Kompas TV : Pemkot Makassar Pemerintahan yang Sangat Terbuka

Published

3 tahun ago

13 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Kompas TV Makassar bersama jajaran Kompas TV dan Kompas.com beraudiensi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Senin, (13/03/2023).

Dalam bincang hangat itu Ramdhan Pomanto mengaku selalu siap bersinergi dengan media untuk mensukseskan program-program Pemkot Makassar.

Di samping itu, Regional Manager Kompas TV Jakarta Safri Sitepu mengungkapkan Pemkot Makassar merupakan pemerintahan yang sangat terbuka terhadap informasi.

Hal itu sejalan dengan kerja-kerja media yang menjadi corong informasi untuk masyarakat.

“Karakter Pemkot Makassar ialah sangat terbuka, tidak anti kritik. Nah, keterbukaan informasi ini sangat penting. Apalagi Pak Wali Kota selalu menerima kritik dan kritik itu tidak didiamkan,” kata Safri usai bertemu Ramdhan Pomanto di kediaman pribadi Wali Kota Makassar, Jl Amirullah, Senin, (13/03/2023).

Termasuk, ia menyanjung bahwa Makassar sudah berkembang jauh di bawah kepemimpinan Ramdhan Pomanto.

Safri menyebut pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi Kompas TV Makassar dan Jakarta dalam rangka Pemaparan Program Kompas TV 2023.

“Ini silaturahmi dan pertemuan singkat dengan Wali Kota Makassar yang mana kita ingin mensinergikan program Kompas TV dengan program Pemkot Makassar. Tentunya fungsi sebagai media, kami juga memberikan fungsi masukan, kritik, berkaitan dengan program Pemkot Makassar,” jelasnya.

Apapun itu, pihaknya juga memastikan agar informasi mengenal kebijakan publik seperti program apa yang sudah dijalankan, sedang berlangsung, dan yang belum itu disampaikan ke masyarakat.

Begitu pun, hal-hal mendapatkan sorotan dan kritikan maka pastinya tetap disampaikan juga.

Dia menuturkan bentuk kolaborasi Kompas Group dengan Pemkot Makassar, misalnya, kata dia, mensinergikan liputan khusus dengan Pemkot Makassar.

Lalu, bagaimana solusi jika ada hal yang belum dilaksanakan maka timnya sebagai lembaga media wajib memberikan informasi kepada masyarakat.

“Kami ada program yang mengeksplor Kota Makassar, VVIP, jalan-jalan, juga ada di Kompas.com berupa liputan narasi yang akan dikolaborasikan dengan Pemkot Makassar,” tuturnya.

Harapannya, lanjut dia, apa yang sudah dilakukan Pemkot Makassar maka masyarakat dapat melihat melalui layar kaca Kompas TV, membacanya melalui portal online.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyambut hangat tim Kompas TV. Dalam pertemuan singkat itu dirinya bercerita banyak tentang keterbukaan informasi.

Bahkan kata dia, Rakorsus Pemkot Makassar yang akan dimulai, Selasa, 14 Maret besok menjadi ajang terbukanya informasi dan program Pemkot Makassar dalam periodenya.

“Jadi bahkan pengkritik saya, media, masyarakat semuanya dapat mengaksesnya rakorsus yang ditayangkan live. Bahkan beberapa dari mereka saya undang ke rakorsus di Four Points,” kata Danny di sela-sela audiensi.

Dirinya juga memuji konten-konten Kompas TV dan Kompas.com yang menayangkan informasi yang akurat dan terpercaya sebagai slogan Kompas TV.

“Pemerintahan itu pentingnya untuk keterbukaan informasi jadi semuanya bisa diakses. Apalagi program-program Pemkot Makassar juga sudah bisa diakses di website pemkot,” lanjutnya.

Dirinya berharap kolaborasi dengan media terus baik untuk mendukung suksesnya visi misi Pemkot Makassar.

Turut hadir Direktur Bisnis Kompas.com dan Kompas TV Devie Emza.

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

17 jam ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.