.
Komoditas tersebut meliputi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, bantuan pangan, hingga beras. Selain itu, Kopdes juga akan berfungsi sebagai off-taker hasil pertanian petani sekaligus menjadi pelaksana operasi pasar di tingkat desa.
Menurut Zulkifli Hasan, Kopdes Merah Putih bukanlah supermarket, melainkan infrastruktur ekonomi yang dibangun pemerintah di desa untuk memperkuat distribusi barang dan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan merata.
Dengan konsep tersebut, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih mampu memperkuat ekonomi desa tanpa menggeser pelaku usaha yang telah ada, sekaligus menciptakan kolaborasi yang sehat antara koperasi, BUMDes, dan usaha mikro di tingkat desa.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login