Kasdim 1420 Sidrap Buka Pelatihan Kader Bela Negara Di SMK 1 Sidrap, Ini Penyampaian
Kitasulsel, Sidrap – Pelatihan Kader Bela Negara Resmi Dibuka Oleh Dandim 1420 Sidrap Letkol Inf. Andika Ari Prihantoro S.E M.Ipol melalui Kasdim 1420 Sidrap Mayor Arm Arie Widarto, kegiatan yang dilaksanakan di SMKN 1 Sidrap, Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidrap. Senin (13/03/2023).
Pelatihan Bela Negara Kali ini mengangkat tema Membentuk Generasi Muda Yang Tangguh Dan Berkarakter Melalui Pelatihan Kader Bela Negara.
Pada kesempatan tersebut Kasdim 1420 Sidrap megucapkan Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
“Karena atas segala rahmat Taufik dan hidayahnya kepada semua yang hadir sehingga dapat mengikuti upacara pembukaan pelatihan kader bela negara bagi siswa UPT SMK Negeri 1 Sidrap dengan penuh hikmat” Ucapnya diawal sambutan
Kasdim juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak UPT SMK Negeri 1 Sidrap terkhusus kepada Kepala UPT SMK Negeri 1 Sidrap yang telah mendukung terlaksananya pelatihan kader bela negara di SMK Negeri 1 Sidrap bekerjasama dengan Kodim 1420 Sidrap.
“Kegiatan pelatihan kader bela negara ini merupakan dasar implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam sikap keterampilan kedisiplinan serta kepemimpinan generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa generasi muda diharapkan dapat melanjutkan pembangunan pada masa yang akan datang” Ujarnya
Kasdim 1420 Sidrap juga menekankan bahwa Bela negara merupakan salah satu unsur terpenting untuk menjaga dan memelihara kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang tertib aman dan damai sesuai tuntutan undang-undang Dasar 1945 dan sesuai dengan penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 2019.
“Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menegakkan kedaulatan negara menjaga keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa” Tegasnya (win).
NEWS
KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login