Diskop dan UKM Kota Makassar Gelar 3 Event Pameran Bangkitkan UMKM

Published

3 tahun ago

9 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam waktu dekatnya akan menggelar tiga event pameran bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar.

Hal ini diungkapkan Kepala Diskop dan UKM Kota Makassar, Muhammad Rheza saat memaparkan Program Event Pameran UMKM di hadapan panitia penyelenggara dan awak media, Rabu (08/03).

Menurutnya, event pameran yang akan dilaksanakan yaitu Financing Expo, Festival UMKM Lorong dan Gebyar Ramadhan. Semua event ini akan dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2023.

“Ini akan menjadi peluang bagi pelaku UMKM dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat secara luas,” paparnya.

Gelaran pameran UMKM bersumber dari APBD. Diskop dan UKM menyiapkan tenant/both secara gratis kepada pelaku UMKM.

“Ini upaya Pemkot Makassar bangkitkan kembali UMKM. Ini juga sejalan dalam mendukung program Pemkot yakni “Makassar Kota Makan Enak”, katanya.

Dia berharap UMKM di Kota Makassar bisa naik kelas, berbagai program mulai pelatihan, pemasaran hingga pengemasan produk juga diberikan sehingga harus ada hasil yang menggembirakan

Sementara itu, Kabid Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Diskop dan UKM Kota Makassar, Ade Ismar Gobel mengungkapkan gelaran event pameran ini diharapkan mampu bangkitkan perekonomian pelaku UMKM.

“Para pelaku UMKM akan memasarkan produknya mulai dari ragam kuliner, fashion hingga hasil kerajinan tangan. Selain itu, akan ada juga pameran dari perbankan dan nonperbankan kemudian diselingi dengan talkshow, lomba, games dan sharing session bagi pelaku UMKM,” ucapnya.

Perlu diketahui, gelaran event pameran dimulai pada Financing Expo (11-12 Maret) dan Festival UMKM Lorong (17-19 Maret) bertempat di Phinisi Point Mall Makassar, kemudian Gebyar Ramadhan (30 Maret-18 April) bertempat di Anjungan Pantai Losari.

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

9 jam ago

23 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.