Connect with us

Miliki Tujuan Bersama, Wawali Makassar Sambut Hangat Kehadiran Konjen Australia di Peringatan IWD 2023

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi membuka resmi peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2023, di Lorong Sidney, Kecamatan Panakkukang, Kamis (9/03/2023).

Kegiatan ini dihadiri Konsulat Jenderal Australia, Bronwyn Robbins, Ketua DPRD Sulsel, Ina Kartika, Direktur Institute of Community Justice (ICJ), Warida Syafie, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar, Achi Soleman, Camat Panakkukang, Andi Pangeran dan jajaran lurah beserta puluhan warga Lorong Sidney.

Fatmawati menyebutkan peringatan IWD ini suatu momen yang tidak boleh dilewatkan. Pasalnya, masih banyak hak perempuan yang harus disuarakan.

Sesuai dengan tema IWD 2023 “Inovasi dan Teknologi untuk Kesetaraan Gender” Fatmawati akan terus melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender.

Melalui DP3A, program shelter warga disebutnya sebagai solusi garda terdepan bagi perempuan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan di lingkungannya.

“Saya apresiasi shelter warga yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan perempuan yang mengalami kekerasan atau tidak mendapatkan haknya. Pemberdayaan perempuan ini penting dalam menemukan masalah dan solusi yang selama ini dialami perempuan,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan sinergi dan kolaborasi lintas sektor serta dukungan antar perempuan merupakan kunci dari berbagai tantangan dalam menghadirkan kebijakan inklusif bagi perempuan dan mendorong kesetaraan gender.

Tak lupa, wakil wali kota perempuan pertama di Makassar itu berterima kasih atas kehadiran Konsulat Jenderal Australia, Bronwyn Robbins.

Kata Fatmawati, Bronwyn Robbins hadir karena memiliki tujuan bersama untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

“Kami berbincang dan beliau mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Makassar untuk membantu memajukan kaum perempuan baik di bidang pendidikan dan kesehatan. Kita apresiasi sekali,” sebutnya.

Sedangkan, Kepala Dinas P3A, Achi Soleman menambahkan ada tiga hal yang penting dalam kegiatan peringatan IWD ini yakni pembahasan terkait perkawinan anak, kekerasan anak dan kebutuhan perempuan untuk mencegah stunting berkelanjutan.

“Salah satu rangkaian IWD yang membahas tentang hak perempuan dimana kadang terpaksa menikah di bawah umur. Ini yang kami perjuangkan hak-haknya. Kita terus mengedukasi melalui shelter warga dan berkolaborasi dengan koalisi stop perkawinan anak,” imbuhnya.

Achi berharap kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat bagi warga Kota Makassar. Apalagi, pada kegiatan ini pula DP3A membuka layanan konsultasi hukum gratis untuk perempuan yang mengalami kekerasan atau terintimidasi.

Peringatan IWD 2023 ini ditutup dengan pembagian puluhan doorprize khusus dari Fatmawati Rusdi kepada warga yang menyempatkan hadir.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.

Continue Reading

Trending