Connect with us

Makassar Raih Penghargaan Universal Health Coverage dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pemkot Makassar meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang akan diserahkan, Selasa, 14 Maret, nanti.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto diundang secara langsung untuk menerima penghormatan itu di Balai Sudirman Tebet, Jaksel.

Penghargaan UHC sendiri secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang accessibility atau mudah diakses bagi semua pihak di daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr Nursaidah Sirajuddin mengatakan UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan; promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

dr Ida, sapaan akrab Nursaidah mengungkapkan, definisi UHC merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan yakni, kesamaan akses pelayanan, kesehatan setiap orang yang membutuhkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar saja.

“Memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan. Dan memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian finansial,” kata dr Ida, Sabtu, (11/03/2023).

Selain itu salah satu syarat UHC ialah kepesertaan BPJS-nya lebih atau sama dengan 95 persen.

Dalam catatannya, cakupan UHC Kota Makassar pada 2020 tercatat mencapai angka 94,57 persen yang mana terdapat 1.404.354 peserta dengan total penduduk 1.484.912 jiwa.

Pada 2021, cakupannya menjadi 97,49 persen dengan jumlah peserta 1.427.115 dari jumlah penduduk 1.463.809 jiwa.

Lalu pada 2022, tercatat 95,22 persen dengan jumlah peserta 1.393.832 dari jumlah penduduk 1.463.809 jiwa.

Kemudian, pada awal tahun ini, Januari 2023 mencatatkan angka 95,52 persen dengan peserta 1.398.245 serta Februari 2023 sekira 95,56 persen, 1.398.783 peserta dengan jumlah penduduk 1.463.809 jiwa.

Pihaknya mengaku bersyukur karena sejak 2021 sudah mencapai UHC. “Alhamdulillah Kota Makassar sejak 2021 sudah UHC atau memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau,” akunya.

Timnya berkomitmen pada tahun-tahun berikutnya untuk tetap mempertahankan penghargaan ini. “Kami berkomitmen bagaimana selalu mengedukasi masyarakat yang belum terdaftar KIS untuk daftar dan komitmen pemerintah kota dalam hal penganggaran tiap tahunnya,” janjinya.

Dalam penyerahan apresiasi nanti, tema yang diangkat ialah Universal Health Coverage sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Indonesia.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Pertumbuhan Ekonomi Sidrap 7,71 Persen, Sejalan Tingginya Kepuasan Publik di Era SAR–Kanaah

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP –SIDRAP – Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menunjukkan kinerja impresif pada tahun pertama kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M. dan Wakil Bupati Nur Kanaah. Laju ekonomi daerah yang mencapai 7,71 persen berjalan seiring dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil survei yang dirilis JNK mencatat tingkat kepuasan masyarakat Sidrap terhadap pemerintahan SAR–Kanaah mencapai 87,7 persen sejak pasangan tersebut dilantik pada 20 Februari 2025.

Paparan hasil survei disampaikan dalam forum Survei Kepuasan Masyarakat yang digelar di Hotel The Sultan Jakarta, Kamis (19/2/2026), bersama pemaparan capaian sejumlah pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Direktur JNK Research and Consulting, Dr. Ananda Purba, menyebutkan bahwa mayoritas responden menilai arah pembangunan dan pelayanan publik di Sidrap mengalami perbaikan selama satu tahun terakhir.

“Satu tahun kepemimpinan Bapak H. Syaharuddin Alrif dan Ibu Nur Kanaah, sebanyak 87,7 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah daerah,” ujarnya dalam pemaparan survei.

Lembaga JNK Research and Consulting diketahui merupakan bagian dari Charta Politika yang memiliki pengalaman panjang dalam riset opini publik nasional.

Masuk Jajaran Daerah Bertumbuh Cepat

Selain tingginya kepercayaan publik, Sidrap juga mencatat prestasi signifikan dalam indikator ekonomi makro. Berdasarkan data capaian pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi Sidrap menempatkan daerah ini pada posisi strategis di berbagai level perbandingan.

  • Peringkat ke-16 nasional dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
  • Peringkat ke-10 kawasan Indonesia Timur dari 176 kabupaten/kota meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
  • Peringkat ke-5 regional Pulau Sulawesi dari 81 kabupaten/kota.

Di tingkat Pulau Sulawesi, lima daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat sebagai berikut:

  1. Morowali Utara – 19,97%
  2. Morowali – 10,81%
  3. Konawe – 10,48%
  4. Pasangkayu – 10,32%
  5. Sidrap – 7,71%

Posisi tersebut menjadikan Sidrap sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik sekaligus paling stabil di kawasan Sulawesi Selatan.

Dampak Kebijakan Ekonomi Berbasis Sektor Riil

Pertumbuhan ekonomi Sidrap ditopang oleh penguatan sektor riil, khususnya pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah daerah mendorong optimalisasi irigasi, peningkatan akses jalan tani, distribusi alat dan mesin pertanian, serta stabilisasi produksi pangan.

Selain itu, reformasi pelayanan publik melalui digitalisasi layanan administrasi dan perizinan turut meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta mempermudah investasi skala lokal.

Penguatan UMKM, pengendalian inflasi daerah, serta sinergi pemerintah dengan pelaku usaha menjadi faktor pendukung stabilitas ekonomi selama setahun terakhir.

Pengamat menilai tingginya pertumbuhan ekonomi yang diikuti tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan adanya korelasi antara kebijakan pembangunan dan dampak nyata yang dirasakan warga.

Kepercayaan publik sebesar 87,7 persen menjadi indikator bahwa program pembangunan yang dijalankan pemerintahan SAR–Kanaah mulai memberikan hasil konkret, baik pada peningkatan kesejahteraan maupun kualitas pelayanan pemerintah.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Pemerintah Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mempertahankan tren positif tersebut melalui pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Continue Reading

Trending