Senam Sehat KORMI di Manggala, dr Udin Berbagi Tips Kesehatan Dokter Kita

Published

3 tahun ago

12 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Ribuan warga Kecamatan Manggala meramaikan senam sehat yang diadakan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Makassar, di Lapangan Kompleks Unhas, Minggu (12/03/2023).

Mengawali akhir pekan, Sekretaris KORMI Makassar dr Udin Saputra Malik didampingi Camat Manggala Ansar dan delapan lurah se-Kecamatan Manggala turut hadir senam sehat bersama warga.

Mengenakan pakaian serba putih, dr Udin Saputra Malik tampak sangat menikmati bisa senam sehat bersama dengan warga se-Kecamatan Manggala.

Senam sehat ini, kata dr Udin Saputra Malik sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat sehingga organisasi KORMI lebih dikenal secara luas di Kota Makassar.

“Insya Allah senam sehat ini akan dilakukan di setiap kecamatan sehingga kita bisa menyosialisasikan hidup sehat berbasis olahraga masyarakat, seperti senam,” ucap dr Udin Saputra Malik.

Di hadapan 3.500-an warga, dr Udin Saputra Malik berbagi tips kesehatan melalui program Dokter Kita, yaitu program dari Forum Kemanusiaan Kota Makassar (FKKM) yang ia ketuai.

Ia menjelaskan melalui program ini, FKKM merekrut relawan di 153 kelurahan se-Kota Makassar. Di mana, para relawan ini akan turun langsung ke masyarakat dan memastikan mereka sudah mempunyai jaminan kesehatan.

“Relawan ini nanti akan bertanya ke masyarakat apa yang dilakukan ketika sakit, jadi dari pertanyaan itu kita bisa tahu apakah masyarakat sudah punya KIS, BPJS, ataupun asuransi lainnya,” ungkapnya.

Dengan adanya program Dokter Kita, ia tidak ingin ada masyarakat Kota Makassar yang tidak bisa tertangani atau berobat ke dokter karena tidak memiliki asuransi.

“Namanya manusia pasti akan sakit, sehingga nanti kalau ada apa-apa langsung bisa tertangani,” tutur dr Udin.

Kepala Bidang Pembudayaan dan Pembinaan Dispora Makassar Djamaluddin yang juga Wakil Ketua III KORMI Makassar terus mendorong agar kegiatan ini bisa dilakukan setiap pekan.

“Insya Allah senam sehat KORMI ini akan kita lakukan setiap pekan, sehingga masyarakat bisa semakin mengenal KORMI,” tutup Djamaluddin.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

1 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.