Kompas TV : Pemkot Makassar Pemerintahan yang Sangat Terbuka

Published

2 tahun ago

13 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Kompas TV Makassar bersama jajaran Kompas TV dan Kompas.com beraudiensi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Senin, (13/03/2023).

Dalam bincang hangat itu Ramdhan Pomanto mengaku selalu siap bersinergi dengan media untuk mensukseskan program-program Pemkot Makassar.

Di samping itu, Regional Manager Kompas TV Jakarta Safri Sitepu mengungkapkan Pemkot Makassar merupakan pemerintahan yang sangat terbuka terhadap informasi.

Hal itu sejalan dengan kerja-kerja media yang menjadi corong informasi untuk masyarakat.

“Karakter Pemkot Makassar ialah sangat terbuka, tidak anti kritik. Nah, keterbukaan informasi ini sangat penting. Apalagi Pak Wali Kota selalu menerima kritik dan kritik itu tidak didiamkan,” kata Safri usai bertemu Ramdhan Pomanto di kediaman pribadi Wali Kota Makassar, Jl Amirullah, Senin, (13/03/2023).

Termasuk, ia menyanjung bahwa Makassar sudah berkembang jauh di bawah kepemimpinan Ramdhan Pomanto.

Safri menyebut pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi Kompas TV Makassar dan Jakarta dalam rangka Pemaparan Program Kompas TV 2023.

“Ini silaturahmi dan pertemuan singkat dengan Wali Kota Makassar yang mana kita ingin mensinergikan program Kompas TV dengan program Pemkot Makassar. Tentunya fungsi sebagai media, kami juga memberikan fungsi masukan, kritik, berkaitan dengan program Pemkot Makassar,” jelasnya.

Apapun itu, pihaknya juga memastikan agar informasi mengenal kebijakan publik seperti program apa yang sudah dijalankan, sedang berlangsung, dan yang belum itu disampaikan ke masyarakat.

Begitu pun, hal-hal mendapatkan sorotan dan kritikan maka pastinya tetap disampaikan juga.

Dia menuturkan bentuk kolaborasi Kompas Group dengan Pemkot Makassar, misalnya, kata dia, mensinergikan liputan khusus dengan Pemkot Makassar.

Lalu, bagaimana solusi jika ada hal yang belum dilaksanakan maka timnya sebagai lembaga media wajib memberikan informasi kepada masyarakat.

“Kami ada program yang mengeksplor Kota Makassar, VVIP, jalan-jalan, juga ada di Kompas.com berupa liputan narasi yang akan dikolaborasikan dengan Pemkot Makassar,” tuturnya.

Harapannya, lanjut dia, apa yang sudah dilakukan Pemkot Makassar maka masyarakat dapat melihat melalui layar kaca Kompas TV, membacanya melalui portal online.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyambut hangat tim Kompas TV. Dalam pertemuan singkat itu dirinya bercerita banyak tentang keterbukaan informasi.

Bahkan kata dia, Rakorsus Pemkot Makassar yang akan dimulai, Selasa, 14 Maret besok menjadi ajang terbukanya informasi dan program Pemkot Makassar dalam periodenya.

“Jadi bahkan pengkritik saya, media, masyarakat semuanya dapat mengaksesnya rakorsus yang ditayangkan live. Bahkan beberapa dari mereka saya undang ke rakorsus di Four Points,” kata Danny di sela-sela audiensi.

Dirinya juga memuji konten-konten Kompas TV dan Kompas.com yang menayangkan informasi yang akurat dan terpercaya sebagai slogan Kompas TV.

“Pemerintahan itu pentingnya untuk keterbukaan informasi jadi semuanya bisa diakses. Apalagi program-program Pemkot Makassar juga sudah bisa diakses di website pemkot,” lanjutnya.

Dirinya berharap kolaborasi dengan media terus baik untuk mendukung suksesnya visi misi Pemkot Makassar.

Turut hadir Direktur Bisnis Kompas.com dan Kompas TV Devie Emza.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

4 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)