Connect with us

Miliki Tujuan Bersama, Wawali Makassar Sambut Hangat Kehadiran Konjen Australia di Peringatan IWD 2023

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi membuka resmi peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2023, di Lorong Sidney, Kecamatan Panakkukang, Kamis (9/03/2023).

Kegiatan ini dihadiri Konsulat Jenderal Australia, Bronwyn Robbins, Ketua DPRD Sulsel, Ina Kartika, Direktur Institute of Community Justice (ICJ), Warida Syafie, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar, Achi Soleman, Camat Panakkukang, Andi Pangeran dan jajaran lurah beserta puluhan warga Lorong Sidney.

Fatmawati menyebutkan peringatan IWD ini suatu momen yang tidak boleh dilewatkan. Pasalnya, masih banyak hak perempuan yang harus disuarakan.

Sesuai dengan tema IWD 2023 “Inovasi dan Teknologi untuk Kesetaraan Gender” Fatmawati akan terus melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender.

Melalui DP3A, program shelter warga disebutnya sebagai solusi garda terdepan bagi perempuan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan di lingkungannya.

“Saya apresiasi shelter warga yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan perempuan yang mengalami kekerasan atau tidak mendapatkan haknya. Pemberdayaan perempuan ini penting dalam menemukan masalah dan solusi yang selama ini dialami perempuan,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan sinergi dan kolaborasi lintas sektor serta dukungan antar perempuan merupakan kunci dari berbagai tantangan dalam menghadirkan kebijakan inklusif bagi perempuan dan mendorong kesetaraan gender.

Tak lupa, wakil wali kota perempuan pertama di Makassar itu berterima kasih atas kehadiran Konsulat Jenderal Australia, Bronwyn Robbins.

Kata Fatmawati, Bronwyn Robbins hadir karena memiliki tujuan bersama untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

“Kami berbincang dan beliau mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Makassar untuk membantu memajukan kaum perempuan baik di bidang pendidikan dan kesehatan. Kita apresiasi sekali,” sebutnya.

Sedangkan, Kepala Dinas P3A, Achi Soleman menambahkan ada tiga hal yang penting dalam kegiatan peringatan IWD ini yakni pembahasan terkait perkawinan anak, kekerasan anak dan kebutuhan perempuan untuk mencegah stunting berkelanjutan.

“Salah satu rangkaian IWD yang membahas tentang hak perempuan dimana kadang terpaksa menikah di bawah umur. Ini yang kami perjuangkan hak-haknya. Kita terus mengedukasi melalui shelter warga dan berkolaborasi dengan koalisi stop perkawinan anak,” imbuhnya.

Achi berharap kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat bagi warga Kota Makassar. Apalagi, pada kegiatan ini pula DP3A membuka layanan konsultasi hukum gratis untuk perempuan yang mengalami kekerasan atau terintimidasi.

Peringatan IWD 2023 ini ditutup dengan pembagian puluhan doorprize khusus dari Fatmawati Rusdi kepada warga yang menyempatkan hadir.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTAMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.

Continue Reading

Trending