Pekan Olahraga dan Seni Sambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-59 Tahun 2023

Published

3 tahun ago

13 Maret 2023

Kitasulsel,Sidrap — Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang secara resmi membuka kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Narapidana (PORSENAP) yang ditandai dengan penyerahan bola oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Sidrap, Mansur kepada perwakilan warga binaan, Sabtu (11/03).

Kegiatan Porsenap ini merupakan rangkaian dari semarak peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-59 yang jatuh pada tanggal 27 April mendatang. Empat jenis olahraga yang dipertandingkan yakni: bola voli, sepak takraw, bulu tangkis, dan futsal.

Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Sidrap, Mansur dalam sambutannya menekankan agar pertandingan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan menjunjung sportivitas.

“Kegiatan ini dilaksanakan murni untuk menjaga silaturahmi, menjaga vitalitas, serta pikiran jernih agar terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Sehingga, warga binaan yang ikut kegiatan ini harus bersungguh-sungguh dan mengedepankan sportivitas,” jelas Mansur.

Lebih lanjut, Kasubsi Yantah mengungkapkan jika Rutan tidak membatasi kesempatan warga binaan untuk berprestasi dan berkreasi.

“Masing-masing blok mempersiapkan anggotanya yang terbaik. Tunjukkan jika kalian mampu berprestasi meski berada di tempat yang terbatas. Meski Rutan membatasi gerak kalian, namun tidak membatasi prestasi dan kreativitas kalian,” ungkap Mansur.

Terakhir Kasubsi Yantah berharap kegiatan pekan olahraga ini mampu memberikan dampak positif terhadap proses pembinaan di dalam Rutan.

“Kegiatan semacam ini diharapkan bisa mengalihkan rasa jenuh warga binaan selama menjalani masa pembinaan di dalam Rutan. Jika setiap aktivitas mereka diisi dengan kegiatan positif, tentu akan meminimalisir pikiran-pikiran negatif yang dapat menghambat proses pembinaan mereka,” tutup Mansur.(win)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

2 jam ago

28 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.