Pj Sekda Andi Aslam Hadiri Lokakarya Klaster Logistik Sulsel

Published

3 tahun ago

14 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Aslam Patonangi, menghadiri Lokakarya Klaster Logistik yang digelar Direktorat Optimalisasi Jaringan Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Hotel Novotel, Makassar, Selasa, 14 Maret 2023.

Dalam sambutannya, Andi Aslam mengatakan, semakin tidak terprediksinya bencana yang terjadi di Sulsel, akan menjadi tantangan tersendiri untuk mampu melakukan perencanaan penyelenggaraan evaluasi dan monitoring logistik kebencanaan.

Andi Aslam menyebutkan, pelaksanaan penyelenggaraan logistik harus memegang prinsip tepat jenis bantuan, tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat biaya.

“Oleh karena itu, jika hanya satu institusi yang jadi pemain, menjadi pelaku dalam manajemen logistik tersebut, tentu akan sulit mencapai kinerja yang maksimal. Tapi, kalau dilaksanakan dalam prinsip kolaboratif apalagi kalau dilaksanakan dalam prinsip kolaborasi pentaheliks yang melibatkan banyak stakeholder, pelaksanaan penyelenggaraan logistik kebencanaan di Sulsel akan berjalan dengan baik memenuhi unsur tepat tadi,” ungkapnya.

Andi Aslam juga menjelaskan, dalam menajemen logistik sebisa mungkin menghindari terjadinya miskoordinasi untuk pembagian logistik. Untuk itu, dibutuhkan forum yang bisa menjadi simpul Koordinasi dari manajemen logistik ini melalui klaster logistik.

Hal ini, lanjutnya, juga sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1751/VIII/Tahun 2021 tentang Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan.

“Dan tentunya klaster logistik ini tidak akan mampu bekerja secara maksimal. Strukturnya tidak akan mampu bekerja maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak, dari TNI, Badan Bencana, Basarnas dan stakeholder yang lain, termasuk tidak kalah pentingnya peranan dunia usaha dalam hal ini,” ujarnya.

Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB, Ibnu Asur, menjelaskan, dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat diperlukan suatu wadah yang terdiri dari pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan respon penanggulangan bencana pada bidang logistik dan bersifat sukarela dalam mekanisme Klaster Logistik.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana, pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa Klaster Logistik Provinsi dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

“Pada tahun 2021, Gubernur Sulawesi Selatan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1751/VIII/Tahun 2021 tentang Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan,” ucapnya.

Ibnu mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan Lokakarya Logistik Provinsi Sulsel ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dalam melaksanakan penanganan penanggulangan bencana, serta mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki oleh anggota klaster.

Hal ini sejalan dengan tugas Klaster Logistik Provinsi Sulsel. Diantaranya membangun koordinasi antara pelaku logistik dan membangun mekanisme peningkatan kapasitas bidang logistik bagi anggota klaster provinsi.

“Maka dari itu, kami memohon dukungan dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu Anggota Klaster Logistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam diskusi hari ini, guna memberikan masukan kepada BPBD Provinsi Sulawesi Selatan selaku koordinator Klaster Logistik Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya.

Berdasarkan masukan tersebut, kata Ibnu, diharapkan Klaster Logistik Provinsi Sulsel dapat membentuk Rencana Kerja untuk penanggulangan bencana yang lebih maksimal. (*)

Kabupaten Sidrap

Syukuran Pemanfaatan Rumah Dinas Camat Tellu Limpoe Meriah, Bupati Sidrap Serahkan Truk Pengangkut Sampah Baru

Published

15 jam ago

27 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Suasana syukuran pemanfaatan kembali Rumah Dinas Camat Tellu Limpoe berlangsung semarak pada Kamis (27/11/2025). Acara tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan satu unit truk pengangkut sampah dari Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, untuk mendukung operasional kebersihan di kecamatan.

Penyerahan dilakukan di halaman rumah dinas yang kini kembali ditempati setelah tidak digunakan selama 15 tahun. Turut hadir Ketua TP PKK Sidrap Haslindah Syaharuddin, Kadis Lingkungan Hidup Muhammad Yusuf, Plt Kadis Koperasi UKM Nakertrans Adli Lukman, dan Kabag Pemerintahan Fandy Anshary.

Acara juga dihadiri Anggota DPRD Sidrap Muhammad Albar dan Sulaeman Mappile, Kapolsek Tellu Limpoe Iptu Suharman Tahir, Danramil 1420-02 Abdul Halim, Kepala KUA Palwi Rahman, Kepala Puskesmas Sulastri Saad, para kepala UPT, kepala desa dan lurah, kepala sekolah, serta tokoh masyarakat, agama, pemuda, hingga perempuan.

Apresiasi Camat dan Masyarakat Tellu Limpoe

Camat Tellu Limpoe, Ridwan Bachtiar, mewakili pemerintah kecamatan dan masyarakat, menyampaikan apresiasi atas perhatian Bupati terhadap kebutuhan pelayanan publik.

“Tentu kami sangat senang, Bapak Bupati tidak hanya menyampaikan janji, tetapi menindaklanjuti aspirasi warga dengan menyerahkan langsung truk pengangkut sampah untuk operasional kecamatan,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan kembali rumah dinas camat akan memberikan dampak langsung pada pelayanan.

“Sejak rumah jabatan ini kami tempati kembali, pelayanan bisa berlangsung lebih cepat dan optimal,” lanjutnya.

Perhatian Serius Pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah

Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin menyoroti persoalan kebersihan yang menjadi tanggung jawab bersama. Ia menyebut Kabupaten Sidrap menghasilkan sekitar 160 ton sampah setiap hari, sehingga diperlukan dukungan sarana dan partisipasi masyarakat.

“Harapan kita, truk sampah baru di Tellu Limpoe ini dapat memperkuat pengelolaan kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Pemaparan Capaian Pemerintah Daerah Selama 9 Bulan

Bupati Syaharuddin juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang telah ditempuh dalam sembilan bulan terakhir.

1. Sektor Kesehatan

Pemkab Sidrap menanggung kepesertaan BPJS untuk 280.000 jiwa dengan anggaran Rp52 miliar.

Peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit terus dilakukan, termasuk pemenuhan tenaga kesehatan dan fasilitas medis.

2. Sektor Pertanian

Pemerintah menurunkan harga pupuk untuk membantu petani.

Harga gabah mengalami peningkatan stabil berada pada kisaran Rp6.800–7.000/kg.

Perbaikan Irigasi Tellu Limpoe dilakukan dengan anggaran Rp12 miliar.

Program cetak sawah telah mencapai 167 hektare dari target 300 hektare.

3. Sektor Peternakan

Harga telur stabil di angka Rp50.000 per rak, membantu peternak dan konsumen.

Akses pembiayaan usaha ternak semakin terbuka, dengan target populasi ayam mencapai 10 juta ekor.

4. Penataan Kota dan Pelayanan Publik

Pemerintah menata kota dan lorong-lorong untuk menciptakan lingkungan lebih bersih dan rapi.

Bupati menegaskan kembali pentingnya rumah jabatan sebagai fasilitas untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Produksi padi meningkat menjadi 556.000 ton, diikuti penurunan angka kemiskinan.

Kabupaten Sidrap berhasil meraih sejumlah penghargaan nasional di bidang kesehatan, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan.

Kebersamaan Pemerintah dan Warga Warnai Penutupan Acara

Kegiatan syukuran ditutup dengan suasana hangat, penuh kebersamaan antara pemerintah daerah, jajaran kecamatan, dan tokoh masyarakat. Momentum ini sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Tellu Limpoe yang lebih bersih, tertata, dan memiliki pelayanan publik yang semakin dekat dengan warga.

Acara ini menjadi simbol sinergi antara berbagai pihak dalam menghadirkan perubahan nyata di tingkat kecamatan, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sidrap yang inklusif dan berkelanjutan.