Connect with us

Bertindak Sebagai Pembina Upacara,Camat Ujung Tanah:Kedisiplinan Adalah Pondasi Menuju Pelayanan Prima Ke Masyarakat

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Lingkup Pemerintahan Kecamatan Ujung Tanah melaksanakan giat rutin setiap Senin pagi yakni Upacara bendera,pelaksanaan upacara bendera kali ini Camat ujung tanah Ibrahim Chaidar Said S.IP.,Msi bertindak langsung sebagai pembina upacara ,Senin 13/03/2023.

Dalam arahannya Ibrahim Chaidar menekankan pentingnya kedisiplinan pegawai dalam menunjang suksesnya program program utama pemerintah kota makassar di bawa nahkoda Walikota Danny Pomanto dan Wakil Walikota Fatmawati Rusdi.

“Kedisiplinan adalah pondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan baik ASN maupun laskar pelangi,jika kedisiplinan ini bisa kita miliki maka yakinlah apa yang menjadi target kita di Kecamatan akan mendapat apresiasi dari pemerintah kota.

Lebih lanjut Ibrahim Chaidar menambahkan bahwa etos kerja harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan agar Skil individu setiap person juga tidak stagnan.

“Perlu kita memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik,hal tersebut penting guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan terciptanya Makassar yang tambah baik sesuai terget yang di canangkan oleh pak wali dan ibu wali,tutupnya.

Dalam pelaksanaan Upacara bendera ini juga Camat ujung tanah yang di dampingi oleh sekcam ujung tanah A Amanda Syahwaldi, S.STP., MM., menyerahkan surat keputusan(SK) tentang pengangkatan tenaga laskar pelayanan publik berintegrasi adaministrasi dan tenaga operasional 24 jam.

Pelaksanaan upacara bendera di lingkup Kecamatan ujung tanah ini bertindak sebagai pimpinan upacara yakni Hamzah yang merupakan staf trantib kecamatan ujung tanah dan di hadiri oleh lurah,ASN,Laskar pelangi dan BKO satuan Polisi Pamong praja.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending