Connect with us

Bahagianya Wawali Makassar Terima Laporan Zero Stunting dari Kelurahan Pa’batang

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Saat ini penanganan stunting menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Makassar.

Dalam menurunkan jumlah kasus tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi secara rutin turun langsung mengecek warga yang anaknya mengalami stunting yang dikemas dalam kegiatan grebek stunting.

Seperti yang dilakukan hari ini, Sabtu (11/03/2023) Fatmawati mengunjungi dua PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat) yakni PKM Cendrawasih dan PKM Mamajang.

Di PKM Cendrawasih Fatmawati sangat bahagia usai menerima laporan jika salah satu kelurahan di Kecamatan Mamajang stuntingnya sudah capai target yakni zero stunting.

Dimana sebelumnya, Kelurahan Pa’batang pada tahun 2022 tercatat 87 anak terkena stunting lalu menurun menjadi 52 anak dan di bulan Maret tahun 2023 mencapai angka 0.

“Ini membuktikan kerja keras pendamping stunting dan tenaga kesehatan di PKM Cendrawasih sangat baik dalam mengedukasi warga. Sekarang di setiap kelurahan di Kecamatan Mamajang rerata hanya 7 anak saja yang terkena stunting,” ujarnya.

Meski demikian, Fatmawati terus menghimbau agar tidak kendor dalam mengedukasi warga secara terus menerus. Sehingga angka stunting di setiap kelurahan wajib zero.

“Di 24 kabupaten di Sulsel, Makassar terendah stuntingnya. Meski demikian kita tidak boleh terlena dan duduk diam. Kita harus terus turun mengedukasi warga dan memberikan asupan yang bergizi agar penerus bangsa bisa bebas dari stunting,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Fatmawati juga menyosialisasikan dan mengajak para orang tua untuk mengikuti program KB yakni dua anak cukup.

Kata Fatma, program KB sering kali disalah artikan sebagai program menolak kehadiran anak, namun sebenarnya program ini bertujuan mewujudkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera.

“Berencana awal lebih baik agar meminimalisir resiko yang tidak terduga,” ungkapnya.

Diakhir kegiatan, Fatmawati bersama Kepala Dinas Kesehatan, Nursaidah Sirajuddin membagikan makanan tambahan untuk balita seperti telur dan susu.

“Saya berharap tidak ada lagi anak yang mengalami kurang gizi, gizi buruk, atau bahkan stunting. Telurnya direbus pastikan dikonsumsi oleh anak ,” harap Fatmawati.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah 2025, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025, Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Lutim, Dr. Ramadhan Pirade, dan menghadirkan dua narasumber dari tingkat provinsi dan nasional.

Dua narasumber tersebut yakni Kasubag Program BPBD Sulsel, H. Warham A. Yuni, SH., M.Tr.AP, serta Fasilitator Nasional, Jasman Ghadi, M.Si. Kegiatan turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika, Kepala Pelaksana BPBD Lutim, dr. April, dan sejumlah pejabat daerah lainnya, termasuk OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, dan unsur dunia usaha.

Luwu Timur Daerah Dengan Ancaman Bencana Tinggi

FGD ini diselenggarakan karena Luwu Timur termasuk wilayah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, baik bencana geologi seperti gempa dan longsor maupun bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu Timur melalui Plh. Sekda Dr. Ramadhan Pirade menyampaikan apresiasi kepada BPBD atas dedikasi dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Ia menyebut BPBD Lutim semakin dikenal publik karena kerja nyata di lapangan.

“Kerja keras tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab kita ke depan, untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana,” ujar Ramadhan.

IKD Jadi Instrumen Penting Tingkatkan Ketangguhan Daerah

Ramadhan menegaskan bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen utama untuk mengukur kesiapan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Melalui IKD, pemerintah dapat menilai kemampuan daerah dalam aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya, hingga peran serta masyarakat.

“Melalui penilaian IKD, kita tidak hanya sekadar melihat angka, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat telah berjalan efektif dalam membangun ketahanan daerah,” jelasnya.

Tujuan FGD: Tingkatkan Akurasi, Koordinasi, dan Kesiapan IKD 2025

Kasubag Perencanaan BPBD Lutim, Chalijah, dalam laporannya menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan mengukur kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus memastikan hasil IKD menjadi lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan.

“Kegiatan ini untuk mewujudkan koordinasi dan verifikasi IKD yang tepat atas permasalahan yang ditemukan dalam penilaian IKD di daerah,” kata Chalijah.

Ia menambahkan, FGD juga menjadi sarana untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak serta memberikan pemahaman yang sama terkait tingkat risiko bencana di Luwu Timur.

Dengan pelaksanaan FGD IKD 2025 ini, Pemkab Luwu Timur berharap dapat meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana serta menerima hasil penilaian IKD yang lebih objektif, komprehensif, dan sesuai kebutuhan daerah.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel