Kompas TV : Pemkot Makassar Pemerintahan yang Sangat Terbuka

Published

3 tahun ago

13 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Kompas TV Makassar bersama jajaran Kompas TV dan Kompas.com beraudiensi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Senin, (13/03/2023).

Dalam bincang hangat itu Ramdhan Pomanto mengaku selalu siap bersinergi dengan media untuk mensukseskan program-program Pemkot Makassar.

Di samping itu, Regional Manager Kompas TV Jakarta Safri Sitepu mengungkapkan Pemkot Makassar merupakan pemerintahan yang sangat terbuka terhadap informasi.

Hal itu sejalan dengan kerja-kerja media yang menjadi corong informasi untuk masyarakat.

“Karakter Pemkot Makassar ialah sangat terbuka, tidak anti kritik. Nah, keterbukaan informasi ini sangat penting. Apalagi Pak Wali Kota selalu menerima kritik dan kritik itu tidak didiamkan,” kata Safri usai bertemu Ramdhan Pomanto di kediaman pribadi Wali Kota Makassar, Jl Amirullah, Senin, (13/03/2023).

Termasuk, ia menyanjung bahwa Makassar sudah berkembang jauh di bawah kepemimpinan Ramdhan Pomanto.

Safri menyebut pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi Kompas TV Makassar dan Jakarta dalam rangka Pemaparan Program Kompas TV 2023.

“Ini silaturahmi dan pertemuan singkat dengan Wali Kota Makassar yang mana kita ingin mensinergikan program Kompas TV dengan program Pemkot Makassar. Tentunya fungsi sebagai media, kami juga memberikan fungsi masukan, kritik, berkaitan dengan program Pemkot Makassar,” jelasnya.

Apapun itu, pihaknya juga memastikan agar informasi mengenal kebijakan publik seperti program apa yang sudah dijalankan, sedang berlangsung, dan yang belum itu disampaikan ke masyarakat.

Begitu pun, hal-hal mendapatkan sorotan dan kritikan maka pastinya tetap disampaikan juga.

Dia menuturkan bentuk kolaborasi Kompas Group dengan Pemkot Makassar, misalnya, kata dia, mensinergikan liputan khusus dengan Pemkot Makassar.

Lalu, bagaimana solusi jika ada hal yang belum dilaksanakan maka timnya sebagai lembaga media wajib memberikan informasi kepada masyarakat.

“Kami ada program yang mengeksplor Kota Makassar, VVIP, jalan-jalan, juga ada di Kompas.com berupa liputan narasi yang akan dikolaborasikan dengan Pemkot Makassar,” tuturnya.

Harapannya, lanjut dia, apa yang sudah dilakukan Pemkot Makassar maka masyarakat dapat melihat melalui layar kaca Kompas TV, membacanya melalui portal online.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyambut hangat tim Kompas TV. Dalam pertemuan singkat itu dirinya bercerita banyak tentang keterbukaan informasi.

Bahkan kata dia, Rakorsus Pemkot Makassar yang akan dimulai, Selasa, 14 Maret besok menjadi ajang terbukanya informasi dan program Pemkot Makassar dalam periodenya.

“Jadi bahkan pengkritik saya, media, masyarakat semuanya dapat mengaksesnya rakorsus yang ditayangkan live. Bahkan beberapa dari mereka saya undang ke rakorsus di Four Points,” kata Danny di sela-sela audiensi.

Dirinya juga memuji konten-konten Kompas TV dan Kompas.com yang menayangkan informasi yang akurat dan terpercaya sebagai slogan Kompas TV.

“Pemerintahan itu pentingnya untuk keterbukaan informasi jadi semuanya bisa diakses. Apalagi program-program Pemkot Makassar juga sudah bisa diakses di website pemkot,” lanjutnya.

Dirinya berharap kolaborasi dengan media terus baik untuk mendukung suksesnya visi misi Pemkot Makassar.

Turut hadir Direktur Bisnis Kompas.com dan Kompas TV Devie Emza.

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

2 hari ago

23 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.