Connect with us

Pekan Olahraga dan Seni Sambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-59 Tahun 2023

Published

on

Kitasulsel,Sidrap — Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang secara resmi membuka kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Narapidana (PORSENAP) yang ditandai dengan penyerahan bola oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Sidrap, Mansur kepada perwakilan warga binaan, Sabtu (11/03).

Kegiatan Porsenap ini merupakan rangkaian dari semarak peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-59 yang jatuh pada tanggal 27 April mendatang. Empat jenis olahraga yang dipertandingkan yakni: bola voli, sepak takraw, bulu tangkis, dan futsal.

Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Sidrap, Mansur dalam sambutannya menekankan agar pertandingan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan menjunjung sportivitas.

“Kegiatan ini dilaksanakan murni untuk menjaga silaturahmi, menjaga vitalitas, serta pikiran jernih agar terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Sehingga, warga binaan yang ikut kegiatan ini harus bersungguh-sungguh dan mengedepankan sportivitas,” jelas Mansur.

Lebih lanjut, Kasubsi Yantah mengungkapkan jika Rutan tidak membatasi kesempatan warga binaan untuk berprestasi dan berkreasi.

“Masing-masing blok mempersiapkan anggotanya yang terbaik. Tunjukkan jika kalian mampu berprestasi meski berada di tempat yang terbatas. Meski Rutan membatasi gerak kalian, namun tidak membatasi prestasi dan kreativitas kalian,” ungkap Mansur.

Terakhir Kasubsi Yantah berharap kegiatan pekan olahraga ini mampu memberikan dampak positif terhadap proses pembinaan di dalam Rutan.

“Kegiatan semacam ini diharapkan bisa mengalihkan rasa jenuh warga binaan selama menjalani masa pembinaan di dalam Rutan. Jika setiap aktivitas mereka diisi dengan kegiatan positif, tentu akan meminimalisir pikiran-pikiran negatif yang dapat menghambat proses pembinaan mereka,” tutup Mansur.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending