Senam Sehat KORMI di Manggala, dr Udin Berbagi Tips Kesehatan Dokter Kita
Kitasulsel—Makassar—Ribuan warga Kecamatan Manggala meramaikan senam sehat yang diadakan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Makassar, di Lapangan Kompleks Unhas, Minggu (12/03/2023).
Mengawali akhir pekan, Sekretaris KORMI Makassar dr Udin Saputra Malik didampingi Camat Manggala Ansar dan delapan lurah se-Kecamatan Manggala turut hadir senam sehat bersama warga.
Mengenakan pakaian serba putih, dr Udin Saputra Malik tampak sangat menikmati bisa senam sehat bersama dengan warga se-Kecamatan Manggala.
Senam sehat ini, kata dr Udin Saputra Malik sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat sehingga organisasi KORMI lebih dikenal secara luas di Kota Makassar.
“Insya Allah senam sehat ini akan dilakukan di setiap kecamatan sehingga kita bisa menyosialisasikan hidup sehat berbasis olahraga masyarakat, seperti senam,” ucap dr Udin Saputra Malik.
Di hadapan 3.500-an warga, dr Udin Saputra Malik berbagi tips kesehatan melalui program Dokter Kita, yaitu program dari Forum Kemanusiaan Kota Makassar (FKKM) yang ia ketuai.
Ia menjelaskan melalui program ini, FKKM merekrut relawan di 153 kelurahan se-Kota Makassar. Di mana, para relawan ini akan turun langsung ke masyarakat dan memastikan mereka sudah mempunyai jaminan kesehatan.
“Relawan ini nanti akan bertanya ke masyarakat apa yang dilakukan ketika sakit, jadi dari pertanyaan itu kita bisa tahu apakah masyarakat sudah punya KIS, BPJS, ataupun asuransi lainnya,” ungkapnya.
Dengan adanya program Dokter Kita, ia tidak ingin ada masyarakat Kota Makassar yang tidak bisa tertangani atau berobat ke dokter karena tidak memiliki asuransi.
“Namanya manusia pasti akan sakit, sehingga nanti kalau ada apa-apa langsung bisa tertangani,” tutur dr Udin.
Kepala Bidang Pembudayaan dan Pembinaan Dispora Makassar Djamaluddin yang juga Wakil Ketua III KORMI Makassar terus mendorong agar kegiatan ini bisa dilakukan setiap pekan.
“Insya Allah senam sehat KORMI ini akan kita lakukan setiap pekan, sehingga masyarakat bisa semakin mengenal KORMI,” tutup Djamaluddin.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login