Makassar Kota Pertama Serahkan LKPD Unaudited ke BPK RI Provinsi Sulsel

Published

3 tahun ago

10 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Makassar kota pertama di wilayah Sulawesi Selatan yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022, dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulsel, Amin Adab Bangun, di kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jumat (10/03/2023).

Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi didampingi oleh Sekda Kota Makassar, Muh. Ansar, dan Asisten Administrasi Umum, Muhammad Mario Said, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rusmayani Majid, Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, Muh. Dakhlan, dan Kepala Inspektorat, Asma Zulistia Ekayanti.

Hal ini mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan BPK RI Prov Sulsel, Amin Adab Bangun, atas pelaksanaan tanggung jawab Pemkot Makassar, dan menjadi kota pertama yang menyerahkan LKPD.

“Patut diapresiasi, karena Makassar menjadi kota Pertama yang menyerahkan LKPD, dan selanjutnya akan mulai dilakukan pemeriksaan secara terperinci. Tahapan itu dimulai secara efektif pada Senin, 13 Maret mendatang,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa aspek yang akan menjadi perhatian. Diantaranya adalah opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dengan melihat 4 kriteria.

Adapun kriteria pemeriksaan yakni kesesuaian penyajian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kelemahan sistem pengendalian intern. Ketiga kepatuhan terhadap peraturan dan (keempat) kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyampaikan optimisme Makassar siap kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, untuk menyerahkan LKPD, dan Insya Allah Makassar siap untuk kembali mendapatkan WTP,” ujar Fatmawati Rusdi sesaat setelah penyerahan.

Penyelesaikan LKPD dapat dilakukan tepat waktu, berkat kerja sama seluruh stakeholder lingkup Pemkot Makassar, yang telah secara teliti dan penuh tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Nasional

Menag: Kemenag dan MUI Saling Melengkapi dalam Menjaga Kehidupan Beragama

Published

2 menit ago

29 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun kehidupan beragama di Indonesia. Menurutnya, pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan tata kelola kehidupan beragama, sementara MUI berperan memberikan pandangan keagamaan yang menjadi rujukan umat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama saat menghadiri Silaturahmi Nasional Ukhuwah Islamiyah MUI di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Menag mengajak MUI untuk terus memperkuat perannya sebagai penjaga nilai-nilai dasar ajaran Islam sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan keagamaan yang harmonis.

Menurut Menag, MUI memiliki otoritas moral dan keilmuan yang sangat penting dalam memastikan berbagai kebijakan maupun dinamika sosial tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

“Selama masih ada MUI, saya yakin hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam tidak akan mudah lolos. Di situlah pentingnya peran MUI,” ujar Nasaruddin Umar.

Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan antara ajaran yang bersifat prinsip (tsawabit) dengan persoalan yang masih terbuka untuk ijtihad. Menurutnya, ruang dialog dan penafsiran tetap diperlukan selama tidak menyentuh prinsip-prinsip dasar agama.

“Kita tidak boleh menawar ajaran dasar, tetapi dalam persoalan ijtihadi ruang diskusi tetap terbuka,” katanya.

Bahasa Agama Kunci Keberhasilan Pembangunan

Lebih lanjut, Menag menilai pembangunan nasional membutuhkan dukungan para ulama, tokoh agama, dan organisasi keagamaan agar memperoleh partisipasi penuh dari masyarakat.

Menurutnya, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah akan lebih efektif apabila memperoleh legitimasi dari para pemuka agama.

Sebagai contoh, Menag menyinggung keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang semakin diterima masyarakat setelah melibatkan ulama dalam proses sosialisasi.

“Agama sangat penting memberikan motivasi bagi suksesnya pembangunan. Tanpa bahasa agama, sulit memperoleh partisipasi sepenuh hati dari masyarakat,” ujarnya.

Nasaruddin Umar menambahkan, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan, serta membangun kehidupan beragama yang moderat dan membawa manfaat bagi kemajuan bangsa.

Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan MUI, menurut Menag, menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan, memperkuat harmoni sosial, dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.