Connect with us

Ini Penyampaian Waka Polres Sidrap ke Masyarakat Saat Jumat Curhat di Arateng Tellu Limpoe

Published

on

Kitasulsel, Sidrap – Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah,SIK diwakili oleh Waka Polres sidrap Kompol M. Akib melaksanakan Jumat Curhat bersama masyarakat di Warung Makan Apdal, Kel. Arateng, Kec. Tellu Limpoe. Jumat (10/3/2023).

Jumat curhat di hadiri oleh Pejabat Utama Polres Sidrap, Camat Tellu Limpoe Asbudi. S.IP, Kapolsek Tellu Limpoe AKP Lahmuddin, S.A.P Kepala Puskesmas Amparita Andi Falla, S.Km. Ners, Para Lurah dan Kepala Desa Se-Kec. Tellu Limpoe, Tokoh adat Wa. Manrang, Para tomas, toga dan toda.

Dalam penyampaiannya, Waka Polres Sidrap mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Jumat Curhat sebagai salah satu program Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Tahun ini adalah tahun politik jadi mari kita sama – sama bersinergi untuk menjaga stabilitas supaya menjadi aman dan kondusif demi mewujudkan pemilu yang berkualitas guna melahirkan pemimpin yang bisa memberikan kesahjetraan khususnya di Sidenreng Rappang”, Ujarnya.

“Mari kita sama2 waspada dengan cuaca saat ini yg sangat2 Exstrim dan curah hujan yg tdk menentu yang bisa sewaktu – waktu menimbulkan bencana alam dan apabila ada warga yang terdampak marilah kita sama2 bergotong royong membantu saudara kita”, Ajaknya.

Lanjutnya kegiatan ini bertujuan untuk melihat dan mendengar secara langsung bagaimana keluhan masyarakat Kec. Tellu Limpoe kaitannya dengan kondisi-kondisi Kamtibmas diwilayah Polsek Tellu Limpoe. Peranan Tokoh masyarakat, tokoh adat sangat dibutuhkan untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada generasi muda kita dan berharap kepada kita semua untuk menjadi Polisi bagi diri sendiri.

Sementara Kabag Ops Polres Sirap KOMPOL Nasri menambahkan, Menjelang bulan suci Ramadhan Aktifitas masyarakat sangat meningkat jadi harus di antisipasi Kebakaran dan kejahatan dan perlunya bantuan komponen masyarakat untuk saling menjaga.

“Mari kita semua bekerjasama dan apabila ada kejadian segera laporkan jangan main hakim sendiri dan belajarlah kecerdasan emosional dengan melibatkan unsur Negara dalam hal ini kepolisian pejabat pemerintah”, tutur Kabag Ops.

Usai jumat Curhat, Waka Polres melakukan Penyerahan Bantuan Sosial kepada Ibu hamil dan Anak anak dalam Rangka Polres Sidrap Peduli Stunting.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

DPRD dan Pemkab Sidrap Sepakati Empat Ranperda, Perkuat Ketahanan Pangan hingga Perlindungan Sosial

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Gedung DPRD Sidrap, Senin (29/6/2026).

Empat Ranperda tersebut terdiri atas tiga Ranperda inisiatif DPRD dan satu Ranperda prakarsa Pemerintah Kabupaten Sidrap. Ranperda inisiatif DPRD meliputi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Sementara Ranperda prakarsa pemerintah daerah mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidrap Takyukdin Messe didampingi Wakil Ketua II Arifin Damis. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, perwakilan Kejaksaan Negeri Sidrap, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, Danramil Maritengngae Kapten Ridwan, serta sejumlah tamu undangan.

Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap keempat Ranperda. Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, seluruh Ranperda disetujui secara bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Bupati Sidrap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendapat akhir fraksi-fraksi yang tertuang dalam laporan Pansus menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan rapat paripurna.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Panitia Khusus, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Menurut Bupati, persetujuan terhadap empat Ranperda tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung posisi Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan utama di kawasan Indonesia Timur.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjamin ketersediaan cadangan pangan, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil panen petani sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah daerah.

Selain itu, Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara Perda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program yang terarah, terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidrap.

Adapun Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, menurut Bupati, masih akan menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan secara definitif. Pemerintah Kabupaten Sidrap berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidrap sebagai wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending