Kompas TV : Pemkot Makassar Pemerintahan yang Sangat Terbuka

Published

3 tahun ago

13 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Kompas TV Makassar bersama jajaran Kompas TV dan Kompas.com beraudiensi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Senin, (13/03/2023).

Dalam bincang hangat itu Ramdhan Pomanto mengaku selalu siap bersinergi dengan media untuk mensukseskan program-program Pemkot Makassar.

Di samping itu, Regional Manager Kompas TV Jakarta Safri Sitepu mengungkapkan Pemkot Makassar merupakan pemerintahan yang sangat terbuka terhadap informasi.

Hal itu sejalan dengan kerja-kerja media yang menjadi corong informasi untuk masyarakat.

“Karakter Pemkot Makassar ialah sangat terbuka, tidak anti kritik. Nah, keterbukaan informasi ini sangat penting. Apalagi Pak Wali Kota selalu menerima kritik dan kritik itu tidak didiamkan,” kata Safri usai bertemu Ramdhan Pomanto di kediaman pribadi Wali Kota Makassar, Jl Amirullah, Senin, (13/03/2023).

Termasuk, ia menyanjung bahwa Makassar sudah berkembang jauh di bawah kepemimpinan Ramdhan Pomanto.

Safri menyebut pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi Kompas TV Makassar dan Jakarta dalam rangka Pemaparan Program Kompas TV 2023.

“Ini silaturahmi dan pertemuan singkat dengan Wali Kota Makassar yang mana kita ingin mensinergikan program Kompas TV dengan program Pemkot Makassar. Tentunya fungsi sebagai media, kami juga memberikan fungsi masukan, kritik, berkaitan dengan program Pemkot Makassar,” jelasnya.

Apapun itu, pihaknya juga memastikan agar informasi mengenal kebijakan publik seperti program apa yang sudah dijalankan, sedang berlangsung, dan yang belum itu disampaikan ke masyarakat.

Begitu pun, hal-hal mendapatkan sorotan dan kritikan maka pastinya tetap disampaikan juga.

Dia menuturkan bentuk kolaborasi Kompas Group dengan Pemkot Makassar, misalnya, kata dia, mensinergikan liputan khusus dengan Pemkot Makassar.

Lalu, bagaimana solusi jika ada hal yang belum dilaksanakan maka timnya sebagai lembaga media wajib memberikan informasi kepada masyarakat.

“Kami ada program yang mengeksplor Kota Makassar, VVIP, jalan-jalan, juga ada di Kompas.com berupa liputan narasi yang akan dikolaborasikan dengan Pemkot Makassar,” tuturnya.

Harapannya, lanjut dia, apa yang sudah dilakukan Pemkot Makassar maka masyarakat dapat melihat melalui layar kaca Kompas TV, membacanya melalui portal online.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyambut hangat tim Kompas TV. Dalam pertemuan singkat itu dirinya bercerita banyak tentang keterbukaan informasi.

Bahkan kata dia, Rakorsus Pemkot Makassar yang akan dimulai, Selasa, 14 Maret besok menjadi ajang terbukanya informasi dan program Pemkot Makassar dalam periodenya.

“Jadi bahkan pengkritik saya, media, masyarakat semuanya dapat mengaksesnya rakorsus yang ditayangkan live. Bahkan beberapa dari mereka saya undang ke rakorsus di Four Points,” kata Danny di sela-sela audiensi.

Dirinya juga memuji konten-konten Kompas TV dan Kompas.com yang menayangkan informasi yang akurat dan terpercaya sebagai slogan Kompas TV.

“Pemerintahan itu pentingnya untuk keterbukaan informasi jadi semuanya bisa diakses. Apalagi program-program Pemkot Makassar juga sudah bisa diakses di website pemkot,” lanjutnya.

Dirinya berharap kolaborasi dengan media terus baik untuk mendukung suksesnya visi misi Pemkot Makassar.

Turut hadir Direktur Bisnis Kompas.com dan Kompas TV Devie Emza.

Kementrian Agama RI

Menag Nasaruddin Umar: Kekuatan Ekonomi Umat Ada pada Sedekah, Infak, dan Wakaf

Published

2 jam ago

3 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—JAKARTA — Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya penguatan instrumen keuangan sosial Islam dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Sarasehan Ekonomi Syariah yang membahas peran strategis zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pembangunan sosial berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Menag menekankan bahwa umat Islam tidak seharusnya berhenti pada pelaksanaan zakat sebagai kewajiban semata. Menurutnya, potensi besar ekonomi syariah justru terletak pada pengembangan instrumen sosial lain yang bersifat sukarela namun memiliki dampak luas bagi masyarakat.

“Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya kita kalau pengeluaran agamanya hanya zakat,” ujar Nasaruddin, menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepedulian sosial yang melampaui batas minimal kewajiban.

Ia menjelaskan, zakat memang memiliki ketentuan yang jelas dalam syariat. Namun infak, sedekah, dan wakaf membuka ruang kontribusi yang lebih besar karena tidak dibatasi persentase tertentu dan dapat dikelola secara produktif. Dana tersebut, kata dia, berpotensi mendukung sektor pendidikan, pengembangan usaha kecil, layanan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Selain mendorong peningkatan partisipasi umat, Menag juga menyoroti aspek tata kelola zakat di Indonesia. Ia menilai pengelolaan zakat akan lebih kuat apabila dilakukan secara terpusat oleh negara, sebagaimana praktik pada masa Nabi Muhammad SAW dan era Khalifah Abu Bakar.

“Kalau ingin lebih berdaya, idealnya zakat itu diserahkan kepada pemerintah seperti pada masa nabi dan Abu Bakar,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin turut mengkritisi sejumlah kelemahan regulasi pengelolaan zakat nasional, terutama terkait sistem pengawasan. Ia menilai perlunya mekanisme kontrol yang lebih kuat agar pengelolaan dana umat berlangsung transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pengawasan berbasis syariah menjadi hal penting, termasuk audit khusus yang memastikan distribusi dana sesuai ketentuan asnaf serta proporsi yang jelas antara hak amil dan penerima manfaat.

Ia juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap penggunaan dana zakat, termasuk praktik belanja promosi yang dinilai harus dikaji secara serius agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan kepentingan mustahik.

Sebagai tokoh agama sekaligus negarawan, Nasaruddin Umar dikenal konsisten mendorong penguatan tata kelola keagamaan yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ia mengajak masyarakat untuk memperluas makna ibadah sosial dengan memberi lebih dari sekadar kewajiban.

Sarasehan Ekonomi Syariah ini pun menjadi momentum refleksi bersama untuk menjadikan instrumen keuangan sosial Islam sebagai pilar pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.